Nasihat

  nasehat lain...
Blog ini milik Arif Rahman Hakim, seorang pria berputra 8 (delapan) yang juga anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Blog ini berisi berbagai hal yang ingin saya ungkapkan, tentang pikiran saya, keluarga, teman-teman, pekerjaan dan kiprah PKS di seluruh dunia, namun tentu saja terutama di Yogyakarta.
Kepada semua pengunjung blog ini saya harap dapat terbantu dengan artikel-artikel yang saya muat.
silahkan memberi komentar jika perlu.

20 Bus Trans Jogja Rusak, Perlu Audit Khusus



YOGYA (KR) - Rusaknya 20 bus bantuan pemerintah yang digunakan Trans Jogja, dinilai karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprop DIY. Padahal melalui PT Jogja Tugu Trans (JTT), mengalir dana perawatan dari APBD DIY dalam jumlah besar.




"Kita kecewa, kenapa dana perawatan yang dialokasikan ke JTT, justru berbuah dengan 20 bus bantuan pemerintah pusat yang rusak. Ini karena pengawasan Pemprop DIY yang kurang optimal terhadap penggunaan dana tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Arief Rahman Hakim kepada wartawan, Kamis (7/5), terkait dengan rusaknya 20 bus Trans Jogja.
Diungkapkan, operasional Trans Jogja merupakan hasil kerja sama antara Pemprop dengan PT JTT yang telah disetujui DPRD DIY. Kerja sama ini membawa konsekuensi pembiayaan dana APBD DIY, karena aspek pelayanan kepada masyarakat.
Namun jika ternyata bus yang dioperasional rusak, tentu akan mempengaruhi kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara jika terjadi kerusakan pada bus bantuan, merupakan tanggungjawab pihak JTT. Ini sesuai dengan perjanjian kerja sama antara JTT dengan Pemprop DIY dan Pemkot Yogyakarta.
Terhadap rusaknya bus ini, pihaknya meminta kepada Pemprop DIY untuk melakukan audit khusus terhadap laporan keuangan PT JTT. Audit tersebut sebaiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sudah 1,5 tahun kendaraan digunakan kok sudah rusak. Padahal sudah diberikan dana perawatan," ujarnya.
Mengenai adanya laporan bahwa bus bantuan tersebut kondisinya sudah buruk, Arief menganggap sebuah keteledoran. Kenapa bus rusak kok diterima dan digunakan. "Apalagi sejauh ini belum ada laporan bahwa bus rusak tersebut karena ada penyimpangan bantuan bus pemerintah," ujarnya.
Namun jika memang menemukan bukti buruknya kualitas bus bantuan dan dampaknya dirasakan sekarang, maka segera dilakukan tindakan. "Pemprop minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap bus bantuan pemerintah tersebut. Jika ada tindak korupsi oleh oknum pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti," ujarnya.
Menjaga Pelayanan
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Nanang Ismuhartoyo kepada KR mengemukakan, bus Trans Jogja harus dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kalau pun 20 bus bantuan pemerintah itu rusak, harus ada penggantinya.
Saat ini, Pemprop DIY mendapatkan bantuan 20 bus bantuan pemerintah. Bus itu, bisa digunakan sementara untuk mengganti 20 bus yang rusak. Sambil dilakukan perbaikan, bus bantuan yang baru ini dioperasionalkan oleh JTT.
"Kita melihat memang dari aspek menjaga pelayanan masyarakat. Jangan sampai pengguna bus Trans Jogja terganggu, atau tidak terlayani," ujarnya.
Ditambahkan Nanang, tujuan dari diadakannya Bus Trans Jogja adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari pada bus kota reguler. Dengan sistem buy the service maka layanan yang diberikan harus sesuai standar. (Jon)-d

Baca Selanjutnya......

HNW: Saya Difitnah Wahabi dan Anti NKRI



Fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.



PK-Sejahtera Online: Baru disebut-sebut sebagai salah satu nama yang diusulkan PKS sebagai Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hidayat Nurwahid sudah kebanjiran fitnah. Fitnah itu disebar melalui SMS ke berbagai pihak, termasuk menyebar di kalangan wartawan. Bunyi fitnah itu adalah agar SBY tidak memilih HNW sebagai cawapres karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan Anti NKRI.

