Pak Arif PKS Blog

20 Bus Trans Jogja Rusak, Perlu Audit Khusus

2009-05-08T06:20:00.000-07:00

YOGYA (KR) - Rusaknya 20 bus bantuan pemerintah yang digunakan Trans Jogja, dinilai karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprop DIY. Padahal melalui PT Jogja Tugu Trans (JTT), mengalir dana perawatan dari APBD DIY dalam jumlah besar.

"Kita kecewa, kenapa dana perawatan yang dialokasikan ke JTT, justru berbuah dengan 20 bus bantuan pemerintah pusat yang rusak. Ini karena pengawasan Pemprop DIY yang kurang optimal terhadap penggunaan dana tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Arief Rahman Hakim kepada wartawan, Kamis (7/5), terkait dengan rusaknya 20 bus Trans Jogja.
Diungkapkan, operasional Trans Jogja merupakan hasil kerja sama antara Pemprop dengan PT JTT yang telah disetujui DPRD DIY. Kerja sama ini membawa konsekuensi pembiayaan dana APBD DIY, karena aspek pelayanan kepada masyarakat.
Namun jika ternyata bus yang dioperasional rusak, tentu akan mempengaruhi kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara jika terjadi kerusakan pada bus bantuan, merupakan tanggungjawab pihak JTT. Ini sesuai dengan perjanjian kerja sama antara JTT dengan Pemprop DIY dan Pemkot Yogyakarta.
Terhadap rusaknya bus ini, pihaknya meminta kepada Pemprop DIY untuk melakukan audit khusus terhadap laporan keuangan PT JTT. Audit tersebut sebaiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sudah 1,5 tahun kendaraan digunakan kok sudah rusak. Padahal sudah diberikan dana perawatan," ujarnya.
Mengenai adanya laporan bahwa bus bantuan tersebut kondisinya sudah buruk, Arief menganggap sebuah keteledoran. Kenapa bus rusak kok diterima dan digunakan. "Apalagi sejauh ini belum ada laporan bahwa bus rusak tersebut karena ada penyimpangan bantuan bus pemerintah," ujarnya.
Namun jika memang menemukan bukti buruknya kualitas bus bantuan dan dampaknya dirasakan sekarang, maka segera dilakukan tindakan. "Pemprop minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap bus bantuan pemerintah tersebut. Jika ada tindak korupsi oleh oknum pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti," ujarnya.
Menjaga Pelayanan
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Nanang Ismuhartoyo kepada KR mengemukakan, bus Trans Jogja harus dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kalau pun 20 bus bantuan pemerintah itu rusak, harus ada penggantinya.
Saat ini, Pemprop DIY mendapatkan bantuan 20 bus bantuan pemerintah. Bus itu, bisa digunakan sementara untuk mengganti 20 bus yang rusak. Sambil dilakukan perbaikan, bus bantuan yang baru ini dioperasionalkan oleh JTT.
"Kita melihat memang dari aspek menjaga pelayanan masyarakat. Jangan sampai pengguna bus Trans Jogja terganggu, atau tidak terlayani," ujarnya.
Ditambahkan Nanang, tujuan dari diadakannya Bus Trans Jogja adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari pada bus kota reguler. Dengan sistem buy the service maka layanan yang diberikan harus sesuai standar. (Jon)-d

HNW: Saya Difitnah Wahabi dan Anti NKRI

2009-05-01T19:24:00.000-07:00

Fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

PK-Sejahtera Online: Baru disebut-sebut sebagai salah satu nama yang diusulkan PKS sebagai Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hidayat Nurwahid sudah kebanjiran fitnah. Fitnah itu disebar melalui SMS ke berbagai pihak, termasuk menyebar di kalangan wartawan. Bunyi fitnah itu adalah agar SBY tidak memilih HNW sebagai cawapres karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan Anti NKRI.

Hidayat menyatakan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti NKRI. Dalam konteks Wahabi, dia menjelaskan, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi pimpinan PKS," katanya ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut dia, fitnah seperti ini bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.

Sedangkan kaitannya dengan NKRI, sebagai Ketua MPR tugasnya adalah mensosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI. “Jadi saya juga ikut mensosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti NKRI, “ jelas dia.

Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004 lalu, ketika itu ia Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI. “Bagi PKS NKRI itu sudah harga mati,” tandasnya.

Lepas dari persoalan PKS mengusulkan dirinya mendampingi SBY, Hidayat berharap agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak menyebarkan fitnah. Karena fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa. "Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," pintanya.

Ia juga mengungkapkan, lepas dari siapa pun yang nantinya ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya, ia berharap keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.

Pemuda Masjid Dukung HNW

Sementara itu Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung Hidayat Nur Wahid mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden. Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan HNW sebagai calon presiden. Namun karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.

“Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak (HNW) untuk mendampingi SBY sebagai cawapres,” kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya Rabu siang.

Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan. “Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY),” kata Hidayat.

2009-05-01T19:08:00.000-07:00

Hari ini rapat Paripurna DPRD tentang RPJMD, ada beberapa catatan khusus dari saya soal RPJMD ini, antara lain :

Fraksi PKS mengikuti dengan seksama perihal merebaknya kasus Flu Babi di Meksiko dan kemudian menyebar keseluruh dunia sebagai “pageblug global” yang telah menelan ratusan korban jiwa dan ribuan manusia yang telah terinfeksi diberbagai Negara. Fraksi PKS mengingatkan kepada semua pihak, khususnya dinas terkait, yaitu dinas kesehatan dan dinas Pertanian/peternakan agar segera mengantisipasi pageblug global tersebut dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DIY secara umum, sehingga daya tahan masyarakat terhadap infeksi penyakit lebih tinggi, juga sekaligus mengantisipasi masuk dan merebaknya virus tersebut di DIY. Fraksi PKS menyarankan agar disiapkan monitor khusus di pintu gerbang masuk bandara Adisucipto DIY agar pendatang yang masuk DIY dapat terpantau derajat kesehatannya melalui temperature tubuh. Juga Fraksi PKS mendesak agar diawasi secara khusus keberadaan ternak babi yang juga banyak terdapat di DIY, dimana lokasinya, jumlah ternaknya, kesehatannya, serta distribusi ternak babi yang telah dipotong dan sebagainya yang selama ini luput dari pengamatan kita.

Ada beberapa target ambisius yang masuk dalam RPJMD DIY selama limatahun kedepan dan membutuhkan pencermatan serta perhatian serius semua pihak, antara lain :
1. Target 100% PNS provinsi DIY telah melek teknologi informasi,
Diharapkan seluruh PNS Pemprov DIY telah familiar dengan Teknologi Informasi, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat DIY melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, serta keberlanjutan Jogja Cyber Province yang selama ini terkesan tidak jelas diberbagai bidang. Kita semua telah mengetahui bahwa teknologi informasi sudah merasuk keberbagai bidang dan lapisan social, apalagi dengan adanya internet via ponsel, email dan Facebook yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang “mati gaya”, semua semakin melek Teknologi Informasi, alangkah sangat menyedihkan bila PNS pemprov DIY sebagai provinsi “tercerdas” di Indonesia justru tidak menguasai dan mengaplikasikannya pada pelayanan masyarakat.
2. Target adanya perlindungan menyeluruh di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat DIY.
Satu target yang sangat berpihak pada masyarakat adalah perlindungan menyeluruh (total coverage) bagi seluruh masyarakat DIY dalam pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat DIY tidak ada yg ragu-ragu lagi untuk berobat dengan alasan biaya, tidak ada lagi kekisruhan dan ketidak jujuran mengenai jumlah penduduk miskin di DIY yang berhak mendapat Jamkesmas atau Jamkesos. Ada sebuah kabupaten di DIY yang mengklaim karena kinerjanya telah menurunkan jumlah penduduk miskin di kabupatennya hingga dibawah 100 ribu jiwa, namun catatan di jamkesos jumlah penduduk kabupaten tersebut yang masuk jamkesos dan jamkesmas sudah lebih dari 40% jumlah penduduk, sehingga para penduduk yang tidak diakui miskin oleh pemerintah kabupatennya padahal memang sebenar-benarnya miskin menjadi sangat kesulitan saat mengalami musibah sakit.

Meski Gratis, Sekolah Tetap Bermutu

2009-04-27T00:50:00.001-07:00

''Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, kalau benar sekolah gratis di sini dapat segera dilaksanakan mulai tahun ajaran ini,'' kata Nanik, warga Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).

Ibu pekerja yang memiliki beberapa anak yang masih bersekolah itu, dengan harapan yang tinggi, menginginkan pada saatnya anak-anaknya itu bisa menyelesaikan pendidikan yang layak tanpa terkendala kemampuan ekonomi yang serbaterbatas. ''Tapi, kalau bisa walaupun gratis, mutu pendidikannya tetap dijaga ya,'' ujar Awet, salah satu orang tua dari dua pelajar SMP dan SMA di Kota Palembang.

Dia mencemaskan, jangan sampai dengan serbagratis itu, malah berakibat memerosotkan mutu pendidikan dan kualitas pelajar di daerahnya. Sejumlah guru terutama guru sekolah swasta di Palembang justru khawatir, jangan-jangan setelah program sekolah gratis itu berjalan, akan mengurangi penghasilan dan tingkat kesejahteraan mereka.

Program Sekolah Gratis dari SD hingga SMA sederajat di Sumsel, telah dicanangkan bersama oleh Mendiknas Bambang Sudibyo dan Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, 25 Maret 2009, untuk dapat dijalankan mulai tahun ajaran baru, Juli ini. ''Program sekolah gratis ini untuk masa depan Sumsel, membuka harapan dengan kesempatan yang pasti untuk anak-anak kita. Meringankan kita dalam mengantarkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,'' kata Alex Noerdin.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerja sama memberikan bantuan dana operasional sekolah sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.

Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP. Ade Karyana menuturkan, pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional.

Dia menjelaskan, dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik, seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid. Mendiknas Bambang Sudibyo saat meresmikan pencanangan program sekolah gartis di Sumsel (25/3), juga mengajak agar selain di daerah ini, juga mengajak beberapa gubernur di Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan juga menyediakan sekolah gratis.

Berkaitan dengan opini miring kalau pendidikan gratis akan menurunkan mutu pendidikan, Mendiknas Bambang Sudibyo tidak sepakat dengan penilaian tersebut. Menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang sangat jelas dan terbuka. Begitu pula, dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah sudah memberikan yang terbaik. ant
(-)

PKS Ajukan Tiga Nama ke Demokrat

2009-04-27T00:33:00.000-07:00

JAKARTA -- Majelis Syura PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden/Wapres (Pilpres) 2009. Keputusan ini disepakati oleh 96 orang dari 99 anggota majelis syura.

''Koalisi ini terjadi bila kontrak politik disepakati bersama,'' ujar Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, yang membacakan keputusan musyawarah, Ahad (26/4) sore, di Gedung Bidakara, Jakarta.Kontrak politik itu, kata Hilmi, disusun berlandaskan kesamaan platform kedua partai, yang telah disetujui bersama oleh Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Demokrat.

Melalui forum itu, PKS juga mengajukan cawapres. Tapi, nama kandidat PKS disampaikan secara langsung ke SBY dalam amplop tertutup. ''Pertimbangannya, etika dan kesantunan politik,'' jelas Hilmi. Sumber Republika di kalangan PKS menyebutkan, ketiga nama itu adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al-Jufri. Beberapa pekan terakhir, dukungan untuk Hidayat terus mengalir dari daerah dan juga pesantren.

Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, KH Syukri Zarkasy, mengatakan, sosok Hidayat Nur Wahid merupakan pribadi yang terdidik sebagai pemimpin. "Dia itu punya kesungguhan dan mau belajar untuk tugas yang dihadapi. Kita optimistis dia mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden," katanya. Karena itu, lanjutnya, Pondok Pesantren Gontor mendukung duet SBY-Hidayat.

Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan siap mengoptimalkan kinerja mesin politiknya. Ini menjadi salah satu jaminan keuntungan yang bakal didapat SBY jika memilih kandidat usulan PKS.Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan akan melakukan komunikasi lebih intensif dengan PKS. "Kalau PKS sudah menyatakan kesediaannya berkoalisi, akan kita tindak lanjuti," kata Anas.

Saat membuka rapimnas, kemarin, SBY yang ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menegaskan belum menentukan pendampingnya. Rapimnas hanya menetapkan SBY sebagai capres. ''Apakah nama cawapres sudah ada di kantong? Belum ada,'' kata SBY.Namun, ia mengaku mendapatkan masukan nama yang dianggap cocok menjadi cawapres. ''Ada dari parpol, ada nonparpol. Jumlahnya 19 orang,'' kata SBY.

SBY kembali mengungkit lima kriteria cawapresnya. Kriteria yang dianggap penting, antara lain, integritas, kepribadian, dan moral politik yang baik. Menurutnya, koalisi tak sekadar bagi-bagi kursi di kabinet, pun dibangun bukan atas kesamaan ideologi partai.''Justru, koalisi dibangun atas kesamaan platform , arah kebijakan, berdasarkan aturan main dan kontrak politik yang jelas, dan kemudian aturan kontrak itu dijalankan,'' paparnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN, Amien Rais, melihat bahwa cawapres SBY bakal mengerucut menjadi dua nama. ''Yakni, Hidayat Nur Wahid atau Hatta Rajasa,'' kata Amien di Sleman, Yogyakarta, kemarin. wed/ade/yoe/ant

PKS Gelar Musyawarah Majelis Syura Tentukan Koalisi

2009-04-24T20:28:00.000-07:00

JAKARTA-- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Majelis Syura di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Sabtu pagi, untuk menentukan arah koalisi partai, sekaligus pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung.

Kepala Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, acara tersebut akan dibuka Ketua Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Aminudin sekitar pukul 09:00 WIB.

Musyawarah Majelis Syura PKS akan berakhir pada Ahad (26/4).Rencananya, Presiden PKS Tifatul Sembiring yang juga anggota Majelis Syura akan mengumumkan hasil Musyawarah tersebut pada Minggu sekitar pukul 13:00 WIB.

Tifatul juga merupakan Ketua Tim 5 PKS yang bertugas melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain, termasuk dengan Partai Demokrat yang diperkirakan bakal menjadi mitra koalisi PKS.

Menurut Ahmad Mabruri, 99 orang anggota Majelis Syura akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk membahas berbagai masukan dari para pengurus dan kader terkait dengan arah koalisi ke depan.

Sebelumnya, sejumlah masukan yang cukup kuat berkembang di internal PKS adalah memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat/Susilo Bambang Yudhoyono, serta mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY.

Namun, terkait pengajuan nama cawapres, menurut Mabruri, PKS bersikap menunggu dan tidak akan mengajukan nama jika tidak diminta oleh Partai Demokrat atau SBY. ant/fif

PKS Inginkan Duet SBY-HNW

2009-04-24T20:24:00.000-07:00

JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap salah satu kader terbaiknya, Hidayat Nur Wahid (HNW), terpilih sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Alasannya, PKS menjadi partai peraih suara tertinggi setelah hengkangnya Partai Golkar dalam barisan koalisi Partai Demokrat (PD).“Sangat kuat keinginan kader untuk menyandingkan SBY dengan Pak Hidayat, apalagi kini posisi politik PKS semakin kuat dengan keputusan Golkar keluar koalisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Zulkieflimansyah, kepada Republika, Jumat (24/4).

Zulkieflimansyah mengandaikan, PKS, PKB, dan PAN akan berada dalam satu kotak koalisi dengan PD untuk pemerintahan 2009-2014. Di antara ketiga partai mitra koalisi PD, PKS adalah partai yang paling tinggi perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lalu.“Sehingga wajar jika cawapres SBY berasal dari PKS,” kata Zulkieflimansyah.

