Nasihat

  nasehat lain...
Blog ini milik Arif Rahman Hakim, seorang pria berputra 8 (delapan) yang juga anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Blog ini berisi berbagai hal yang ingin saya ungkapkan, tentang pikiran saya, keluarga, teman-teman, pekerjaan dan kiprah PKS di seluruh dunia, namun tentu saja terutama di Yogyakarta.
Kepada semua pengunjung blog ini saya harap dapat terbantu dengan artikel-artikel yang saya muat.
silahkan memberi komentar jika perlu.

20 Bus Trans Jogja Rusak, Perlu Audit Khusus



YOGYA (KR) - Rusaknya 20 bus bantuan pemerintah yang digunakan Trans Jogja, dinilai karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprop DIY. Padahal melalui PT Jogja Tugu Trans (JTT), mengalir dana perawatan dari APBD DIY dalam jumlah besar.




"Kita kecewa, kenapa dana perawatan yang dialokasikan ke JTT, justru berbuah dengan 20 bus bantuan pemerintah pusat yang rusak. Ini karena pengawasan Pemprop DIY yang kurang optimal terhadap penggunaan dana tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Arief Rahman Hakim kepada wartawan, Kamis (7/5), terkait dengan rusaknya 20 bus Trans Jogja.
Diungkapkan, operasional Trans Jogja merupakan hasil kerja sama antara Pemprop dengan PT JTT yang telah disetujui DPRD DIY. Kerja sama ini membawa konsekuensi pembiayaan dana APBD DIY, karena aspek pelayanan kepada masyarakat.
Namun jika ternyata bus yang dioperasional rusak, tentu akan mempengaruhi kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara jika terjadi kerusakan pada bus bantuan, merupakan tanggungjawab pihak JTT. Ini sesuai dengan perjanjian kerja sama antara JTT dengan Pemprop DIY dan Pemkot Yogyakarta.
Terhadap rusaknya bus ini, pihaknya meminta kepada Pemprop DIY untuk melakukan audit khusus terhadap laporan keuangan PT JTT. Audit tersebut sebaiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sudah 1,5 tahun kendaraan digunakan kok sudah rusak. Padahal sudah diberikan dana perawatan," ujarnya.
Mengenai adanya laporan bahwa bus bantuan tersebut kondisinya sudah buruk, Arief menganggap sebuah keteledoran. Kenapa bus rusak kok diterima dan digunakan. "Apalagi sejauh ini belum ada laporan bahwa bus rusak tersebut karena ada penyimpangan bantuan bus pemerintah," ujarnya.
Namun jika memang menemukan bukti buruknya kualitas bus bantuan dan dampaknya dirasakan sekarang, maka segera dilakukan tindakan. "Pemprop minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap bus bantuan pemerintah tersebut. Jika ada tindak korupsi oleh oknum pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti," ujarnya.
Menjaga Pelayanan
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Nanang Ismuhartoyo kepada KR mengemukakan, bus Trans Jogja harus dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kalau pun 20 bus bantuan pemerintah itu rusak, harus ada penggantinya.
Saat ini, Pemprop DIY mendapatkan bantuan 20 bus bantuan pemerintah. Bus itu, bisa digunakan sementara untuk mengganti 20 bus yang rusak. Sambil dilakukan perbaikan, bus bantuan yang baru ini dioperasionalkan oleh JTT.
"Kita melihat memang dari aspek menjaga pelayanan masyarakat. Jangan sampai pengguna bus Trans Jogja terganggu, atau tidak terlayani," ujarnya.
Ditambahkan Nanang, tujuan dari diadakannya Bus Trans Jogja adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari pada bus kota reguler. Dengan sistem buy the service maka layanan yang diberikan harus sesuai standar. (Jon)-d

Baca Selanjutnya......

HNW: Saya Difitnah Wahabi dan Anti NKRI



Fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.



PK-Sejahtera Online: Baru disebut-sebut sebagai salah satu nama yang diusulkan PKS sebagai Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hidayat Nurwahid sudah kebanjiran fitnah. Fitnah itu disebar melalui SMS ke berbagai pihak, termasuk menyebar di kalangan wartawan. Bunyi fitnah itu adalah agar SBY tidak memilih HNW sebagai cawapres karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan Anti NKRI.