Hidayat menyatakan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti NKRI. Dalam konteks Wahabi, dia menjelaskan, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi pimpinan PKS," katanya ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut dia, fitnah seperti ini bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

Sedangkan kaitannya dengan NKRI, sebagai Ketua MPR tugasnya adalah mensosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI. “Jadi saya juga ikut mensosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti NKRI, “ jelas dia.

Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004 lalu, ketika itu ia Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI. “Bagi PKS NKRI itu sudah harga mati,” tandasnya.

Lepas dari persoalan PKS mengusulkan dirinya mendampingi SBY, Hidayat berharap agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak menyebarkan fitnah. Karena fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa. "Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," pintanya.

Ia juga mengungkapkan, lepas dari siapa pun yang nantinya ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya, ia berharap keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.

Pemuda Masjid Dukung HNW

Sementara itu Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung Hidayat Nur Wahid mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden. Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan HNW sebagai calon presiden. Namun karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.

“Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak (HNW) untuk mendampingi SBY sebagai cawapres,” kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya Rabu siang.

Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan. “Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY),” kata Hidayat.



Baca Selanjutnya......



Hari ini rapat Paripurna DPRD tentang RPJMD, ada beberapa catatan khusus dari saya soal RPJMD ini, antara lain :

Fraksi PKS mengikuti dengan seksama perihal merebaknya kasus Flu Babi di Meksiko dan kemudian menyebar keseluruh dunia sebagai “pageblug global” yang telah menelan ratusan korban jiwa dan ribuan manusia yang telah terinfeksi diberbagai Negara. Fraksi PKS mengingatkan kepada semua pihak, khususnya dinas terkait, yaitu dinas kesehatan dan dinas Pertanian/peternakan agar segera mengantisipasi pageblug global tersebut dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DIY secara umum, sehingga daya tahan masyarakat terhadap infeksi penyakit lebih tinggi, juga sekaligus mengantisipasi masuk dan merebaknya virus tersebut di DIY. Fraksi PKS menyarankan agar disiapkan monitor khusus di pintu gerbang masuk bandara Adisucipto DIY agar pendatang yang masuk DIY dapat terpantau derajat kesehatannya melalui temperature tubuh. Juga Fraksi PKS mendesak agar diawasi secara khusus keberadaan ternak babi yang juga banyak terdapat di DIY, dimana lokasinya, jumlah ternaknya, kesehatannya, serta distribusi ternak babi yang telah dipotong dan sebagainya yang selama ini luput dari pengamatan kita.

Ada beberapa target ambisius yang masuk dalam RPJMD DIY selama limatahun kedepan dan membutuhkan pencermatan serta perhatian serius semua pihak, antara lain :
1. Target 100% PNS provinsi DIY telah melek teknologi informasi,
Diharapkan seluruh PNS Pemprov DIY telah familiar dengan Teknologi Informasi, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat DIY melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, serta keberlanjutan Jogja Cyber Province yang selama ini terkesan tidak jelas diberbagai bidang. Kita semua telah mengetahui bahwa teknologi informasi sudah merasuk keberbagai bidang dan lapisan social, apalagi dengan adanya internet via ponsel, email dan Facebook yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang “mati gaya”, semua semakin melek Teknologi Informasi, alangkah sangat menyedihkan bila PNS pemprov DIY sebagai provinsi “tercerdas” di Indonesia justru tidak menguasai dan mengaplikasikannya pada pelayanan masyarakat.
2. Target adanya perlindungan menyeluruh di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat DIY.
Satu target yang sangat berpihak pada masyarakat adalah perlindungan menyeluruh (total coverage) bagi seluruh masyarakat DIY dalam pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat DIY tidak ada yg ragu-ragu lagi untuk berobat dengan alasan biaya, tidak ada lagi kekisruhan dan ketidak jujuran mengenai jumlah penduduk miskin di DIY yang berhak mendapat Jamkesmas atau Jamkesos. Ada sebuah kabupaten di DIY yang mengklaim karena kinerjanya telah menurunkan jumlah penduduk miskin di kabupatennya hingga dibawah 100 ribu jiwa, namun catatan di jamkesos jumlah penduduk kabupaten tersebut yang masuk jamkesos dan jamkesmas sudah lebih dari 40% jumlah penduduk, sehingga para penduduk yang tidak diakui miskin oleh pemerintah kabupatennya padahal memang sebenar-benarnya miskin menjadi sangat kesulitan saat mengalami musibah sakit.


Baca Selanjutnya......
 

blogger templates | Make Money Online