Menurut Zulkieflimansyah, kecuali aspek proporsionalitas politik, menyandingkan HNW sebagai pendamping SBY juga mampu memberikan jaminan optimalnya kinerja mesin politik PKS. “Mesin politik PKS akan bekerja all out karena HNW adalah keinginan kader dan simpatisan.”

Kendati demikian, Zulkieflimansyah melanjutkan, PKS tentu juga menghormati keinginan mitra koalisi lainnya yang mempunyai harapan sama untuk kursi cawapres SBY.

Bila pilihan terhadap HNW akan mengecewakan PKB dan PAN, kata Zulkieflimansyah, maka pilihan terbaik bagi SBY dan PD adalah mengusung cawapres dari kalangan independen, teknokrat, atau kader internal PD.“Calon terakhir ini memang tidak berpotensi melukai salah satu parpol peserta koalisi lainnya,” tandas Zulkieflimansyah. ade/kpo

Pemprov Obral Hapus Aset

2009-04-24T20:02:00.000-07:00

Ini adalah suasana rapat Komisi A hari jumat 24 April 2009 yang saya pimpin, dimuat di Radar Jogja, membahas soal asset pemprov yg minta dihapuskan, padahal baru satu tahun yang lalu dibangun dengan berbagai argumentasi yang hebat-hebat.... duh..mau kemana pemprov ini ya ?

[ Sabtu, 25 April 2009 ]
JOGJA - Obral menghapus aset saat ini sedang dirancang Pemprov DIJ. Belum beres dengan rencana melepas sejumlah aset RS Grhasia, kini pemprov juga ingin menghapus aset gedung UPTD Balai Pelayanan Bisnis Dinas Perindagkop DIJ yang ada di Jalan Laksda Adisutjipto Km 6,5 . Tepatnya di depan Plasa Ambarrukmo. Rencananya di lokasi tersebut akan dibangun Jogja Bisnis Center (JBC).

" Gagasan penghapusan ini telah dibicarakan antara Keraton Jogja sebagai pemilik tanah. Sekarang ada investor yang ingin mengelolanya," ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo (BWH) di depan rapat kerja Komisi A Dewan Provinsi kemarin.

Sebelumnya dalam suratnya nomor 011/1097 yang diteken pada 18 Maret Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyatakan telah ada calon investor yang bersedia mengembangkan JBC dengan memadukan konsep perkantoran, perdagangan dan jasa perbankan yang berada dalam satu lokasi.

Surat gubernur ke pimpinan DPRD itu seolah melengkapi surat sebelumnya nomor 593/1067 tanggal 17 Maret tentang rencana menghapus enam unit bangunan yang menjadi aset di RS Grhasia.

BWH yang datang mewakili Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji, menjelaskan dengan adanya rencana alih kelola kepada investor, maka diperlukan adanya penghapusan aset .Dari pembahasan awal, ada tawaran kompensasi investor yang bersedia menyediakan ruang Balai Pelayanan Bisnis.

Tentang kepemilikan aset, BWH mengatakan pemprov hanya menjadi pemilik bangunan. Sedangkan tanahnya merupakan aset keraton. Dengan kondisi, tutur BWH, posisi tawar pemprov cenderung rendah. Bila rencana menghapus aset disetujui dewan, pemprov akan menindaklanjuti dengan membuat perjanjian segitiga dengan keraton dan investor. "Status kepemilikan aset akan kita perjelas," terang BWH.

Keinginan menghapuskan aset itu ternyata menghadapi jalan terjal. Dalam rapat kerja itu Komisi A belum dapat menyetujui ide menghapus aset yang lokasinya cukup strategis itu.

Anggota Komisi A Noor Harish mendesak gubernur membuat surat permohonan baru yang lebih detil. "Alasan untuk menghapuskan aset harus lebih kuat," pintanya.

Ia mengkritisi surat dua surat yang diteken gubernur materinya terlalu sederhana. "Kita harus adakan raker ulang. Undang kembali Sekprov," desaknya. DPPKA, lanjut Harish, sebetulnya bukan mitra kerja Komisi A.

Sedangkan Henricus Wiseno punya pendapat berbeda. Ia menilai tak bisa suaru aset tiba-tiba hendak dihapus hanya karena soal status tanah. "Mestinya dulu status tanah diperjelas. Kalau bukan milik pemprov kenapa harus membangun gedung di lokasi tersebut. Uangnya pakai APBD," ingatnya.

Sedangkan Sekretaris Komisi A Takdir Ali Mukti menuding pemprov terkesan terlalu menggampangkan status kepemilikan tanah. Balai Pelayanan Bisnis itu sebetulnya baru saja dibangun usai terjadi gempa. "Bangunan baru saja dibangun kok mau dihapus. Ini ada apa?" gugatnya. (kus)

Menghitung Peluang SBY-HNW

2009-04-23T07:00:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta – Siapakah calon wakil presiden untuk SBY? Pascaputus hubungan dengan Partai Golkar, sulit bagi SBY merebut orang di mainstream Partai Beringin. Hidayat Nur Wahid? PKS boleh berharap. Tapi, resistensinya tinggi.

Pecahnya rencana koalisi Golkar dan Demokrat memang membuat peta koalisi menjelang Pemilihan Presiden 2009 berubah drastis. Partai Golkar kini berhadapan dengan dua pilihan yang lebih realistis: maju membentuk blok sendiri, atau bergabung dengan blok Teuku Umar. Kembali ke Demokrat, sebagaimana usulan sejumlah tokohnya, hanya seperti menjilat ludah sendiri.

Perpecahan itu juga membuat teka-teki siapa cawapres SBY kian sempit. Tapi, teka-teki tetap teka-teki. SBY tetap menyodorkan tanda tanya, tak hendak menerangkan, apalagi memperjelas, siapa yang bakal mendampinginya.

Sejauh ini dua nama di luar mainstream DPP Partai Golkar disebut-sebut. Keduanya Akbar Tandjung dan Siswono Yudhohusodo. Persoalannya, dari rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) Golkar yang kini sedang berlangsung, dukungan untuk ini sangat tipis. Peserta rapimnassus bahkan lebih dominan mendukung perisahan dengan Demokrat.

Lalu? Hatta Rajasa? Suara PAN juga tak terlalu signifikan dalam mendukung koalisi di parlemen. Sri Mulyani Indrawati? Resistensinya juga tinggi karena dia bukan orang partai. Itu hanya bisa terjadi jika parpol-parpol yang bergabung dengan koalisi Demokrat, rela posisi RI-2 diambil orang nonpartai.

Pilihan lainnya adalah Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS memang parpol yang sudah menyatakan itikad berkoalisi degan Demokrat dan SBY, bahkan sebelum Pemilu berlangsung. Mereka pula yang pernah menyodorkan nama Hidayat sebagai pendamping SBY sebelum Pemilu berlangsung.

Hasil exit poll LP3ES yang dilakukan saat Pemilu lalu pun menempatkan duet SBY-HNW sebagai yang paling favorit. SBY-HNW bahkan lebih unggul dibandingkan SBY-JK saat itu. SBY-HNW saat itu meraih suara 20,8%, mengungguli SBY-JK 16,3%, apalagi SBY-Akbar yang hanya 5,4%.

“Popularitas Hidayat menggeser Jusuf Kalla sebagai cawapres yang difavoritkan berpasangan dengan SBY,” kata Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES, pekan lalu.

Jadi, Hidayat? Belum tentu juga. Pagi-pagi, mulai banyak orang Demokrat yang mulai ‘gerah’ dengan kemungkinan duet SBY-HNW. Achmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengaku dirinya menerima banyak pesan pendek (SMS) yang menolak Hidayat. “Terutama dari kalangan NU dan Muhammadiyah,” kata tokoh yang pernah memicu kontroversi itu.

Dia bahkan menyebutkan pula, Hidayat belum teruji sebagai kandidat pendamping untuk SBY. Mubarok meragukan kemampuan Hidayat karena belum pernah memegang birokrasi. “Dia dosen, dai yang baik, gaya berpolitiknya dakwah, tapi belum teruji,” katanya, Kamis (23/4). Dia bahkan menilai, apa yang dilakukan PKS dengan menyatakan Hidayat berpeluang jadi pendamping SBY hanyalah sebagai manuver politik PKS semata.

Dalam pandangan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, salah satu yang mengganjal duet SBY-HNW adalah asal parpol Hidayat: PKS. Dia mengkhawatirkan para pemilih Demokrat akan lari jika SBY memilih Hidayat. Pasalnya, dalam pandangan mereka, Hidayat adalah figur yang berasal dari parpol yang dipandang memiliki aliran konservatif Muslim.

“Hidayat akan jadi bumerang, akan mengurangi basis massa SBY. Pemilih non-Muslim akan keluar, termasuk pemilih Muslim sekuler,” katanya memperhitungkan.

Tetapi, Burhanudin pun tak menutup mata atas sisi keunggulan Hidayat. Anggota Majelis Syura PKS ini lebih dikenal publik. Kecuali itu, dia memiliki jejak rekam yang bersih, utamanya soal korupsi.

Keunggulan lainnya? Sementara ada kemungkinan pemilih non-Muslim ataupun Muslim sekuler Demokrat lari, hal tersebut masih bisa menutup dari pemilih PKS yang cenderung fanatik. Lihatlah hasil exit poll LP3ES, SBY-HNW akan dipilih oleh 39,4% pemilih Demokrat dan 51,5% pemilih PKS. [I4]

http://inilah.com/berita/politik/2009/04/23/101274/menghitung-peluang-sby-hnw/

PKS: Selamatkan Suara Umat

2009-04-23T05:55:00.000-07:00

Di saat saksi parpol lain bertumbangan, saksi-saksi PKS justru tetap bertahan meski ada yang usai menjelang subuh.

PK-Sejahtera Online: Stempel “hebat” untuk para saksi PKS bukan saja claim internal PKS saja. Hampir seluruh parpol mengangguk sebagai tanda setuju dengan kegigihan, keakuratan dan keberanian para saksi yang disebut tim delapan ini.

Di saat saksi parpol lain bertumbangan sebelum mendapat formulir C dan C1 di masing-masing TPS, saksi-saksi PKS justru tetap bertahan meski ada yang usai menjelang subuh. Dengan bekal form C tersebut, para saksi PKS yang diamanahkan di tingkat yang lebih tinggi (PPK dan saksi penghitungan di KPU Batam) berkali-kali menggagalkan upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa oknum.

Mereka (para saksi PKS) memang terkesan ngeyel. Namun ngeyelnya menggunakan data yang valid, sehingga KPPS, PPK dan KPU serta para saksi parpol lain yang hanya ingin proses penghitungan segera berakhir kadang merasa jengkel.

Namun kedongkolan saksi “rival” politik tidak berdasar karena data yang dibawa berdasarkan claim dari parpol maupun calegnya masing-masing. Bahkan saksi-saksi partai lain ada yang hanya menggunakan catatan di kertas bungkus rokok sebagai data untuk berargumentasi.

Tahu hanya saksi PKS yang datanya paling valid, imbasnya adalah banyak parpol dan caleg yang datang ke Sekretariat PKS Batam yang beralamat di Ruko Taman Niaga Sukajadi ini. Hampir setiap hari caleg maupun parpol datang ingin mendapatkan data perolehan suara partai dan calegnya masing-masing.

Menurut mereka data PKS lebih valid daripada data di PPK, karena saksi PKS orangnya jujur-jujur. Sedang di PPK tidak jarang ditemukan penggelembungan suara secara sistematis, ungkap salah seorang caleg salah satu partai yang mampir ke Sekretariat PKS.

Meski demikian, utusan parpol atau para caleg terpaksa gigit jari karena musyawarah di internal PKS Batam, data perolehan suara hanya boleh diakses oleh pihak tertentu. Menurut Ketua Bapilu PKS Batam, Prijanto disebabkan agar “para pemain” tidak mengacak-acak suara rakyat
Khusus di Batam, potensi terjadinya penggelembungan suara sangat mungkin, karena hampir diseluruh PPK terjadi kemoloran pleno. Itulah sebabnya kenapa sampai saat ini, PKS Batam belum mengirimkan laporan penghitungan suara ke DPP” terang Prijanto.

Intinya, PKS Batam akan menjaga benar suara rakyat. “Apabila ditemukan kecurangan, maka PKS siap beberkan ke publik. Apalagi PKS memiliki data yang akurat”, tutupnya (isy)

Pengirim: Ningsih Update: 22/04/2009 Oleh: Ningsih

Peghitungan Suara di Provinsi DIY Selesai

2009-04-22T23:36:00.000-07:00

Alhamdulillaah...kamis dini hari, 00.30 WIB, penghitungan suara pemilu di DIY rampung sudah, sehingga jelas bagi semua pihak peta politik baru di Yogyakarta...

Terjadi perubahan Peta Politik yg cukup signifikan di DIY, sebagai gambaran, kelak DPRD DIY akan terisi Anggota Dewan dari PDIP 11 orang (sebelumnya 15), Demokrat 11 orang (sebelumnya 2), PAN 8 orang (sebelumnya 11), Golkar tetap 8, PKS menjadi 7 (sebelumnya 6), lalu partai-partai yang lain melengkapi jumlah 55 orang.

PKS Fokus pada Agenda Koalisi

2009-04-22T23:24:00.000-07:00

JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tidak larut dalam pembicaraan posisi calon wakil presiden dan porsi menteri dalam pemerintahan mendatang.

PKS tetap fokus pada agenda dan program yang akan disepakati bersama Partai Demokrat (PD), walaupun Partai Golkar (PG) sudah memberikan sinyalemen terjadinya kegagalan negosiasi untuk melanjutkan koalisi dengan PD.

Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan, prinsip komunikasi politik yang dilakukan PKS untuk membangun koalisi, tidak menempatkan persoalan pembagian kekuasaan sebagai prioritas utama.
“Karenanya dari dulu PKS selalu menyatakan tidak dalam posisi menawar-nawarkan capwapres,” kata Mahfudz dalam Dialog Kenegaraan bertema //Koalisi Pasca-Pemilu// di gedung DPD, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Mahfudz, kesamaan agenda dan program politik calon peserta koalisi lebih penting dibandingkan persoalan bagi-bagi jabatan. Agenda tersebutlah yang nantinya dituangkan dalam Kontrak Politik Jilid II untuk pedoman koalisi parpol 2009-2014.

Dia mengatakan, kontrak politik dibutuhkan untuk mengikat koalisi mengingat pengalaman koalisi pemerintahan saat ini yang tidak terlalu berjalan sempurna. “Tidak adanya kontrak politik membuat koalisi pemerintahan terlalu cair dan tidak memiliki aturan yang jelas.”

Terkait terlepasnya ikatan koalisi PG dan PD, Mahfudz melanjutkan, PKS memandangnya sebagai faktor yang semakin menyehatkan iklim perpolitikan nasional. Mengandaikan sudah ada dua blok kekuatan politik yang dimotori SBY dan Megawati Soekarnoputri, lanjut Mahfudz, PG kini dalam posisi potensial untuk membangun blok baru.“Artinya bisa saja muncul tiga poros politik sehingga suasana akan lebih dinamis,” imbuh Mahfudz.

Ihwal koalisi PD dan PKS, Mahfudz menjelaskan, sejauh ini komunikasi kedua partai terus berjalan dan belum ada hal-hal yang menjadi ganjalan untuk berkoalisi. PKS pun berharap sudah ada kesepakatan-kesepakatan lebih maju dengan PD sebelum Majelis Syuro PKS bersidang pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009.“Kalau sudah ada kesepakatan sebelum tanggal 25 April, finalisasi koalisi dengan Demokrat bisa lebih mulus,” tandas Mahfudz. ade/kpo

PKS Sarankan Yudhoyono Tidak Ambil Wakil dari Partai

2009-04-21T00:36:00.000-07:00

JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, partainya telah menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak memilih calon wakil presiden dari kalangan tokoh partai untuk mendampingnya pada Pilpres 2009.