Hidayat menyatakan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti NKRI. Dalam konteks Wahabi, dia menjelaskan, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi pimpinan PKS," katanya ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut dia, fitnah seperti ini bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

Sedangkan kaitannya dengan NKRI, sebagai Ketua MPR tugasnya adalah mensosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI. “Jadi saya juga ikut mensosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti NKRI, “ jelas dia.

Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004 lalu, ketika itu ia Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI. “Bagi PKS NKRI itu sudah harga mati,” tandasnya.

Lepas dari persoalan PKS mengusulkan dirinya mendampingi SBY, Hidayat berharap agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak menyebarkan fitnah. Karena fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa. "Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," pintanya.

Ia juga mengungkapkan, lepas dari siapa pun yang nantinya ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya, ia berharap keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.

Pemuda Masjid Dukung HNW

Sementara itu Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung Hidayat Nur Wahid mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden. Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan HNW sebagai calon presiden. Namun karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.

“Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak (HNW) untuk mendampingi SBY sebagai cawapres,” kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya Rabu siang.

Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan. “Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY),” kata Hidayat.



Baca Selanjutnya......



Hari ini rapat Paripurna DPRD tentang RPJMD, ada beberapa catatan khusus dari saya soal RPJMD ini, antara lain :

Fraksi PKS mengikuti dengan seksama perihal merebaknya kasus Flu Babi di Meksiko dan kemudian menyebar keseluruh dunia sebagai “pageblug global” yang telah menelan ratusan korban jiwa dan ribuan manusia yang telah terinfeksi diberbagai Negara. Fraksi PKS mengingatkan kepada semua pihak, khususnya dinas terkait, yaitu dinas kesehatan dan dinas Pertanian/peternakan agar segera mengantisipasi pageblug global tersebut dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DIY secara umum, sehingga daya tahan masyarakat terhadap infeksi penyakit lebih tinggi, juga sekaligus mengantisipasi masuk dan merebaknya virus tersebut di DIY. Fraksi PKS menyarankan agar disiapkan monitor khusus di pintu gerbang masuk bandara Adisucipto DIY agar pendatang yang masuk DIY dapat terpantau derajat kesehatannya melalui temperature tubuh. Juga Fraksi PKS mendesak agar diawasi secara khusus keberadaan ternak babi yang juga banyak terdapat di DIY, dimana lokasinya, jumlah ternaknya, kesehatannya, serta distribusi ternak babi yang telah dipotong dan sebagainya yang selama ini luput dari pengamatan kita.

Ada beberapa target ambisius yang masuk dalam RPJMD DIY selama limatahun kedepan dan membutuhkan pencermatan serta perhatian serius semua pihak, antara lain :
1. Target 100% PNS provinsi DIY telah melek teknologi informasi,
Diharapkan seluruh PNS Pemprov DIY telah familiar dengan Teknologi Informasi, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat DIY melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, serta keberlanjutan Jogja Cyber Province yang selama ini terkesan tidak jelas diberbagai bidang. Kita semua telah mengetahui bahwa teknologi informasi sudah merasuk keberbagai bidang dan lapisan social, apalagi dengan adanya internet via ponsel, email dan Facebook yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang “mati gaya”, semua semakin melek Teknologi Informasi, alangkah sangat menyedihkan bila PNS pemprov DIY sebagai provinsi “tercerdas” di Indonesia justru tidak menguasai dan mengaplikasikannya pada pelayanan masyarakat.
2. Target adanya perlindungan menyeluruh di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat DIY.
Satu target yang sangat berpihak pada masyarakat adalah perlindungan menyeluruh (total coverage) bagi seluruh masyarakat DIY dalam pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat DIY tidak ada yg ragu-ragu lagi untuk berobat dengan alasan biaya, tidak ada lagi kekisruhan dan ketidak jujuran mengenai jumlah penduduk miskin di DIY yang berhak mendapat Jamkesmas atau Jamkesos. Ada sebuah kabupaten di DIY yang mengklaim karena kinerjanya telah menurunkan jumlah penduduk miskin di kabupatennya hingga dibawah 100 ribu jiwa, namun catatan di jamkesos jumlah penduduk kabupaten tersebut yang masuk jamkesos dan jamkesmas sudah lebih dari 40% jumlah penduduk, sehingga para penduduk yang tidak diakui miskin oleh pemerintah kabupatennya padahal memang sebenar-benarnya miskin menjadi sangat kesulitan saat mengalami musibah sakit.