"PKS sudah menyampaikan ide itu kepada SBY dan sangat dipertimbangkan oleh SBY," kata Mahfudz Siddiq kepada pers di sela Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.

Menurut Mahfudz, wakil presiden dan para menteri yang menjadi anggota kabinet mendatang tidak boleh lagi merangkap jabatan di partai politik agar mereka terlepas dari berbagai konflik kepentingan.

Dia mengatakan, para kandidat yang bakal mendampingi SBY haruslah figur yang bersih dari kepentingan partai atau bahkan jika memungkinkan diambil dari orang non partai.

Menurut dia, PKS tidak dalam kapasitas menyodorkan nama kepada SBY. PKS akan tetap konsisten hanya memberikan ide atau pemikirannya kepada Partai Demokrat demi terciptanya koalisi yang kuat dan stabil pada masa-masa mendatang.

"Soal siapa orangnya, itu urusan SBY. Hhanya SBY dan Tuhan yang tahu. PKS tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan nama. PKS konsisten dalam kapasitas menyampaikan ide saja," ungkapnya.

Mengenai kemungkinan masih adanya ketua umum partai politik yang tetap menginginkan masuk dalam pemerintahan mendatang, Mahfudz berpendapat, mereka itu sebaiknya mundur dari posisinya di partai.

"Yang penting jangan dari ketua umum partai. Kalau mau, mereka harus mundur dari jabatan ketua umum partai," ujarnya.ant/taq

PKS Bantul menuai Padi Emas

2009-04-20T23:54:00.000-07:00

Hari Senin malam, 20 April 2009 kemarin, KPU Kabupaten Bantul telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara se Kabupaten Bantul, dengan hasil yang cukup baik bagi PKS khususnya, walau hal ini tidak akan bisa melupakan berbagai kekurangan yang ada.

Alhamdulillaah, PKS bantul mendapat kenaikan suara yang cukup signifikan bila dilihat dari tahun 2004 yang lalu, perolehan suara PKS naik hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, walau belum mencapai target yang dicanangkan oleh pengurus DPW PKS DIY. Perolehan suara tersebut berhasil mengantarkan 5 caleg untuk duduk di kursi DPRD Kab Bantul...lho kok cuma 5 kursi ? khan selama ini juga sudah 5 kursi ? memang selama ini sudah 5 kursi yang dimiliki oleh PKS di DPRD Bantul, namun harga kursi tersebut sangat kecil, rata-rata hanya bernilai 0,5 kursi, nah tahun 2009 ini, harga kursi kita naik menjadi 1 kursi penuh setiap daerah pemilihannya.
sementara untuk kursi DPRD provinsi DIY, PKS bantul berhasil mencapai perolehan 2 kursi, naik 100% dari th 2004 yg hanya bisa mengirim 1 kursi saja.
semoga PKS bantul bisa menjaga amanah tersebut... amiin.

Caleg PKS Bantul sakit jiwa?

2009-04-16T16:26:00.000-07:00

Kemarin sore, Kamis 16 April 2009, tepat seminggu setelah pemilu, saya dikejutkan dengan khabar bahwa seorang caleg DPRD Bantul dari PKS harus menjalani pengawasan intensif dokter spesialis jiwa, apalagi ditambah berita bahwa caleg yang bersangkutan sempat menjual mobil segala saat musim kampanye kemarin dan diperkirakan suaranya walau cukup signifikan namun masih kalah banyak dibanding caleg yang lain.

Karuan saja, berita itu membuat saya kaget sekali, kok ada kader PKS yang stress gara2 gagal mendapat kursi dewan? saya setengah tak percaya, terlebih lagi saat disebutkan nama caleg yang bersangkutan, caleg yang saya kenal dengan baik sangat cuek pada jabatan dan lebih menyukai dunia wirausaha.
Ini tidak mungkin pikir saya.
Ketika saya masih terkaget-kaget itu, tiba-tiba rekan saya yang mengabari hal tersebut tertawa terpingkal-pingkal, saya mulai curiga atas kebenaran berita tersebut.
Sejenak baru diberitahu bahwa pak Surono, caleg yang diberitakan tersebut memang dalam pengawasan intensif dokter spesialis kejiwaan karena istri beliau, dr Pipit, baru saja meraih gelar dokter spesialis kejiwaan beberapa waktu sebelumnya...

....Alhamdulillaah....Barakallaah buat bu Pipit, semoga ilmunya manfaat bagi ummat, terutama juga bagi pengawasan pak Surono...he he he

155 Alamat DPT Sama; Yang Masuk Tak Dikenal, Yang Dikenal Tak MasukBagikan

2009-04-14T22:40:00.000-07:00

Tulisan kawan saya : Erwan Widyarto, seorang pelukis yang nyambi jadi wartawan Radar Jogja di Facebook-nya
07 April 2009 jam 0:04
Sebagai warga masyarakat yang baik (ehm….) Minggu (5/4) kemarin saya ikut kerja bakti menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS). Kebetulan, lokasi TPS ini berada di pendopo yang berada di depan rumah saya. Dipandegani Ketua KPPS TPS 11 Perumahan Gumuk Indah Arief Tugiman SPd, para anggota KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mendirikan tenda, menata kursi, mengeset alur pemilih dan seterusnya. Semuanya mengalir. Berbagai keterbatasan, coba diatasi oleh inisiatif para anggota KPPS.

Saya bukan anggota KPPS. Jadi, ya sekadar bantu-bantu saja. Tapi, naluri wartawan saya muncul begitu melihat ‘’seonggok’’ kertas putih yang dipegang ketua KPPS. Itulah ‘’daftar suci’’ yang menjadi sorotan publik –termasuk partai politik—dan bisa membuat geger pemilu, namanya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Keingintahuan saya berkobar. Apalagi, mendengar dan juga sudah ditulis di sebuah koran lokal, adanya DPT bermasalah di wilayah ini. Hanya saja, koran tersebut (dan ini penyakit wartawan) hanya menyajikan omongan orang tanpa berusaha mencari bukti empirisnya.
Jebakan verbalisme, itu istilah yang selalu saya ungkapkan kepada para reporter agar dihindari. Seorang jurnalis harus berusaha mencari bukti nyata suatu fakta (fact finding). Tidak boleh hanya percaya begitu saja omongan orang. ‘’Kata dia, atau katanya….’’ Sebab, boleh jadi, orang tersebut juga hanya bicara tanpa bukti. Dan kalau itu yang terjadi, apa yang ditulis media hanyalah gosip semata Bukan fakta empiris. Bahkan, bisa jadi, untuk urusan politik, apa yang ditulis wartawan menjurus pada fitnah atau penyebaran isu yang mengarah pada pembunuhan karakter terhadap lawan politik.
Soal DPT bermasalah ini, reporter Radar Jogja sebenarnya juga pernah menuliskan laporannya. Tapi, ya itu tadi, tak ada bukti empirik. Seperti pada koran lokal tadi, tak disertai nama-nama atau alamat yang disebut bermasalah. Karenanya, berita reporter tersebut tak bisa keluar di Radar Jogja. Kebijakan koran ini untuk tidak menyebarkan berita tanpa fakta.
Nah, bukti kongkret itulah yang kemudian ada di depan mata saya saat kerja bakti kemarin. Maka tak boleh disia-siakan. Saya ambil kamera, ambil kertas dan alat tulis lalu ‘’seonggok’’ kertas yang dibawa ketua KPPS itu pun berpindah ke tangan saya. Tak perlu saya tanya sana-sini atau meminta penjelasan verbal apa saja yang bermasalah, data tersebut langsung ‘’bicara.’’
Benar saja. Data ini bisa menunjukkan betapa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 memang amburadul. Ini hanya data pada satu tempat pemungutan suara (TPS). Yakni TPS 11 Perumahan Gumuk Indah, Sidoarum, Godean. Di depan rumah saya.
Tercatat ada 311 pemilih. Tapi, alamak, ada sebanyak 155 pemilih dengan alamat sama: yakni Gumuk Indah B-19. Nama-nama pemilih dan nomor induk kependudukan (NIK) memang beda. Dan saya pun berpikir,wah ini hanya salah entry atau salah ketik. Atau malas mengubah alamat saja. Ternyata tidak hanya itu, nama-nama di alamat sama itu banyak yang tidak dikenal di perumahan tempat saya tinggal.
Ada beberapa yang ‘’salah ketik’’ alias ngawur sehingga alamatnya ‘’berubah’’ menjadi Gumuk Indah B-19. Misalnya saja, Prof Dr Anik Gufron. Wakil Rektor di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mestinya beralamat di Gumuk Indah B-03. Ada pula yang namanya Sukar Petir. Seumur-umur (maksud saya, seumur saya tinggal di Gumuk Indah sejak 1997), belum pernah ada nama atau mendengar nama itu.
Dari 155 alamat sama tadi, panitia menyebut ada 88 nama tak dikenal. Artinya, mereka bukan penghuni Gumuk Indah yang terdiri dari RT 08 sampai RT 11. Beberapa nama, meski tak tinggal di perumahan, dikenali panitia. Mereka adalah warga kampung yang berdekatan dengan perumahan. Untuk kasus ini, undangan memilih tetap diberikan. Jadi, 88 nama itulah yang dipastikan golput.
Tak hanya itu, ruwetnya DPT juga bisa dilihat dari tanggal lahir. Di daftar resmi itu, banyak pemilih yang nama kota kelahirannya tidak ditulis. Misalnya ada nama Agus Taruki lahir 20-08-1979. Atau Drs Dicky Wardono, 17-12-1968. Padahal, mestinya, tanggal lahir selalu diikuti dengan kota kelahiran. Misalnya, Marni, Magelang, 31-12-1976. Nama terakhir ini, meski ada kota kelahirannya, juga menyisakan masalah. Dia adalah nama pembantu rumat tangga (PRT) saya yang sudah menikah di Magelang dan tak lagi bersama keluarga saya sejak lima tahun lalu. Dan, data ini sudah saya update ketika rame-rame memperbarui Kartu Keluarga yang katanya dipakai untuk Sistem Administrasi Kependudukan yang baru. Yang keperluannya salah satunya untuk pemilu ini. Tapi….
Aha, ada yang bikin tersenyum pula jika mengamati DPT ajaib ini. Ada nama Rosa Lucia Aryeswati P yang mestinya belum lahir karena tanggal kelahirannya tertulis 14-04-4973. Rosa akan lahir 2965 tahun lagi sebagaimana di kolom umur dalam DPT yang menyebut -2965 (minus 2965).
Kalau Anda tersenyum, ada kawan yang ikut kerja bakti harus menggerutu. Ia yang jelas-jelas warga Gumuk Indah (termasuk yang pertama menempati perumahan di bekas tempat perkemahan ini) bersama sang isteri, tidak ada di dalam DPT. Pegawai apotek Kimia Farma ini pun tak bisa menyalurkan suaranya saat Pemilu Legislatif 9 April nanti.
Dan, inilah, yang membuat kawan saya menyebut DPT sebagai Daftare Pating Tlusur ora karuhan. Sambil menerawang, menggumam, kawan saya itu berkata, ‘’Semoga ini hanya terjadi di Gumuk Indah saja. Yang masuk tak dikenal, saya yang dikenal tidak masuk.’’
Ya. Semoga. Sebab, kalau tidak, bisa dibayangkan jika satu TPS ada 88 nama tak dikenal, akan ada berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu atau berapa juta jika dikalikan ribuan TPS di negeri ini. Uhh! (wanradja@yahoo.com)

Tifatul: Pemilu 2009 Paling Buruk

2009-04-14T16:27:00.000-07:00

JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak hadir dalam pertemuan sejumlah tokoh dan partai politik di rumah Megawati Soekarnoputri. Namun pandangan PKS terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009 ternyata senada dengan pandangan para tokoh dan parpol yang berkumpul di Jalan Teuku Umar tersebut.

“Parah sekali, saya sepakat jika pemilu kali ini dikatakan paling buruk sepanjang sejarah republik,” ujar Presiden PKS, Tifatul Sembiring, kepada Republika, Selasa (14/4).

Dia menjelaskan, indikasi paling nyata keburukan Pemilu 2009 adalah carut-marutnya masalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketidakberesan KPU dalam menyusun DPT mengakibatkan tingginya angka golongan putih atau warga negara yang tidak menyalurkan hak pilihnya.“Mereka bukan sengaja tidak memilih, tapi karena tidak bisa memilih karena tidak terdata dalam DPT.”

Padahal, Tifatul melanjutkan, PKS sudah jauh-jauh hari mengingatkan KPU untuk benar-benar fokus dalam hal penyusunan DPT. “Sudah kita ingatkan sejak masih DPS (Daftar Pemilih Sementara, red), tapi nampaknya tidak ditanggapi dengan baik.”

Kecuali DPT, sosialisasi KPU kepada para penyelenggara pemilihan di tingkat bawah juga terbilang gagal. Buktinya, kata Tifatul, banyak panitia pemilihan di TPS yang tidak mengisi formulir-formulir yang disediakan dan langsung memasukkannya ke dalam kotak suara.“Ini jelas mempengaruhi perolehan suara partai. Besar atau tidak, menentukan hasil atau tidak, memang perkara lain, tapi harusnya bisa lebih baik,” papar Tifatul.

Namun demikian, Tifatul melanjutkan, PKS belum berpikir untuk mengambil langkah hukum terhadap kesemerawutan DPT dan lebih berharap KPU bisa meningkatkan kinerjanya.“PKS ingin ke depan lebih baik, bukan saja demi pilpres besok, tapi untuk pilkada dan pemilu-pemilu selanjutnya,” tandas Tifatul. ade/kpo

PKS BANTUL KEHILANGAN 10.000 SUARA TIDAK MASUK DPT

2009-04-14T16:16:00.000-07:00

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul mengaku kehilangan 10.000 lebih suara konstituennya pada pemilu legislatif 9 April lalu.

Hal itu terjadi karena mereka dipaksa tidak memilih akibat tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Sebanyak 10.000 lebih konstituen kami tidak dapat menggunakan hak pilih akibat tidak masuk dalam DPT. Padahal dalam DPS mereka masuk, tapi kemudian menghilang pada DPT. Angka itu setara dengan nilai satu kursi di DPRD Bantul," kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bantul Arif Haryanto di kantornya, Senin (13/4).
Menurut Arif, temuan PKS adanya konstituen yang tidak masuk dalam DPT telah dilaporkan kepada KPUD Bantul. Namun demikian tidak mendapat respon yang baik hingga saat pemilu legislatif berlangsung warga yang tidak masuk dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Arif menjelaskan, selain soal DPT, pihaknya juga menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukan beberapa PPS, misalnya soal lembar C1. Banyak saksi tidak mendapatkan C1 karena alasan petugas PPS capai atau sudah larut malam. Bahkan ada PPS yang tidak mau memberikan salinan C1 dengan alasan bukan hak saksi menerimanya.
Agus Effendi, Ketua Bidang Hubungan Media menambakan, hal serupa terjadi di PPK Kasihan. Di sana ada kejanggalan hasil C1 antara saksi dan PPK. Awalnya PPK enggan membuka kotak untuk menyocokkan data dengan C2. Setelah PPK mau membuka ternyata ada C1 yang hilang dari kotak suara.
"Ternyata lembar C1 sudah ditemukan tertempel di depan beberapa saat kemudian. Saya kira ada beberapa pihak yang bermain. Tapi saya tidak bisa memastikan siapa atau pihak mana yang bermain," katanya.
Agus Sumartono, Ketua Biang Kewilayahan menambahkan, hasil pemilu legislatif 2009 dinilai cacat karena tidak adanya transparansi. Pihaknya juga menyayangkan adanya anggota Panwascam yang ikut telibat dalam proses rekapitulasi hasil suara. Seharusnya anggota Panwascam hanya mengawasi karena rekap data bukan tanggung jaawab mereka.
"Itu di luar tugasnya. Seharusnya mereka hanya mengawasi. Parahnya lagi, selain membantu merekap, ternyata mereka juga salah memasukkan data dari hanya satu misalnya menjadi 61. Itu kan enggak benar," jelasnya.
Ketua Panwaslu Bantul Tentrem Widodo membenarkan adanya anggota Panwascam yeng membantu dalam proses rekap suara. Namun Tentrem mengatakan hal itu semata-mata dilakukan karena toleransi. Di samping itu, anggota Panwascam sama sekali tidak mempengaruhi hasil rekap suara yang ada.
"Memang di beberapa daerah ada anggota Panwascam yang membantu PPK. Itu karena mereka kasihan saja, PPK-nya kecapaian. Jadi mereka berinisiatif membantu. Itu pun tidak merubah apa-apa. Toh hal itu dilakukan kalau PPK-nya open, kalau tidak berkenan ya tidak," katanya.
Tentrem menjelaskan, anggota Panwascam memang diperbolehkan membantu PPK dengan catatan tidak merubah data apa pun yang dihasilkan. (c6)

Bernas, Bantul, Selasa, 14 Apr 2009 11:47:28

Cerita (dan derita) caleg gagal 2

2009-04-13T23:59:00.000-07:00

Jual Sawah dan Mobil,Gagal Raih Kursi DPRD

Hasil sementara Pemilu Legislatif yang digelar pekan menyesakkan dada beberapa calon incumbentDPRD DIY yang tersingkir.Dukungan suara yang diharapkan datang,ternyata tak sesuai harapan. Bagaimana kisah sedih mereka?