Baca Selanjutnya......

Meski Gratis, Sekolah Tetap Bermutu



''Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, kalau benar sekolah gratis di sini dapat segera dilaksanakan mulai tahun ajaran ini,'' kata Nanik, warga Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).


Ibu pekerja yang memiliki beberapa anak yang masih bersekolah itu, dengan harapan yang tinggi, menginginkan pada saatnya anak-anaknya itu bisa menyelesaikan pendidikan yang layak tanpa terkendala kemampuan ekonomi yang serbaterbatas. ''Tapi, kalau bisa walaupun gratis, mutu pendidikannya tetap dijaga ya,'' ujar Awet, salah satu orang tua dari dua pelajar SMP dan SMA di Kota Palembang.

Dia mencemaskan, jangan sampai dengan serbagratis itu, malah berakibat memerosotkan mutu pendidikan dan kualitas pelajar di daerahnya. Sejumlah guru terutama guru sekolah swasta di Palembang justru khawatir, jangan-jangan setelah program sekolah gratis itu berjalan, akan mengurangi penghasilan dan tingkat kesejahteraan mereka.

Program Sekolah Gratis dari SD hingga SMA sederajat di Sumsel, telah dicanangkan bersama oleh Mendiknas Bambang Sudibyo dan Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, 25 Maret 2009, untuk dapat dijalankan mulai tahun ajaran baru, Juli ini. ''Program sekolah gratis ini untuk masa depan Sumsel, membuka harapan dengan kesempatan yang pasti untuk anak-anak kita. Meringankan kita dalam mengantarkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,'' kata Alex Noerdin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerja sama memberikan bantuan dana operasional sekolah sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP. Ade Karyana menuturkan, pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional.

Dia menjelaskan, dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik, seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid. Mendiknas Bambang Sudibyo saat meresmikan pencanangan program sekolah gartis di Sumsel (25/3), juga mengajak agar selain di daerah ini, juga mengajak beberapa gubernur di Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan juga menyediakan sekolah gratis.

Berkaitan dengan opini miring kalau pendidikan gratis akan menurunkan mutu pendidikan, Mendiknas Bambang Sudibyo tidak sepakat dengan penilaian tersebut. Menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang sangat jelas dan terbuka. Begitu pula, dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah sudah memberikan yang terbaik. ant
(-)

Baca Selanjutnya......

PKS Ajukan Tiga Nama ke Demokrat

JAKARTA -- Majelis Syura PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden/Wapres (Pilpres) 2009. Keputusan ini disepakati oleh 96 orang dari 99 anggota majelis syura.





''Koalisi ini terjadi bila kontrak politik disepakati bersama,'' ujar Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, yang membacakan keputusan musyawarah, Ahad (26/4) sore, di Gedung Bidakara, Jakarta.Kontrak politik itu, kata Hilmi, disusun berlandaskan kesamaan platform kedua partai, yang telah disetujui bersama oleh Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Demokrat.

Melalui forum itu, PKS juga mengajukan cawapres. Tapi, nama kandidat PKS disampaikan secara langsung ke SBY dalam amplop tertutup. ''Pertimbangannya, etika dan kesantunan politik,'' jelas Hilmi. Sumber Republika di kalangan PKS menyebutkan, ketiga nama itu adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al-Jufri. Beberapa pekan terakhir, dukungan untuk Hidayat terus mengalir dari daerah dan juga pesantren.

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, KH Syukri Zarkasy, mengatakan, sosok Hidayat Nur Wahid merupakan pribadi yang terdidik sebagai pemimpin. "Dia itu punya kesungguhan dan mau belajar untuk tugas yang dihadapi. Kita optimistis dia mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden," katanya. Karena itu, lanjutnya, Pondok Pesantren Gontor mendukung duet SBY-Hidayat.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan siap mengoptimalkan kinerja mesin politiknya. Ini menjadi salah satu jaminan keuntungan yang bakal didapat SBY jika memilih kandidat usulan PKS.Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan akan melakukan komunikasi lebih intensif dengan PKS. "Kalau PKS sudah menyatakan kesediaannya berkoalisi, akan kita tindak lanjuti," kata Anas.

Saat membuka rapimnas, kemarin, SBY yang ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menegaskan belum menentukan pendampingnya. Rapimnas hanya menetapkan SBY sebagai capres. ''Apakah nama cawapres sudah ada di kantong? Belum ada,'' kata SBY.Namun, ia mengaku mendapatkan masukan nama yang dianggap cocok menjadi cawapres. ''Ada dari parpol, ada nonparpol. Jumlahnya 19 orang,'' kata SBY.