Koran SINDO Tuesday, 14 April 2009
TIKET menjadi wakil rakyat ternyata sangat mahal.Tak sedikit calon legislatif (caleg) yang merasa dibohongi pemilih.Meskipun jumlah penghitungan secara resmi belum diketahui secara pasti,namun para caleg incumbent yang sudah bekerja dan berjuang keras untuk mendapatkan dukungan rakyat mengaku telah bisa memprediksi kekalahan yang bakal mereka terima.

Mereka mengaku hanya bisa pasrah dengan hasil yang dicapai, meski tak sesuai dengan harapan. Seperti yang cerita ‘sedih’ caleg incumbentDPRD DIY dari PDIP TernalemPA yangjadisalahsatukorban Pemilu 2009. Dia mengaku tidak beruntung meski telah bekerjakeras membina sejumlah desa di Gunungkidul.

“ Saya terus terang masih puyeng. Tetapi saya masih bisa tersenyum. Desa binaan saya habis hanya karena uang Rp50.000-an,”akunya. Anggota legislatif DPRD DIY ini kemudian mencoba menceritakan suka dukanya untuk mendapatkan dukungan dan amanat rakyat.

Usai menjalankan aktivitas sebagai anggota Dewan dirinya mengaku tidak langsung pulang. Akan tetapi terus menyatu dengan warga Gunungkidul di hampir separuh kecamatan di Gunungkidul.

“Saya itu sampai rumah sudah malam. Rata-rata di atas jam sebelas,” tuturnya. Namun,usah keras yang dilakukannya justru berbuah sebaliknya. Pilihan rakyat masih belum tertuju kepadanya.

“Wah ternyata pilihan rakyat adalah uang,” gerutu pria yang lahir di tanah Batak ini. Dia mencoba mendekati para kader militan PDIP yang menjadi kendaraan politiknya.Namun yang membuat dirinya sangat kecewa adalah tiga TPS yang sudah lama dibinanya, ternyata hanya menelurkan tiga suara untuknya. Belum lagi para kader tim suksesnya yang justru malah tidak memilihnya.

“Ya… Mobil saya sudah bablas, tanah juga sudah saya jual.Dulu tidak punya mobil sekarang juga tidak punya mobil,”ceritanya sambil mencoba tetap tersenyum. Hal yang sama juga dialami oleh Basuki Rahmad.Kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga masih duduk di DPRD DIY ini mengaku harus mengeluarkan uang Rp4 juta hanya untuk mendapatkan 49 suara.

Dana sebesar itu digunakan untuk membantu pengadaan alat musik rebana salah satu dusun di Sleman. Sambil memeragakan rebana bantuan senilai Rp4 juta itu, dia menyayikan 49 suara yang diperolehnya.“ Breng,breng,brengempat juta…breng-breng, breng 49 suara,” tirunya sambil tertawa-tawa.

Sungguh kisah-kisah lucu itu keluar dengan alaminya dari mulut para calon anggota legislatif di Yogyakarta. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) TakdirAli Mukti yang memilih tak mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat berpendapat,munculnya fenomena money politicsdalam pemilu saat ini yang terjadi secara massive membuktikan jika rakyat masih mempunyai bakat menjadi koruptor.

Takdir yang saat ini masih aktif di Komisi A DPRD DIY ini mencontohkan seorang caleg kabupaten harus mengeluarkan uang Rp600 juta untuk transaksi suara ini. Setelah penghitungan suara, baru terungkap minimnya suara yang diharapkan.Hal ini membuat banyak caleg yang sangat shock melihat perolehan suara yang jeblok. “Rata-rata mereka mengaku ditipu oleh rakyatnya,” paparnya.

Hal ini menjadi berbalik dari kondisi sebelumnya dimana yang terdengar adalah legislatif yang menipu rakyatnya.“Ini juga membuktikan masyarakat kita sudah tidak lagi mempunyai ideologi dalam pilihan partainya. Masyarakat sudah benar-benar fullpragmatis,” tegasnya. (suharjono/bersambung)

Mengapa Orang Korup?

2009-04-13T22:07:00.000-07:00

Mengapa orang Islam masih korupsi? Sementara agamanya melarang? Ini berasal dari pertanyaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan pada suatu acara keagamaan. Presiden tidak menyebut penganut agama lain, mungkin karena penganut Islam mayoritas sehingga ketika mereka korup dampaknya amat luas.

Perbuatan tercela itu tergolong tindak pidana yang dilarang hukum positif kita, sementara hukum syariah melarangnya pula karena ia termasuk perbuatan munkar, yaitu berbuatan terlarang dengan sanksi dosa. Berbagai jawaban atas pertanyaan itu dapat dikemukakan tergantung pada pendekatan yang digunakan.

Mengapa Korup?

Manusia, adalah makhluk paling baik bentuknya (QS 95:4) dan Sang Pencipta melengkapinya dengan pelbagai dorongan (keinginan) untuk mendukung kehidupannya. Salah satu dorongan yang relevan dengan tulisan ini adalah dorongan/keinginan memiliki dan lebih khusus lagi dorongan memiliki harta (QS 3:14). Dengan memiliki harta orang selain dapat memenuhi kebutuhan fisik diri dan keluarganya, juga dapat melaksanakan berbagai ibadah yang berkaitan dengan harta (ibadah maliyah) seperti infak, zakat, naik haji dan sebagainya.

Orang tergoda melakukan korupsi guna memenuhi dorongan untuk memiliki harta sebanyak mungkin, suatu dorongan yang sulit terpuaskan karena “manusia bila memiliki satu lembah emas ia ingin lembah kedua”.

Di sisi lain, lingkungan yang semakin materialistik-hedonis dan iman yang melemah, mendorong pula orang menempuh jalan pintas. Dari sudut pandang Islam, dorongan yang keliru itu dapat dicegah antara lain melalui peningkatan mutu salat dan penguatan iman.

Pencegahan Melalui Salat

”Dan tegakkanlah salat karena salat itu mencegah perbuatan keji (zinc) dan munkar” (QS 29:10). Dalam kategori munkar itu termasuklah perbuatan korupsi. Salat akan menghentikan perbuatan korupsi. Bahwa masih terjadi gap seperti dikemukakan di atas, kita seharusnya tidak mempersoalkan kebenaran firman Tuhan tetapi mempertanyakan kualitas salat, apa ia termasuk kategori rusak.

Dalam sebuah hadis disebutkan “Barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya berbuat keji dan munkar, maka Tuhan akan jauh darinya”. Dalam kondisi seperti itu, “Salatnya: rusak” dan `tidak disebut salat lagi”, jelas Nabi. Sungguh merugilah orang itu karena ditegaskan Nabi lagi “Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba Allah di akhirat adalah salat. Bila salatnya baik, baiklah pula semua amalannya, dan bila salatnya rusak, rusak pula segala amalannya”.

Tidakkah itu kerugian besar karena tak ada lagi “catatan positif” yang dibuat malaikat untuknya dalam menghadapi peradilan Tuhan. Di sisi lain, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki salat yang rusak itu. Rugi kan? Maka mumpung masih hidup lakukanlah introspeksi agar tidak lagi terdapat salat yang rusak itu dengan lebih dulu melakukan tobat dalam arti sebenarnya, menyesali perbuatan yang salah itu dan berjanji dengan Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanyanya.

Cegah dengan Penguatan Iman

Setidaknya terdapat dua aspek iman yang perlu diperhatikan dengan sungguh, sunguh. Pertama, rasa malu. Nabi menegaskan “malu itu bagian dari iman”. Seorang pensyarah hadits mengatakan, kelakuan orang yang kehilangan rasa malu ibarat kelakuan hewan memakan milik siapa saja. Berapa banyak penyelenggara negara yang hidup hanya dari gaji tetapi memiliki kekayaan yang jauh melebihi penghasilannya yang sah, sementara ia tidak merasa malu. Anehnya masyarakat tidak mempersoalkan perangai pelaku white collar crime itu. “Bila kamu tidak punya malu lagi buatlah apa saja yang kamu mau” demikian Nabi menyatakan ketidaksukaannya. Kedua, aspek penguatan iman terkait dengan hari akhirat. Agar terhindar dari neraka, selama di dunia orang harus melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan munkar. Dalam keseharian kita menyebut amar maruf nahi munkar.

Melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan munkar lainya mengindikasikan orang tidak beriman pada hari akhirat sebab beriman pada sesuatu tidak hanya dibenarkan oleh hati dan diikrarkan oleh lidah, tetapi lebih-lebih disertai perbuatan baik. Melakukan korupsi dan perbuatan terlarang lainnya pada hakikatya mengingkari hari berhisab itu. Perlu kiranya dicatat bahwa dalam waktu cukup lama setelah diangkat menjadi Rasul, dakwah Nabi Muhammad SAW hanyalah dua -iman pada Allah dan iman pada hari akhirat.

Penegakan Hukum

Sekiranya salat dan iman seseorang tak mangkus (efektif), mencegahnya melakukan perbuatan korupsi maka diperlukan intervensi negara melalui penegakan hukum. Artinya, yang bersangkutan dihadapkan ke depan pengadilan seperd difahami dari Hadis Nabi. “Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah (hentikan) dengan tangannya, bila tak mampu maka dengan lidahnya, dan bila tak mampu juga), maka dengan hatinya, itu iman paling lemah.

Kata tangan dalam hadis ini bukan dalam arti denotasi atau hakiki (arti sebenarnya), jadi bukan secara fisik, tetapi dalam arti konotasi atau majazi (arti kiasan). Di sini maksudnya kekuasaan. Ketika digunakan arti hakiki, maka seseorang menjadi hakim sendiri dan ini bisa menimbulkan anarkisme.

Dalam sistem ketatanegaraan kita kekuasaan itu-dijalankan pemerintah dan dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman. Artinya sang koruptor harus diadili, sebagaimana dikehendaki Nabi. Beliau menyebutkan, umat terdahulu itu binasa karena bila yang mencuri orang tak berpangkat hukum diabaikan dan bila yang mencuri orang berpangkat hukum ditegakkan. “Demi Allah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri akan aku potong tangannya”, ungkap Nabi SAW.

Jadi yang dituntut itu penegakan hukum yang berkeadilan, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Sementara sang koruptor hendaknya menyadari bahwa hukum di dunia tidak membebaskannya dari hukum di akhirat. Oleh karena itu orang yang belum terkontaminasi oleh korupsi harus berpikir seribu kali sebelum melakukan perbuatan tercela dan terkutuk itu agar marwah tetap terjaga.

Oleh Yusuf Rahman
H Yusuf Rahman MA,
mantan Rektor IAIN Suska Pekanbaru, Riau.

Sumber: Riau Pos, Jum`at, 27 Maret 2009

Cerita (dan DERITA) para Caleg saat Pemilu

2009-04-13T16:37:00.000-07:00

Dibawah ini saya petikkan dari suratkabar Radar Jogja, cerita-cerita (dan derita) para caleg saat kampanye Pemilu 2009 kemarin, sebagai pembelajaran bagi para caleg di tahun 2014 nanti agar tidak terperosok pada lubang yang sama.

[ Senin, 13 April 2009 ]
Para Caleg Bercerita tentang Perilaku Pemilih saat Pemilu
Sudah Banyak Dibantu, Malah Contreng Yang Lain

Sebelum pemilu, masyarakat gamang menjatuhkan pilihan karena jumlah caleg dan parpol peserta pemilu begitu banyak. Kini setelah pemilu usai, gantian caleg yang bingung. Kalkulasi perhitungan suara yang mereka perkirakan meleset. Gara-garanya cukup sederhana. Jumlah dukungan suara mereka jauh dari harapan alias jeblok.

KUSNO S UTOMO, Jogja

------------------------------------------------

''RAKYAT sekarang makin pandai. Termasuk lebih piawai ngapusi caleg,'' gerutu Daryanto Wibowo, caleg asal Partai Demokrat, belum lama ini.

Pria yang maju menjadi calon legislator DPRD DIJ dari daerah pemilihan Sleman itu menilai, masyarakat pemilih sekarang tidak gampang dipercaya. Meski sudah beberapa kali dibina, nyatanya suara yang dicontreng jauh dari potensi yang sebelumnya telah dihitung.

Pengalaman itu didasarkan beberapa pemantauan di sejumlah TPS. ''Tabungan saya terkuras untuk kampanye,'' cerita politikus yang berlatar belakang pengusaha ini.

Daryanto mengakui dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, kualitas Pemilu 2009 terbilang paling buruk. Salah satu yang disorot Daryanto adalah maraknya politik uang. ''Semua sudah kasat mata. Jual beli suara sangat kentara. Siapa yang uangnya banyak, terbukti suaranya juga besar,'' keluhnya.

Terempas oleh politik uang juga dirasakan Ternalem. Anggota FPDIP DPRD DIJ yang kembali mengadu nasib menjadi wakil rakyat itu merasa dipecundangi politik uang yang marak menjelang pencoblosan. ''Perut saya rasanya mulas kalau mengingat kejadian itu,'' ujarnya saat curhat di depan Ketua DPW PAN DIJ Immawan Wahyudi dan Ketua DPD Partai Golkar DIJ Gandung Pardiman.

Ketiganya bertemu secara tak sengaja di lobi Gedung DPRD DIJ Sabtu (11/4) lalu. Ternalem pun lantas berbagi pengalaman. Ia bukan saja kebobolan suara di kandang binaanya. Tim sukses yang telah dibinanya selama berbulan-bulan ternyata lari mendukung caleg lain.

''Bagaimana mungkin, tim sukses saya di TPS di kampungnya malah mencontreng caleg lain. Kalau teringat itu mulas pula perut aku ini,'' tutur politikus asal Batak yang tinggal di Playen Gunungkidul ini.

Ternalem mencoba mengusut penyebab larinya para pendukungnya itu. Usut punya usut, beberapa jam menjelang pemungutan suara, ada ''serangan fajar''. Tim suksesnya termasuk yang kecipratan. Per orang mendapat Rp 50 ribu. ''Ya sudah, karena nggak punya duit, suara saya kalah dengan politik uang,'' katanya getir.

Padahal untuk menjadi caleg, Ternalem sudah menghabiskan dana tidak sedikit. Sebidang tanah dan mobil kijang super milknya telah amblas. Tak kurang, uang Rp 100 juta telah dikeluarkan selama kampanye. ''Dulu nggak punya mobil, sekarang nggak punya ya sudah biasa,'' kata wakil bendahara DPD PDIP DIJ itu mencoba menghibur diri.

Di tengah perbincangan berlangsung, seorang penjual minuman ringan melintas. Gandung kemudian memanggil dan membeli minuman yang dijual itu Rp 50 ribu. Setiap orang yang kebetulan lewat di lokasi diberi minuman yang dikemas dalam botol keci. ''Mari kita minum bareng agar perut kita nggak mual melihat hasil pemilu. Kalau mules ya mules bareng-bareng,'' kelakar Gandung.

Caleg asal PAN dari daerah pemilihan Kota Jogja Nazaruddin juga punya kisah lain. Anggota Dewan Provinsi yang dikenal vokal ini mengaku lemas melihat perolehan suara PAN di kota. ''Suara PAN rontok,'' ucapnya.

Melihat perolehan suara PAN, Nazar tak bisa berharap banyak. Ia psimistis partainya bisa meraih dua kursi. Sebab, PAN hanya punya peluang satu kursi. Saat ini suara yang dikumpulkan Nazar tertinggal dibandingkan koleganya Arif Noor Hartanto yang sekarang menjabat ketua Dewan Kota Jogja.

Awalnya Nazar berharap lumbung suaranya di Kauman dan Kotagede mampu mendongkrak perolehan suaranya. Tapi di dua lokasi itu, Nazar kalah dengan caleg lokal asal daerah itu. Selama ini, Nazar mengaku aktif terjun ke bawah. Ia juga membantu pengadaan seragam pengajian ibu-ibu di daerah tersebut. Sayang, upaya itu tak banyak menolong. Pemilih mencontreng caleg lain.

Kisah pahit soal melesetnya perhitungan jumlah pemilih dengan hasil pencontrengan juga dirasakan Basuki Rakhmat. Ketua Komisi B DPRD DIJ yang tinggal di Kalasan itu bercerita pernah membantu pengadaan alat musik rebana seharga Rp 4 juta. Harapannya, ia mendapatkan limpahan dukungan 400 orang. Alhasil saat pemungutan suara hanya ada 49 orang yang memilih namanya. ''Masih banyak cerita-cerita ganjil lainnya. Itu baru satu cerita,'' ujarnya sambil melepas senyum.

Fenomena politik uang yang terasa masif sudah dirasakan Wakil Ketua FPAN DPRD DIJ Takdir Ali Mukti. Gelagat itu membuktikan rakyat sebagai pemilih dalam pemilu mayoritas punya bakat menjadi koruptor.

Ia juga mendapatkan informasi, seorang caleg untuk DPRD kabupaten bisa menghabiskan anggaran Rp 600 juta sekadar untuk transaksi suara. ''Ini sudah edan-edanan,'' ungkap Takdir yang memilih tahun ini tidak maju menjadi caleg itu. ***

Siang Malam Kader PKS Siaga Kawal Suara

2009-04-13T16:23:00.000-07:00

Wajah letih, badan berkeringat, pakain lusuh tak bisa dilepaskan dri penampilan para relawan.

PK-Sejahtera Online: Perhitungan suara hasil Pemilu Legislatif 9 April 2009 masih terus berjalan. Hal ini tentu saja banyak menyita waktu dan tenaga para pengurus partai politik. Demikian juga dengan para kader PKS Surabaya, mereka rela berkutat dengan angka siang dan malam untuk merekap hasil perhitungan suara dari tiap TPS di seluruh Surabaya.

Tujuanya tak lain adalah untuk memperoleh hasil data yang akurat yang akan dijadikan pedoman untuk dilakukan pencocokan dengan hasil perhitungan suara di tingkat PPK.

Wajah letih, badan berkeringat, pakain lusuh tak bisa dilepaskan dri penampilan para relawan. Namun keikhlasan sebagai bagian ladang amal dan perjuangan dakwah yang tetap membuat mereka bersemangat dan penuh keceriaan.

Di Jakarta Selatan para kader secara bergantian mengawal perhitungan suara di panitia penghitungan suara tingkat kecamatan. Mereka mengamati jalannya penghitungan suara mulai PPK dibuka pukul 09.00 sampai penghitungan di tutup pada jam 23.00. Setiap hari ada 6-10 kader yang berjaga secara bergantian.

Menurut Ketua DPD PKS Jakarta Selatan Drs. Khoiruddin M.Si., dirinya mengintruksikan struktur PKS hingga tingkat ranting untuk mengawal suara. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengurangan suara PKS.

"Kita tidak ingin kejadian 2004 terulang lagi, dimana suara PKS banyak yang raib, akibat dicurangi,"cetusnya.

Caleg Mulai Stress

2009-04-12T22:35:00.000-07:00

Beberapa hari pasca pemilu, mulai banyak caleg yang menunjukkan tanda-tanda kelainan dari hari sebelumnya.

Ada rekan saya yang sebelum pemilu, tanggal 5 April 2009 begitu yakin bahwa dia akan memenangkan persaingan di parpolnya, dia sangat optimis akan meraih 17.000 suara personal yang akan memilih dia, dengan berbagai hitungan akurat yang dia paparkan, dan sangat yakin bahwa mesin partainya akan berjalan memperjuangkan dia....
setelah pemilu berlangsung...caleg tersebut hanya mendapatkan suara tidak kurang dari seribu saja....dia merasa tertipu dengan mesin politiknya, namun dia tidak stress dalam hal ini karena masih punya usaha yang sangat prospek, walau tidak jadi anggota dewan.
kisah teman saya yang lain, hari sabtu tgl 11 April 2009, ketika sudah memiliki gambaran bagaimana perolehan parpolnya, tampak berwajah kuyu dan pucat, ketika di tanya kenapa, dia mengaku perutnya mules sejak kemarin...terutama sejak melihat hasil pemilu yang jauh dari perkiraannya semula.
kisah lain lagi saya alamai hari ini, saat rekan saya satu Komisi, yang sudah mengaku membina masyarakat di Gunungkidul tampak asyik menghisap rokok dalam-dalam, padahal dia bukan orang yang biasa merokok, cara memegang rokoknya pun sangat kaku dan janggal, ketika saya tanya....dia memang kalah suara dalam pemilu ini, desa yang dia bina sejak lama hanya memberinya 15 suara saat pemilu....
nasib...oh nasib....

Komentar saya soal Money Politik

2009-04-12T22:31:00.000-07:00

Ini Komentar saya di Koran radar Jogja tgl 12 April 2009

Money Politik

2009-04-10T22:06:00.000-07:00

Dalam setiap pemilu, baik pemilu di desa (pilurdes), di kabupaten/kota (pilkada) di propinsi (pilkada), pemilu legislatif dan Pilpres selalu ada oknum-oknum yang melakukan money politik alias politik uang

Politik uang sebenarnya dilakukan oleh kandidat yang tidak pede alias berpenyakit jiwa, tidak percaya bahwa dirinya mampu menarik simpati pemilih dengan apa adanya. Dia merasa bahwa kalau dia memberi uang atau memberi oleh-oleh sesuatu barang, maka pemilih akan tertarik pada dia, atau justru kandidat yang tahu psikologi massa bahwa rakyat kita sebagian besar masih tidak menggunakan nalarnya dalam memilih, sebagian besar masih menggunakan budaya pekewuh atau segan ketika sudah menerima bantuan, hal inilah yang membuat politik di negeri ini tidak kunjung membaik, morat-marit sejak dulu.
Mungkin harus dikampanyekan bahwa : Caleg BUSUK adalah Caleg yang Bagi-bagi Uang
Caleg yang bagi-bagi uang adalah para CALON KORUPTOR bila dia duduk dikursi empuk jabatan.

Mari kita katakan tidak pada CALEG BUSUK yang bagi-bagi uang.
lho himbauan ini terlambat karena pemilu sudah usai ?
di satu sisi iya, memang terlambat, namun disisi lain, mengajak masyarakat, mengawasi dengan ketat, siapa-siapa Celg Busuk tersebut, agar kerjanya di lembaga legislatif benar-benar tidak korupsi karena beban hutang dan modal yang dikeluarkannya.

ARH

SMS pemilu

2009-04-10T21:08:00.000-07:00

Saat pemilu kemaren, banyak SMS-SMS yang bersliweran, banyak yang aneh-aneh, lebih banyak lagi yang bersifat kampanye, hingga saat-saat pemilu berlansung.

Nah, ada beberapa SMS yang cukup mengharukan dikirim oleh banyak pihak antara lain yang berasal dari Irma (081513729xxx)tgl 9 April 2009, jam 09.14, berikut dialog antara Irma dan saya :

Irma : Rif..aku dipesenenin sama anakku 'bu, jangan lupa Pojok Kanan ataS ya, katanya... ;-D
ARH : Alhamdulillaah, itu artinya saran dari anak ibu yang sholihah..(padahal setahu saya anak perempuan ibu Irma ini masih SMP kelas 3 di Jakarta, alias belum punya hak pilih)
Irma : iya..katanya : milih aja Partai Kita Sekeluarga....
ARH : Alhamdulillaah, salam buat ananda.

dari Ustadz xxx (02749273xxx)tgl 9 april 2009 jam 08.43
Ustadz xxx : Alhamdulillaah, saya sekeluarga udah nyontreng pak Arif, Bu Nunung, Pak Cholid Mahmud, ttd ustadz xxx
ARH : Alhamdulillaah, semoga menjadi amal sholeh bagi ustadz sekeluarga, dan semoga kami bisa membawa amanah yg berat ini.

dari Fulan (0817274xxx), tgl 9 April 2009 jam 12.00
Fula : Bismillaah, semoga pilihanku bisa mengantar anggota DPR Provinsi yang amanah, amiin.
ARH : Alhamdulillaah amiin, semoga yang dipilih bisa membawa amanah tersebut.

dan masih banyak lagi yang tidak bisa ditulis di blog ini...
Semoga yg diberi amanah bisa membawa beban berat ini. Amiin.

Ternyata semuanya PKS

2009-04-07T23:09:00.000-07:00

Beberapa hari yang lalu saya dapat SMS menarik, yang menyatakan bahwa ternyata Pak SBY, Megawati, dll semuanya PKS....

bagaimana bisa begitu ?

Begini bunyi smsnya ...
Aslm wr wb
Sobat tau gak, ternyata SBY itu PKS lho...Presiden Keren Sekali.
Megawati juga PKS, Putri Keturunan Soekarno..
Gus Dur juga PKS, Priyayi Kalangan Snatri..
Jusuf Kalla juga PKS, Putra Kelahiran Sulawesi...
Amien Rais juga PKS, Pria Kelahiran Solo...
dan yang lebih mengejutkan lagi...
Rasulullah saw juga PKS, yaitu Panutan Kita Semua...
Gimana...Kamu juga PKS khan ?

wah...
waktu sms ini saya bacakan di Fraksi PKS, temen2 pada tersenyum...
kader-kader PKS ternyata Kreatif sekali ya...Pemuda/i Kreatif Sekali....

Survey: Di DKI Jakarta, PKS Tak Terkalahkan!

2009-04-07T22:19:00.000-07:00

Jakarta - Partai politik tetap menjadikan wilayah DKI Jakarta sebagai lahan untuk mendulang suara di Pemilu 2009. Gerindra dan Hanura diprediksi jadi dua parpol baru akan masuk dalam daftar lima besar. Namun, PKS tetap jadi partai yang tak terkalahkan.

Hasil survei cepat yang dilakukan The Jakarta Institute pada 5-6 April lalu menunjukkan hasil tersebut. Direktur Eksekutif The Jakarta Institute Ubaidillah mengungkapkan, berdasarkan survei terhadap 750 responden dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 2 persen didapatkan hasil: PKS diperkirakan meraih 23,8%.

Selanjutnya, Partai Demokrat denga 18,1%, Golkar 13,8%, dan PDIP 12,7%. Sedangkan Gerindra dan Hanura cukup mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat Jakarta dengan raihan 10,1% dan 6,7%.

"Sisanya, parpol-parpol yang lain tidak akan mendapat suara lebih dari 5 persen," kata Ubaidillah.

Ia memaparkan, sumbangan suara PKS berasal dari loyalitas pemilih partai itu yang mencapai 73,6%. Seperti diketahui, pada Pemilu 2004, PKS menjadi pemenang di DKI. Selain itu, banyak pemilih pemula yang berusia rata 17-25 tahun terpikat dengan PKS.

Yang menarik, lanjut Ubaidillah, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau wong cilik yang diindetikkan dengan PDIP, mulai bergeser ke PKS. "Karena karakteristik pemilih di Jakarta lebih rasional ketimbang di daerah lain, apalagi pendekatan yang dilakukan PKS melalui kegiatan-kegiatan sosial," tandasnya. [inilah.com]
------

Amazing Story: Sipir Guantanamo Masuk Islam!

2009-04-07T22:16:00.000-07:00

Sel Guantanamo yang hening di waktu malam mengantarkannya bersyahadat. Ia memeluk Islam ketika didera skeptis oleh perlakuan negaranya terhadap tahanan yang disebut teroris
-----
Oleh Chairul Akhmad

Awal tahun 2004, ia baru enam bulan menjadi sipir penjara Guantanamo. Pada suatu malam yang hening, ia berbincang-bincang dengan tahanan No 560, warga Maroko yang dikenal dengan sebutan "Jenderal". Sebuah percakapan yang membuatnya mengubah jalan hidup.

Namanya Terry Holdbrooks, ia bertugas menjaga dan mengawasi para tahanan yang kebanyakan dituding sebagai teroris oleh pemerintah AS. Holdbrooks mengawal mereka ketika akan diinterogasi, atau kemana pun mereka pergi. Namun shift malam berjalan lamban tanpa kegiatan berarti.

"Satu-satunya yang harus kau lakukan adalah mengepel lantai," ujarnya.

Ia kemudian menghabiskan malam dengan duduk bersilang kaki di lantai, berbincang-bincang dengan para tahanan lewat lubang besi pintu sel, terutama dengan tahanan No 560.

Akhirnya, hubungan Holdbrooks dengan 'Sang Jenderal' yang bernama asli Ahmad Errachidi, kian akrab.

Bincang-bincang tengah malam mereka menggiring Holdbrooks pada sikap skeptis terhadap penjara (Guantanamo). Ia pun kian berpikir tentang jalan hidupnya yang dianggap salah.

Setelah itu, Holdbrooks memesan buku-buku tentang Arab dan Islam, dan mulai mempelajari agama yang dianggapnya menarik.

Tak lama kemudian, ngobrol santai malam-malam itu pun berubah menjadi pengucapan syahadat. Holdbrooks menyodorkan pulpen dan sebuah kartu kepada Errachidi lewat lubang sel, memintanya menuliskan syahadat dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Arab.

Holdbrooks mengucapkan kata-kata yang tertulis di kartu dengan suara lantang. Ia memeluk Islam, di atas lantai penjara Kamp Delta Guantanamo.

Holdbrooks, yang meninggalkan militer tahun 2005, membagi pengalamannya kepada Majalah Newsweek, dalam sebuah wawancara beberapa minggu lalu. Ia dan mantan sipir Guantanamo lainnya mengungkapkan perlakuan sadis terhadap para tahanan yang dilakukan oleh tentara, paramedis, dan para interogator yang ingin membalas dendam. Terutama terhadap tahanan yang dituding terlibat dalam serangan 9/11 di New York.

Seiring dengan munculnya kabut rahasia Guantanamo, pemandangan lainnya juga bermunculan. Termasuk adanya interaksi mengejutkan antara sipir dan tahanan; baik dalam masalah politik, agama, maupun musik. Sebuah hubungan timbal-balik yang mengundang keanehan kedua belah pihak, bahkan terkadang melahirkan empati.