SBY kembali mengungkit lima kriteria cawapresnya. Kriteria yang dianggap penting, antara lain, integritas, kepribadian, dan moral politik yang baik. Menurutnya, koalisi tak sekadar bagi-bagi kursi di kabinet, pun dibangun bukan atas kesamaan ideologi partai.''Justru, koalisi dibangun atas kesamaan platform , arah kebijakan, berdasarkan aturan main dan kontrak politik yang jelas, dan kemudian aturan kontrak itu dijalankan,'' paparnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN, Amien Rais, melihat bahwa cawapres SBY bakal mengerucut menjadi dua nama. ''Yakni, Hidayat Nur Wahid atau Hatta Rajasa,'' kata Amien di Sleman, Yogyakarta, kemarin. wed/ade/yoe/ant

Baca Selanjutnya......

PKS Gelar Musyawarah Majelis Syura Tentukan Koalisi



JAKARTA-- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Majelis Syura di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Sabtu pagi, untuk menentukan arah koalisi partai, sekaligus pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung.




Kepala Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, acara tersebut akan dibuka Ketua Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Aminudin sekitar pukul 09:00 WIB.

Musyawarah Majelis Syura PKS akan berakhir pada Ahad (26/4).Rencananya, Presiden PKS Tifatul Sembiring yang juga anggota Majelis Syura akan mengumumkan hasil Musyawarah tersebut pada Minggu sekitar pukul 13:00 WIB.

Tifatul juga merupakan Ketua Tim 5 PKS yang bertugas melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain, termasuk dengan Partai Demokrat yang diperkirakan bakal menjadi mitra koalisi PKS.

Menurut Ahmad Mabruri, 99 orang anggota Majelis Syura akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk membahas berbagai masukan dari para pengurus dan kader terkait dengan arah koalisi ke depan.

Sebelumnya, sejumlah masukan yang cukup kuat berkembang di internal PKS adalah memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat/Susilo Bambang Yudhoyono, serta mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY.

Namun, terkait pengajuan nama cawapres, menurut Mabruri, PKS bersikap menunggu dan tidak akan mengajukan nama jika tidak diminta oleh Partai Demokrat atau SBY. ant/fif

Baca Selanjutnya......

PKS Inginkan Duet SBY-HNW



JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap salah satu kader terbaiknya, Hidayat Nur Wahid (HNW), terpilih sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).



Alasannya, PKS menjadi partai peraih suara tertinggi setelah hengkangnya Partai Golkar dalam barisan koalisi Partai Demokrat (PD).“Sangat kuat keinginan kader untuk menyandingkan SBY dengan Pak Hidayat, apalagi kini posisi politik PKS semakin kuat dengan keputusan Golkar keluar koalisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Zulkieflimansyah, kepada Republika, Jumat (24/4).

Zulkieflimansyah mengandaikan, PKS, PKB, dan PAN akan berada dalam satu kotak koalisi dengan PD untuk pemerintahan 2009-2014. Di antara ketiga partai mitra koalisi PD, PKS adalah partai yang paling tinggi perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lalu.“Sehingga wajar jika cawapres SBY berasal dari PKS,” kata Zulkieflimansyah.

Menurut Zulkieflimansyah, kecuali aspek proporsionalitas politik, menyandingkan HNW sebagai pendamping SBY juga mampu memberikan jaminan optimalnya kinerja mesin politik PKS. “Mesin politik PKS akan bekerja all out karena HNW adalah keinginan kader dan simpatisan.”

Kendati demikian, Zulkieflimansyah melanjutkan, PKS tentu juga menghormati keinginan mitra koalisi lainnya yang mempunyai harapan sama untuk kursi cawapres SBY.

Bila pilihan terhadap HNW akan mengecewakan PKB dan PAN, kata Zulkieflimansyah, maka pilihan terbaik bagi SBY dan PD adalah mengusung cawapres dari kalangan independen, teknokrat, atau kader internal PD.“Calon terakhir ini memang tidak berpotensi melukai salah satu parpol peserta koalisi lainnya,” tandas Zulkieflimansyah. ade/kpo

Baca Selanjutnya......
 

blogger templates | Make Money Online