"Para tahanan biasanya berbicara dengan sikap hormat kepada para penjaga yang juga menunjukkan sikap serupa," kata Errachidi, yang sudah lima tahun menghuni Guantanamo, dan kini telah pulang ke Maroko. "Kami berbicara tentang segala hal, yang biasa, hal-hal yang umum," imbuhnya.

Tingkat identifikasi Holdbrooks dengan pihak lain memang luar biasa. Tak seorang pun penjaga (sipir) maupun sukarelawan yang masuk Islam di Guantanamo.

Pengalaman di tempat kuliahnya mengajarkan bahwa para penjaga dan tahanan biasanya saling bermusuhan. Namun, Holdbrooks sepertinya membalikkan kaidah alam. Bahkan ia dituding melakukan konspirasi.

Holdbrooks tumbuh dan besar di Kota Phoenix, Arizona. Ia mengaku pemabuk berat sebelum masuk militer tahun 2002, dan "anti segalanya". Kedua telinganya berlubang dan dihiasi anting kayu, lengannya dihiasi tato hingga ke bahu. Kamar apartemennya dipenuhi memorabilia film-film horor.

Holdbrooks juga seorang pencinta lagu-lagu metal.

Holdbrooks -yang disebut TJ oleh teman-temannya- bergabung dengan militer AS hanya untuk menghindari masalah seperti yang dialami orang tuanya. Dia mengikuti kata hatinya untuk mencari ketenangan.

Pertama kali meninggalkan rumah, dia langsung bertunangan dengan seorang perempuan yang baru delapan hari dikenalnya. Holdbrooks lalu menikahinya tiga bulan kemudian.

Dengan pemahaman keagamaan yang kurang, Holdbrooks tersentak oleh ketaatan para tahanan Guantanamo dalam menjaga keimanan mereka.

"Kebanyakan orang-orang Amerika telah meninggalkan Tuhan, namun di tempat ini (para tahanan), begitu teguh menjalankan shalat," tuturnya.

Penahanan Errachidi mengundang kecurigaan Holdbrooks. Orang Maroko itu bekerja sebagai koki di Inggris selama 18 tahun, dan sangat lancar berbahasa Inggris.

Errachidi mengatakan pada Holdbrooks, ia tengah melakukan perjalanan ke Pakistan dalam rangka bisnis akhir September 2001, untuk mencari biaya operasi anaknya.

Ketika melintasi Afghanistan, ia ditangkap oleh pasukan NATO dan dijual ke pasukan AS seharga $5,000. Di Guantanamo, Errachidi dituduh mengikuti pelatihan di kamp al-Qaida.

Namun, investigasi yang dilakukan oleh surat kabar London Times tahun 2007 membenarkan cerita Errachidi. Hal ini menuntunnya ke gerbang pembebasan.

Errachidi mengaku tidak terlalu ingat malam saat Holdbrooks masuk Islam. Selain dengan Holdbrooks, Errachidi juga berdiskusi dengan para penjaga lainnya.

Topiknya beragam, terutama tentang agama Kristen dan pengorbanan Yesus. Ketika Holdbrooks berniat masuk Islam, Errachidi sempat menasihatinya, bahwa konsekuensi keimanannya akan mendatangkan kesulitan.

Setelah bersyahadat, terjadi perubahan mencolok pada perilaku Holdbrooks. Teman-temannya sesama sipir merasa aneh dengan perubahan yang terjadi pada pemuda Phoenix itu. Mereka mendengar para tahanan memanggilnya Mustapha, dan melihat Holdbrooks rajin belajar bahasa Arab.

Suatu ketika, teman-temannya sesama anggota militer menggeledah apartemen Holdbrooks di Phoenix. Mereka menggiringnya ke halaman, sementara beberapa orang lainnya masuk ke dalam kamar. Mereka menemukan tumpukan buku-buku agama Islam, al-Qur'an, juga buku The Complete Idiot's Guide to Understanding Islam.

Setelah melihat bukti-bukti dalam kamarnya mereka pun pergi dan meneriaki Holdbrooks dengan kata-kata pengkhianat. Tak lupa, sang komandan memberikannya hadiah berupa bogem mentah di wajahnya.

Beberapa bulan kemudian, Holdbrooks keluar dari militer, dua tahun sebelum masa penugasannya berakhir. Begitu pensiun dari militer, ia kembali tenggelam dalam dunia alkohol. Mabuk hampir tiap waktu dan menghabiskan $60 per hari untuk membeli minuman.

Baru-baru ini, Holdbrooks kembali berhubungan dengan Errachidi, yang kini didera tekanan batin sejak meninggalkan Guantanamo. Errachidi mengaku mengalami masalah dalam menikmati kebebasannya. Ia tengah berupaya belajar berjalan tanpa bantuan tongkat penyangga, dan mencoba tidur malam dalam kondisi lampu padam.

Adapun Holdbrooks, yang kini berusia 25 tahun, sudah berhenti mabuk sejak tiga bulan lalu. Ia rajin mengikuti shalat jamaah lima waktu di Islamic Center Tempe, sebuah masjid dekat Universitas Phoenix. Kemana-mana ia selalu memakai songkok dan aktif dalam mengikuti kegiatan keislaman yang diselenggarakan di Tempe.

Ketika Imam Masjid Tempe mengenalkan Holdbrooks kepada para jamaah dan menjelaskan bahwa ia masuk Islam di Guantanamo, beberapa orang langsung merubung dan menjabat tangannya dengan erat.

"Saya kira mereka (AS) menempatkan orang-orang paling kejam di Guantanamo. Saya tidak pernah mengira ada orang seperti TJ," canda Amr Elsamny, sang imam, kepada jamaah.

Mantan sipir di penjara angker yang juga seorang pemabuk itu, kini telah menemukan ketenangan, dengan menjadi seorang Muslim.

sumber: sabili.co.id

Pengerah Massa Terbesar, PKS Raih Rekor Muri

2009-04-07T22:03:00.000-07:00

JAKARTA - Kampanye putaran akhir yang diselenggarakan PKS DKI Jakarta pada 30 Maret 2009 memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyelenggaraan kampanye terbesar di Jakarta khususnya.

Penghargaan rekor MURI tersebut disampaikan kepada penyelenggara, yaitu DPW PKS DKI Jakarta, Selasa (7/4/2009) di Jakarta, demikian seperti rilis PKS Jakarta kepada okezone. Hadir dalam pemberian penghargaaan tersebut Ketua DPW PKS DKI Jakarta Triwisaksana, Panitia Pelaksana Kampanye Adang Daradjatun dan Igo Ilham, hadir pula Jaya Suprana Ketua Umum MURI yang akan menyerahkan rekor tersebut.

PKS mendapatkan rekor MURI karena berhasil mengerahkan massa terbersar, untuk memadati Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta. Massa PKS tersebut berdatangan dari masing-masing wilayah di DKI Jakarta. Padatnya massa PKS di Gelora BK diakui, baik oleh masyarakat maupun media, sebagai kampanye pemilu 2009 yang dihadiri massa paling besar, bila dibandingkan dengan kampanye partai-partai lain di lokasi yang sama.

Triwisaksana mengatakan penghargaan tersebut didedikasikannya untuk seluruh kader PKS di Jakarta. Menurutnya, tidak mungkin masyarakat begitu antusias mengikuti kampanye PKS bila tidak didahului kerja-kerja yang terus menerus dan tidak hanya menjelang Pemilu. "Para kaderlah yang patut mendapat penghargaan ini, berkat mereka masyarakat mau ke Gelora tanpa harus dibayar," ujar pria yang biasa dipanggil Sani ini.

Sementara itu Adang Daradjatun yang pada kampanye akbar menjadi Ketua Panitia menyatakan bersyukur atas penghargaan rekor MURI ini. Menurut caleg PKS dari Dapil Jakarta 3 ini, masyarakat pasti bisa membedakan bahwa Gelora Bung Karno pada kampanye PKS penuh dengan lautan pendukung PKS, bukan sekedar iklan yang tampak dipenuhi padahal hanya manipulasi grafis semata. "InsyaAllah ini akan menjadi penyemangat kami untuk memenangkan kembali PKS di Jakarta pada Pemilu Kamis mendatang," pungkas Adang.(ahm)

2009-04-07T21:13:00.000-07:00

Beberapa pekan terakhir ini selain soal persiapan peralatan Pemilu di TPS-TPS yang banyak bermasalah, baik kekurangan surat suara, kekurangan bilik suara, balpoint warna merah yg tdk cukup tersedia, ada juga soal DPT yang carut marut.

Carut marutnya DPT ini memang sangat meresahkan, karena disamping ada masalah dengan unsur merugikan atau menguntungkan kekuatan politik tertentu, namun yang lebih penting adalah adanya hak-hak politik warga yang hilang akibat carut marutnya DPT ini. kita bisa bayangkan, bahwa di dalam DPT ternyata banyak termuat warga yang telah lama meninggal, masih belum cukup umur, bahkan anggota TNI / POLRI yang masih aktifpun juga banyak terdapat, namun sebaliknya banyak warga yang berhak memilih malah tidak tercantum namanya di DPT tersebut, alias kehilangan hak suara.
Sehingga saat pemilu 9 April besok, walau yang bersangkutan memiliki KTP, ikut ronda, ikut kerjabakti di kampung, bahkan punya NPWP, namun tidak boleh memilih karena tidak dapat masuk namanya di DPT....aneh bin ajaib.
saya tidak ingin menuduh-nuduh bahwa DPT yg carut marut ini merupakan permainan politik tertentu, namun saya ingin menyoroti dari kacamata DPRD saja. Menurut saya, salah satu penyebab ketidak beresan ini adalah akibat tidak beresnya pencatatan kependudukan di Indonesia. Kita tidak bisa membuat print out yang memuat seluruh warganegara RI yang berusia lebih dari 17 tahun yang akurat secara real time detik ini. sebetulnya hal ini secara teknis dan secara tekhnologi tidak sulit untuk dilakukan, namun entah kenapa, sampai sekarang ini tidak bisa dilakukan, selalu saja ada alasan untuk menyatakan bahwa hal itu belum saatnya dilakukan.
oleh karena itu, saya telah mendesak kepada Pemerintah Provinsi DIY agar segera melaksanakan sistem administrasi kependudukan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga, bila nanti kita akan menyelenggarakan pemilu, kita tinggal mengeluarkan Print out data kependudukan secara real time tersebut, tidak perlu lagi membentuk PANTARLIH (panitia pendaftara pemilih yang boros biaya namun tidak akurat), tidak perlu lagi mengeluarkan DPS dan DPT (data pemilih sementara dan tetap), dan setiap orang yang punya KTP dipastikan mendapat hak pilihnya serta hak-hak lain sebagai warga negara.
Wallaahu'alam bishawab

PKS Berambisi Mendobrak Batas!

2009-04-07T00:14:00.000-07:00

"PKS mau jadi partai tengah dari transisi partai kiri atau kanan. Atau ingin menjadi partai modernis," terang mantan peneliti CSIS ini.

INILAH.COM, Jakarta - Sederet manuver dilakukan PKS sebagai upaya untuk mendobrak berbagai batasan yang selama ini menghalangi aktivitas politiknya, termasuk tudingan bahwa PKS merupakan partai radikal dan tertutup. Intinya, PKS mencoba menjadi partai tengah yang terbuka.

Penganugerahan penghargaan PKS kepada sejumlah tokoh perempuan Indonesia misalnya, juga bagian dari upaya PKS untuk keluar dari kepompong yang selama ini membatasinya.

"Penghargaan itu (terhadap 8 perempuan) upaya PKS yang ingin keluar dari kepompong yang selama ini membatasi dirinya," ucap Direktur eksekutif IndoBarometer M Qodari, kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (5/12).

Dengan penghargaan itu, lanjut Qodari, PKS ingin menyampaikan kepada publik bahwa partainya tidak alergi perempuan. Sebab, stigma yang melekat selama ini parpol Islam menolak kepemimpinan Islam.

"PKS mau jadi partai tengah dari transisi partai kiri atau kanan. Atau ingin menjadi partai modernis," terang mantan peneliti CSIS ini.

Mengenai penghargaan ini sebagai upaya PKS menarik dukungan, Qodari tidak menampik itu. Namun, upaya itu berhasil atau tidak masih harus menunggu pada Pemilu 2009 mendatang.

Penganugerahan PKS untuk delapan perempuan Indonesia tersebut dimaksud untuk peringatan 80 tahun kebangkitan perempuan Indonesia pada 22 Desember mendatang.

Beberapa nama yang akan diberi penghargaan sebut saja Mira Lesmana, Neno Warisman, Bunda Ifet, Tuty Alawiyah, Nia Dinata, Dian Sastro, Ani Soetjipto, Dewi Motik, Maria Hartiningsih, Toeti Aditama, Rosiana Silalahi, Siti Hardijanti Rukmana (Mbak Tutut), Megawati Soekarnoputri, Khofifah Indarparawansa, Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Meuthia Hatta, dan sejumlah nama lainnya. [jib]

http://pemilu.inilah.com/berita/2008/12/05/66659/pks-berambisi-mendobrak-batas/

Bagi PKS Kampanye Tidak Pernah Berakhir

2009-04-06T21:02:00.000-07:00

Kenapa mereka mau berbuat demikian? Karena, mereka menginginkan perubahan segera terjadi di negeri ini. Mereka tidak mau lagi lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif dipenuhi oleh orang-orang yang bermental buruk alias politisi busuk.

PK-Sejahtera Online: Bagi partai lain kampanye terbuka mungkin sudah berakhir, tapi tidak demikian bagi partai bernomor 8 (Partai Keadilan Sejahtera/PKS) ini. Bagi si nomor 8 ini, perjuangan terus dilakukan hingga mencapai hasil yang didambakan.

Para kader dan simpatisan PKS terus bergerilya di dunia maya, ranah yang tidak diatur oleh Undang-undang pemilu. Berbagai cara yang tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang terus dilakukan oleh kader dan simpatisan PKS.

Mereka mengajak orang-orang yang mereka kenal, termasuk penulis tentunya agar pada tanggal 9 April 2009 memilih PKS. Ini menunjukkan betapa hebat militansi dan kecintaan yang dimiliki oleh para kader partai yang menamakan dirinya Partai dakwah ini dan bersemboyankan Bersih, Peduli, Profesional.

Kenapa mereka mau berbuat demikian? Karena, mereka menginginkan perubahan segera terjadi di negeri ini. Mereka tidak mau lagi lembaga legistatif, eksekutif dan yudikatif dipenuhi oleh orang-orang yang bermental buruk alias politisi busuk.

Dalam pesan yang diterima penulis, Dewan Pengurus Pusat(DPP) PKS menghimbau agar seluruh kader dan simpatisan PKS yang memiliki account di Facebook, YM, dan Gtalk agar memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk mengajak orang-orang yang mereka kenal agar memenangkan PKS.

Bila teman anda ada 100 orang, maka anda telah berkampanye kepada 100 orang tersebut, subhanallah, demikian DPP PKS.

Sementara itu menurut salah seorang kader PKS di Batam, Ricky Indrakari, mengatakan 'serangan udara' akan efektif dengan tindak lanjut menggelar 'infantry darat' secara massive dengan himbauan agar masyarakat yang punya hak pilih tidak golput.

"Aib bagi seorang kader yang berdiam diri di rumah selama masa tenang ini,"katanya

-->
Kampanye aja nggak pernah berakhir, apalagi pelayanan dari PKS pada masyarakat, insyaAllah juga tak pernah kenal waktu dan musim...

Survei: PKS Tinggalkan Jauh Gerindra

2009-04-06T20:53:00.000-07:00

VIVAnews - Survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis menemukan fakta menarik, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera jauh meninggalkan Partai Gerakan Indonesia Raya. PKS di nomor empat, sementara Gerindra di nomor enam.

Berikut hasil survei yang dilakukan pada 16-23 Maret 2009 itu:

1. PDIP 19,6 %;
2. PD 19,18 %;
3. Golkar 18,26 %;
4. PKS 8,78 %;
5. PPP. 3,5 %;
6. Gerindra 2,46 %;
7. PAN. 2,16 %;
8. PKB. 1,67 %;
9. Hanura 1,35 %;
10. PBB 0,35 %; dan
11. PDS 0,19 %.

Menurut Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid, dalam jumpa pers Kamis 2 April 2009, ada banyak responden masih merahasiakan pilihannya yakni 22,5 persen. Dari survei ini, Husin juga mengatakan potensi golput berkisar 35-40 persen.

Responden survei 1.250 orang yang tersebar di 33 provinsi di 75 kabupaten, 300 kecamatan dan 600 desa/kelurahaan. Responden ini juga digunakan nanti untuk survei penghitungan cepat Pemilu 2009. Margin of error 3 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dibandingkan dengan survei terakhir Lembaga Survei Indonesia, fenomena PKS dan Gerindra ini tidak jauh berbeda. LSI menemukan PKS merupakan partai keempat terbanyak dipilih yakni oleh 5,7 persen responden, sementara Gerindra di nomor 9 dengan suara 3,6 persen.

PKS Daur Ulang Atribut Kampanye Jadi Tas

2009-04-06T20:48:00.000-07:00

BOGOR- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bogor akan daur ulang atribut partai yang sudah tak digunakan lagi. Sebanyak ribuan spanduk dan baliho milik PKS akan disulap jadi tas.

Disebutkan oleh Ketua Bidang Operasional PKS Kota Bogor, Iman Nugraha, ia telah menginstruksikan seluruh Dewan Pengurus Ranting (DPRa) se-Kota Bogor untuk tidak langsung membuang atribut-atribut partai yang sudah harus turun terhitung pukul 00.00, Senin (6/4) tadi. oleh Iman, spanduk dan baliho tersebut diarahkan untuk diserahkan ke beberapa pusat-pusat daur ulang atribut yang telah didirikan oleh PKS.

"Nanti hasilnya berupa tas akan kami bagikan secara gratis di pasar-pasar dan pusat keramaian di Kota Bogor selepas penghitungan suara," kata Iman.

Dituturkan Iman, PKS melakukan proyek daur ulang ini mengingat besarnya jumlah spanduk dan baliho milik partainya di Kota Bogor. Terlebih lagi, bahan pembuat spanduk tersebut kebanyakan mengandung polimer sintetik yang sulit diuraikan.

Di Kota Bogor saja, menurut Iman, PKS memasang sebanyak 30.000 spanduk, baliho dan banner. Jika didaur ulang nanti, menurut Iman bisa dihasilkan kira-kira 5.000 tas dari bekas atribut tersebut.

Sementara itu, Ketua Bidang Kewanitaan PKS Kota Bogor, Nunun Nurlaila mengatakan bahwa daur ulang atribut ini tidak terbatas pada atribut dari PKS saja. Nurlaila mengatakan bahwa partai-partai yang berminat didaur ulang atributnya bisa langsung menghubungi DPD PKS Kota Bogor.

"Sentra-sentra produksi tas yang sudah kami bentuk siap menampungnya,"kata Nurlaila.

[sumber: republika online]

Biru tapi tidak tigasatu

2009-04-05T23:01:00.000-07:00

Wahh...lama nggak nulis di blog..
maklum sibuk kampanye sama sibuk pansus-pansus di DPRD
ada juga sih kesibukan yang lain, yaitu sibuk buka facebook...
jadi anggota jamaah Fasebukiyah

lho apa kaitannya dengan judul di atas..?
ya kaitannya cuma ingin cerita bahwa saat kampanye putaran terakhir di Jogja, si VW safari biru kesayangan ikutan nampang...
walau dengan susah payah juga.
bayangin...
disuruh kumpul jam 8 pagi
tapi sejak pagi kegiatan saya cukup padat, sekitar jam 7 maksudnya mau ambil mobil di rumah Pak Jumadi, yang saya titipin mobil buat diperiksa, sampai sana ngga ada orangnya, begitu minta kunci, distater...eh akinya habis....
akhirnya minta tolong untuk di doronglah si biru itu...
sampai rumah di dandanin biar pantes ikut kampanye....
walau agak ngadat dikit roda kanannya, alhamdulillaah bisa selesai juga acara konvoinya....
semoga PKS bisa mencapai target 20% di pemilu ini, amiin.

Pembahasan RAPBD yang memprihatinkan

2008-12-15T02:24:00.001-08:00

Pembahasan RAPBD yang memprihatinkan

Beberapahari terakhir ini, Panitia Anggaran DPRD Prov DIY sibuk membahas RAPBD 2009, kami harus rapat marathon untuk menyelesaikan dokumen RAPBD yang kalau ditumpuk itu bisa setinggi 1,5 meter. wuaah..capenya membahas angka-angka sejak jam 10 pagi hingga jam 11 malam.

Ada hal-hal yang menarik saat pembahasan ini, bila kita menemui kegiatan SKPD yang bagus dan diperlukan oleh masyarakat, maka kami sepakat untuk menambah anggaran tersebut, bila ada yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kita bisa mengurangi atau bahkan menolak kegiatan tersebut, semisal saat pembahasan anggaran unuk meningkatkan kualitas air tanah, maka usulan sumur resapan air hujan yang diajukan malah kami tambahkan dua kali lipat....
namun yang paling menjengkelkan adalah ketika ada dinas yang mengajukan kegiatan yang seolah berpihak pada orang miskin, namun yang sebenarnya adalah membuat anggaran untuk kepentingan pejabatnya sendiri....
ada sebuah SKPD yang mengajukan anggaran sebesar 5 milyar, namun yang sampai ke masyarakat hanya 1 milyar saja..... yang lainnya masuk kantong pelaksana kegiatan...
ada kegiatan yang angkanya sebesar 300 juta, namun yang sampai kemasyarakat hanya 80 jutaan saja, sisanya habis untuk honor pelaksanannya dan lain-lain.

entah kapan APBD ini bisa untuk rakyat yang sebenaranya....

Visit MUSI 2008

2008-11-21T07:01:00.000-08:00

Visit Musi 2008

Kalau kita naik pesawat garuda yang ada tivinya, di pesawat ada iklan yang terus menerus ditayangkan, salah satunya adalah iklan visit musi 2008, yang intinya adalah mengajak untuk mengunjungi Kota Palembang yang terkenal dengan Jembatan Ampera-nya yang membentang di atas sungai musi, itulah sebabnya diangkat thema : Visit Musi 2008, bukan visit Palembang 2008, atau visit-visit yang lain..

nah, masalahnya justru disini, mengapa yang dijual sungai Musi? padahal saat saya berkunjung dan mengarungi sungai musi selama 3 jam, 19 Nov 2008 lalu, nggak ada bagus-bagusnya sungai yang terkenal itu, airnya keruh berwarna kecoklatan, baik akibat limbah industri maupun akibat erosi luarbiasa di daerah hulu, banyak sampah yang hanyut terbawa arus sungai karena budaya masyarakat yang masih seenaknya membuang sampah di sungai, lalu perahu2 kecil dan kapal2 besar pengangkut pupuk sriwijaya dan batubara bersliweran tanpa aturan, serta pemandangan tepian sungai yang tidak dapat dikatakan bagus karena terhampar sepanjang kedua tepi sungai rumah-rumah kumuh milik warga, baik yang nelayan maupun yang bukan nelayan. satu-satunya pemandangan yang agak eksotis adalah daerah sekitar jembatan Ampera, selain jembatannya yang indah, juga disekitarnya terdapat zona publik yang sangat nyaman untuk bengong di tepian sungai. bahkan saat saya meninggalkan Palembang kemaren, di tepian sungai musi tersebut sedang dipersiapkan sebuah acara pentas Band untuk menyambut ulangtahun sebuah perusahaan nasional.
Namun keberanian pemprov untuk menjadikan ikon wisatanya adalah sungai musi merupakan suatu hal yang sangat berani, berani menjual sesuatu yang kurang layak jual, membuat image dan persepsi bahwa sungai musi adalah sungai yang memang layak dikunjungi.
sementara itu, seringkali banyak daerah yang punya potensi wisata yang bagus, tapi tidak bisa menjualnya karena pemprovnya kurang kreatif dalam menjual.
saya pikir, Sumatera selatan dapat menjadi contoh bagaimana kita berkreasi menjual sesuatu di daerah kita yang kurang bagus dengan image bagus, tentu saja dengan upaya sungguh2 agar potensi yang kita jual tersebut menjadi memang layak jual, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan wisatawan.

Arif RH

Menyusuri Sungai Musi

2008-11-19T07:50:00.001-08:00

Menyusuri Sungai Musi

Siang, 19 Nov 2008, saya dan beberapa kawan menyusuri sungai Musi yang terkenal itu, selama perjalanan yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut, banyak hal yang membuat saya prihatin, antara lain : kondisi masyarakat sepanjang sungai musi yang sangat memprihatinkan karena akses mereka pada air bersih cuma mimpi

mengapa cuma mimpi? karena air yang tersedia untuk mencukupi semua kebutuhan mereka sehari-hari hanyalah air sungai yang berwarna kecoklatan itu saja, tidak ada pilihan lain.
mereka terpaksa mandi, mencuci dan memasak menggunakan sumber air yang sama, belum lagi sampah yang bertebaran terbawa hanyut oleh air sungai...
saya tidak bisa membayangkan, bagaimana kondisi air sungai musi di saat musim kemarau...pasti lebih gelap lagi warnanya dan lebih berbau.
memang saya juga melihat bahwa pemerintah menyediakan puskesmas terapung (yang gratis)di tepi sungai, namun tentu saja akan lebih baik bila pemerintah memperbaiki kualitas air sungai dengan mencegah terjadinya pencemaran di hulu sungai musi, lalu mencoba mengatur agar sungai menjadi water front bagi kota dan desa-desa sepanjang sungai musi, sehingga sungai bukan menjadi halaman belakang apalagi keranjang sampah maha panjang karena semua orang membuang sampah di sungai tersebut. bila itu bisa dilaksanakan, maka tentu saja wisata sepanjang sungai musi akan lebih mengasyikkan lagi karena sungainya bersih seperti di luar negeri.

Arif RH
19 nov 2008

Pendidikan dan Pengobatan Gratis

2008-11-18T07:09:00.000-08:00

Pendidikan dan Pengobatan Gratis

tanggal 17-20 November 2008, saya dan Komisi A DPRD DIY sempat mendampingi Biro Kerjasama Pemprov DIY untuk mengevaluasi dan menindaklanjuti kerjasama antar daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. dari sekian banyak hal yang sudah dilakukan oleh pemprov Sumsel, ada satu hal yang menurut saya sangat menarik, yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pengobatan gratis untuk semua warga

ya...untuk semua warga, bukan cuma warga miskin saja sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemprov DIY dan Kabupaten Kota se DIY, yang selama ini sering jadi kendala bagi warga miskin tapi tidak tercantum dalam daftar warga yang miskin by name, sehingga sering disio-sio oleh pihak Rumahsakit alias tidak dilayani karena tidak punya penjamin keuangan bila sakit, atau dilirik dengan penuh rasa sebal oleh pihak sekolah ketika sering nunggak uang SPP ataupun sumbangan lain yang amat besar jumlahnya.
kenapa ya, para bupati, Walikota dan Gubernur selalu enggan meniru keberhasilan daerah lain yang sukses menerapkan pendidikan dan pengobatan gratis seperti di Sumsel ini ? ada Bupati di DIY yang ngotot bahwa pendidikan gratis itu tidak mendidik...lha piye itu maksudnya? wong kuwajipan negara untuk melaksanakan pendidikan dengan istilah Wajar 9 tahun atau Wajar 12 tahun, tapi disuruh bayar sekolah..khan nggak nyambung.
Sudah beberapa kali DPRD menyinggung masalah ini, namun selalu jawabannya tidak jelas...
entah kapan, DIY bisa sekolah gratis seluruh warga...
entah kapan, DIY bisa pengobatan gratis seluruh warga...
semoga mimpi ini segera jadi kenyataan, wong anggarannya juga cukup kalau kita mau.

ARH
Palembang
18 Nov 2008

Angkot Kejujuran ?

2008-11-14T06:30:00.000-08:00

Angkot Kejujuran

Beberapa bulan yang lalu KPK melaunching beroperasinya toko kejujuran di Kantor KPK, sebuah model toko tanpa pelayan dan tanpa kasir, sehingga di toko tersebut para pembeli mengambil sendiri barang yang dibutuhkan, lalu memasukkan uang sebesar harga barang dalam laci atau tempat uang yang telah disediakan bahkan mengambil sendiri uang kembaliannya bila uangnya lebih besar dari harga barangnya.

Tak lama kemudian, ada sekolah menengah atas yang juga mengikuti jejak KPK dengan meresmikan beroperasinya Kantin Kejujuran di sekolahnya, para siswa yang membutuhkan makanan dan minuman ringan dipersilahkan mengambil makanan dan minuman yang dibutuhkan, membayar dan mengambil kembalian sendiri tanpa pelayan yang mengawasi kantin tersebut. Kedua Toko tersebut akan dinyatakan berhasil bila perolehan uang dari hasil penjualan lebih besar dari nilai harga barang yang terjual.
Di salah satu sudut Daerah Istimewa Yogyakarta, ada juga kios bensin kejujuran, yang setahu saya sudah ada jauh sebelum KPK membuat Toko Kejujuran, kios bensin di tepi jalan tanpa pelayan tersebut juga mempersilahkan para pembelinya mengambil sendiri bensin yang sudah disiapkan dalam kemasan botol 1 literan, harga jualnya sudah tercantum pula, serta satu kotak uang mirip kotak infaq masjid untuk memasukkan uangnya. Namun para pembeli agar memasukkan uang pas, karena tidak bisa mengambil uang kembalian dari kotak tersebut.
Kejadian yang baru saya alami beberapa hari yang lalu menurut saya unik dan agak tidak lazim, yaitu naik angkot tanpa kenek jurusan UKI-Cileungsi PP. Apanya yang unik? Khan sudah biasa kita naik angkot tanpa kenek? Itu betul, banyak angkot beroperasi tanpa kenek, selain mengurangi space tempat duduk, juga harus bayar gaji kenek, kurang ekonomis, penumpang tinggal naik, duduk dan saat turun baru membayar tariff dan meminta uang kembalian pada pak sopir, seringkali terjadi penumpang merasa membayar terlalu mahal atau sebaliknya si sopir merasa penumpang membayar kurang dari tariff yang telah ditentukan. Yang saya sebut unik pada angkot jurusan UKI-Cileungsi PP tadi adalah karena begitu pintu mobil ditutup, maka para penumpang masing-masing mengeluarkan uang sesuai tariff yang telah disepakati, tanpa ada yang menyuruh, salah satu atau dua penumpang menjadi “kenek” yang mengumpulkan ongkos dari para penumpang lain, membayar uang kembalian dan seterusnya hingga semua ongkos dari penumpang terkumpul, lalu diserahkan pada pak sopir yang sedang melaju di jalan TOL Jagorawi, bila semua uang besar, maka pak sopir ini dengan keahlian mengemudinya segera menghitung uang perolehan, lalu mengambil dompet untuk uang kecil kembalian yang belum dibayarkan, tetap sambil menyetir kendaraannya diatas 100 km/jam…wuih…
Pak sopir yang trampil acrobat tersebut mempercayai kejujuran para penumpangnya, bahwa mereka semua pasti membayar. Alangkah indahnya bila alat transportasi yang selama ini dilaporkan merugi seperti PT. Kereta Api menetapkan prinsip kejujuran seperti angkot tadi, semua penumpang membayar sesuai tariff yang tentu saja terjangkau sesuai kelas, tidak ada penumpang berdiri, masing-masing penumpang menjadi pengawas apakah ada penumpang yang tidak bayar dan kereta api tepat waktu, entahlah…

Rokok Diharamkan Bertahap

2008-10-26T21:39:00.000-07:00

Orang Dewasa Tak Boleh Merokok di Depan Anak-anak
Shohib Masykur - detikNews

(Foto: Dok. detikcom) Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana mengharamkan rokok secara bertahap, dimulai dari anak-anak. Pengharaman ini harus disertai dengan rekomendasi lanjutan dari MUI terkait konsekuensi dan tindak lanjut fatwa tersebut.

"MUI harus memberi rekomendasi sebagai tindak lanjut jika fatwa itu dikeluarkan," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Hilman Rosyad Syihab pada detikcom, Senin (27/10/2008). Komisi VIII adalah komisi kesehatan.

Rekomendasi itu, kata Hilman, menyangkut konsekuensi-konsekuensi lanjutan dari pengharaman rokok, utamanya di kalangan anak-anak. Sebagai contoh, jika rokok diharamkan bagi anak-anak, maka iklan rokok di televisi dan bilboard rokok di jalan-jalan yang dengan mudah bisa dilihat anak-anak harus dilarang.

Selain itu, sosialisasi pengharaman rokok di kalangan anak-anak juga harus dilakukan. Sosialisasi ini, menurutnya, harus dilakukan oleh produsen rokok sendiri. Ini sama halnya dengan rumah sakit untuk para penderita penyakit yang disebabkan oleh rokok di Amerika Serikat didirikan oleh Philip Morris, produsen rokok terkemuka yang telah mengakuisisi Sampoerna.

Bagi orang dewasa, konsekuensinya adalah tidak boleh merokok di depan anak-anak karena akan memberi contoh yang tidak baik.

"Guru SD dan SMP tidak boleh merokok karena dikhawatirkan terlihat oleh muridnya," ujar Hilman.

Selain beberapa hal tersebut, Hilman juga menegaskan perlunya MUI membuat batasan yang jelas tentang kategori anak-anak dalam konteks pengharaman rokok.

"Usianya harus jelas," tandasnya.

Hal-hal di atas, menurutnya, harus menjadi pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa keharaman rokok secara bertahap. Jika tidak, maka fatwa itu tidak akan menjadi solusi.

"Kalau hanya sekedar melarang anak-anak tapi orang dewasa boleh, ini tidak menjadi solusi," ujarnya.

(sho/nrl)

PKS Jamin Tidak Ada Calegnya yang Bermasalah

2008-10-22T05:44:00.000-07:00

Jakarta - PKS menyakinkan bahwa dari daftar calon anggota legislatif (caleg) yang mereka daftarkan untuk ikut dalam Pemilu 2009 tidak ada yang bermasalah. Sepenuhnya PKS serahkan pada verifikasi yang dilakukan pihak KPU, namun secara internal PKS menjamin tidak ada caleg mereka yang bermasalah.

Jakarta - PKS menyakinkan bahwa dari daftar calon anggota legislatif (caleg) yang mereka daftarkan untuk ikut dalam Pemilu 2009 tidak ada yang bermasalah. Sepenuhnya PKS serahkan pada verifikasi yang dilakukan pihak KPU, namun secara internal PKS menjamin tidak ada caleg mereka yang bermasalah.

"Sepanjang ikhtiar PKS, tidak ada masalah," ujar Ketua Fraksi PKS DPR RI Mahfudz Siddik saat dihubungi detikcom Selasa (21/10/2008).

Menurut Mahfudz dalam penjaringan caleg di PKS sangat ketat, karena para calon harus melewati tahapan yang cukup panjang. Selain itu juga ada dua lembaga dalam partai berlambang dua bulan sabit yang mengapit padi itu yang menyaring calon anggota dewan mereka.

"Dalam rekrutmen, caleg harus melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang dan ada dua lembaga yang terlibat untuk melakukan seleksi atas dugaan-dugaan masalah," sebut pria yang memelihara jenggot ini.

Mahfudz menjelaskan mengenai cara kerja dua lembaga di PKS dalam penjaringan caleg. Lembaga pertama disebut Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) yang berada di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS yang fungsinya untuk mengecek komitmen kepartaian bakal caleg. Lembaga yang kedua adalah Dewan Syariah Pusat yang berfungsi untuk memeriksa, mengenai ada atau tidaknya pelanggaran perdata, pidana maupun moral yang dilakukan bakal caleg.

Apabila dikemudian hari caleg PKS bermasalah maka, PKS akan menjalankan sesuai ketentuan mekanisme yang berlaku.

"Kalau masih dalam status calon ada mekanisme pergantian, kalau sudah menjadi anggota maka akan ada pergantian antar waktu (PAW)," pungkas Mahfudz. (ddt/ndr)

Sumber: DetikCom

PKS Kembalikan Dana Gratifikasi Rp 1,9 Miliar

2008-10-22T05:19:00.000-07:00

JAKARTA - Pada saat banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi, FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) tetap berupaya menunjukkan komitmen sebagai partai bersih. Sejak 2005 hingga pertengahan 2008, FPKS mengaku telah mengembalikan dana gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar ke KPK.

[ Selasa, 21 Oktober 2008 ]

Gratifikasi yang Diterima sejak 2005

JAKARTA - Pada saat banyak anggota DPR yang tersangkut kasus korupsi dan gratifikasi, FPKS (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) tetap berupaya menunjukkan komitmen sebagai partai bersih. Sejak 2005 hingga pertengahan 2008, FPKS mengaku telah mengembalikan dana gratifikasi senilai Rp 1,9 miliar ke KPK.

''Fraksi kami punya aturan main internal bila ada pemberian yang bernuansa gratifikasi,'' kata Ketua FPKS Mahfudz Siddiq di gedung DPR kemarin (20/10). Seorang anggota FPKS, jelas dia, bisa menolak langsung pemberian dana gratifikasi itu, asal memenuhi dua syarat.

Pertama, dana tersebut dipastikan kembali kepada pemiliknya. Kedua, anggota bersangkutan yakin dirinya benar-benar tidak ikut tercatat secara administratif sebagai penerima. ''Soalnya, ada kasus anggota kami menolak, tetap saja tercatat sebagai penerima,'' ujarnya.

Bila dua syarat itu tidak terpenuhi, lanjut Mahfudz, anggota FPKS diminta menerima gratifikasi tersebut. ''Selanjutnya, dia wajib segera melaporkan pemberian itu kepada pimpinan fraksi untuk dikembalikan kepada KPK,'' jelasnya.

Metode terakhir itu, ungkap dia, dipraktikkan empat anggota FPKS yang duduk di Komisi IV DPR dalam proses alih fungsi hutan lindung Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan yang tengah ditangani KPK. Menurut Mahfudz, di antara total Rp 1,9 miliar yang telah dikembalikan ke KPK, Rp 372.200.000 diterima empat anggota FPKS itu.

Mereka adalah Umung Anwar Sanusi yang menerima cek perjalanan Rp 10 juta. Syamsu Hilal menerima uang cash Rp 5 juta dan cek perjalanan Rp 25 juta. Tamsil Linrung menerima uang cash Rp 12.200.000. Suswono menerima cash Rp 20 juta dan cek perjalanan Rp 150 juta.

Menurut Mahfudz, dana gratifikasi itu diterima pada 14 November dalam kunjungan kerja atau survei lapangan ke Tanjung Api-Api. ''Kami telah menyetorkannya ke KPK pada 24 November atau sepuluh hari setelah tanggal diterima,'' jelasnya.

Tak berhenti sampai di sana, imbuh dia, Suswono kembali diberi cek perjalanan Rp 150 juta pada 2 Juli 2007 yang langsung dikembalikan pada 5 Juli 2007. ''Pengembaliannya dilakukan sesuai arahan undang-undang, yaitu kurang dari satu bulan,'' katanya. Dengan demikian, kalaupun ada pemanggilan terhadap mereka, tegas Mahfudz, kapasitasnya hanya sebagai saksi.(pri)

Pendapat Akhir Fraksi PKS Prov DIY terhadap Perubahan APBD 2008

2008-10-21T00:00:00.000-07:00

Mengenai usulan penambahan modal PT AMI Fraksi PKS berpendapat bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Eksekutif dan PT AMI tidak cukup meyakinkan sebagai sebuah perencanaan strategi penyehatan dan pengembangan PT AMI. Fraksi menilai presentasi program penyelamatan yang disampaikan direksi PT AMI tidak cukup meyakinkan bahwa jajaran direksi yang baru akan mampu untuk menyehatkan PT AMI, setidaknya hal ini tercermin dari strategi penyelamatan dan penyehatan PT AMI yang hanya terdiri dari satu planing (rencana), yaitu rencana meminta tambahan modal dana dari APBD tanpa menyiapkan planing atau rencana lainnya. Perlu Fraksi ingatkan, bahwa hal yang sama pernah disampaikan oleh direksi yang terdahulu dalam rangka meminta tambahan modal untuk pengembangan PT AMI (Anindya) bahkan kelihatannya lebih meyakinkan, namun kenyataannya dana sebesar Rp 6,3 Miyar bermasalah dan belum jelas nasibnya

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Alamat : Jl. Malioboro No. 54 Yogyakarta Telp. 512688 Psw. 112 Fax : 580692

PANDANGAN AKHIR FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2008

Juru Bicara : Ir. Arief Budiono

Assalamu’alaikum wr. wb.

Yth. Pimpinan rapat dan pimpinan dewan lainnya
Yth. Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Yth. Sekda dan para Asisten Sekda
Yth. Para pejabat teras pemerintah daerah propinsi DIY
Yth. Rekan-rekan Anggota Dewan dan rekan-rekan dari pers dan media massa lainnya serta segenap undangan yang berbahagia
Alhamdulillahi robbil ‘alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kehendak-Nya kita dapat berkumpul menghadiri rapat paripurna pada malam hari ini dalam keadaan sehat wal ‘afiat. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, amiin.
Fraksi PKS menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberi kesempatan kepada Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Akhir dalam forum yang terhormat ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,
Sekedar mengingatkan semua pihak bahwa Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Propinsi DIY telah ditetapkan lebih dari setahun yang lalu tepatnya ditetapkan tanggal 11 Juli 2007. Pasal 28 Perda tersebut mengamanatkan selambat-lambatnya satu tahun setelah perda ditetapkan, maka aturan teknis pelaksanaan yang berupa peraturan gubernur harus sudah ditetapkan. Diantara aturan teknis yang mendesak adalah penetapan kawasan dilarang merokok. Didalam pasal 11 diatur bahwa penetapan kawasan tanpa rokok selanjutnya akan diatur melalui Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota berdasarkan kewenangannya. Oleh karena itu, fraksi PKS mengingatkan kepada eksekutif, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera menetapkan kawasan tanpa rokok tersebut. Penetapan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan yang menjadi hak dasar setiap warga negara. Fraksi mengusulkan aturan teknis tersebut juga mengatur hal-hal teknis seperti misalnya knalpot kendaraan angkutan barang dan orang yang berbahan bakar solar agar mengarah keatas, sehingga gas buang tidak langsung menerpa wajah pengendara sepeda dan sepeda motor. Hal ini tentu akan memberi kenyamanan kepada pengendara sepeda motor dan sepeda.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,
mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Propinsi DIY tahun 2008, Fraksi PKS secara umum dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2008, kecuali dalam hal hal di bawah ini Fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut :

1. Pengembangan Bandara
Fraksi mengucapkan terimakasih pada Dinas Perhubungan yang telah memaparkan Presentasi yang cukup baik tentang rencana pengembangan Bandara Adisucipto, dan Fraksi dapat memahami ide besar tersebut. Namun fraksi juga perlu mengingatkan semua pihak bahwa ada hal prinsip yang belum dilakukan terkait dengan pengembangan Bandara yakni tindak lanjut dari MOU yang telah ditandatangani antara Pemerintah Provinsi DIY dengan TNI Angkatan Udara tanggal 3 September 2003 dalam bentuk perjanjian kerjasama. Apalagi dalam pemaparan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan ternyata hal ini akan berkembang menjadi tiga pihak dengan melibatkan PT Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandara, bahkan akan lebih luas lagi dengan melibatkan PT Kereta Api untuk penmbangunan stasiun terpadu. Tentusaja fraksi menyambut baik gagasan besar tersebut, namun gagasan besar dan baik ini harus dilakukan dengan prosedur dan tahapan yang baik pula sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan sampai terulang kembali kasus CDMA yang akhirnya diharuskan untuk mengembalikan semua uang yang telah dibelanjakan ke kas daerah dan menimbulkan permasalah yang tak kunjung selesai hingga saat ini.
Fraksi juga mengingatkan saran Depdagri untuk tidak melakukan kegiatan fisik yang membutuhkan masa penyelesaian administrasi lebih dari 3 bulan, sehingga akan melampaui masa tahun anggaran yang berjalan. Oleh karena itu, Fraksi berpendapat agar dana perluasan bandara ini juga tidak dimasukkan dalam APBD Perubahan 2008, namun tetap dilakukan pembahasan perjanjian kerjasama secara komprehensif antara pihak-pihak yang akan terlibat dalam pengembangan bandara tersebut, sehingga dapat direalisasikan mulai tahun anggaran 2009.

2. PT AMI (Anindya Mitra Internasiional)
Mengenai usulan penambahan modal PT AMI Fraksi PKS berpendapat bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Eksekutif dan PT AMI tidak cukup meyakinkan sebagai sebuah perencanaan strategi penyehatan dan pengembangan PT AMI. Fraksi menilai presentasi program penyelamatan yang disampaikan direksi PT AMI tidak cukup meyakinkan bahwa jajaran direksi yang baru akan mampu untuk menyehatkan PT AMI, setidaknya hal ini tercermin dari strategi penyelamatan dan penyehatan PT AMI yang hanya terdiri dari satu planing (rencana), yaitu rencana meminta tambahan modal dana dari APBD tanpa menyiapkan planing atau rencana lainnya. Perlu Fraksi ingatkan, bahwa hal yang sama pernah disampaikan oleh direksi yang terdahulu dalam rangka meminta tambahan modal untuk pengembangan PT AMI (Anindya) bahkan kelihatannya lebih meyakinkan, namun kenyataannya dana sebesar Rp 6,3 Miyar bermasalah dan belum jelas nasibnya. Fraksi tentu saja tidak mau kejadian yang sama terulang kembali, apalagi kali ini dana yang diajukan jauh lebih besar, yakni Rp. 11,5 milyar, walaupun kemudian di Panitia Anggaran diciutkan menjadi hanya Rp 5,2 milyar. Fraksi PKS sebenarnya masih memiliki pertanyaan besar yang perlu dijawab terlebih dahulu yaitu Apakah PT AMI masih dapat diselamatkan dan dikembangkan? Kalau PT AMI sudah tidak bisa diselematkan untuk apa diberi tambahan modal terus. Kita khawatir setelah diberi tambahan modal besarpun juga tetap tidak ada hasilnya alias tdk dapat diselamatkan.
Disamping itu fraksi juga menghawatirkan cara-cara semacam ini akan menjadi ”kebiasaan” pada BUMD di lingkungan Pemerintahan Daerah. Yaitu mengajukan proposal tambahan dana sebagai penyertaan modal dari APBD, namun kemudian penggunaan dana tdk dapat dikontrol dan bahkan merugi, kemudian meminta suntikan dana kembali. Kebiasaan semacam ini pasti akan menurunkan semangat kerja, menurunkan profesionalisme dan tanggungjawab Direksi dan Karyawan BUMD.
Fraksi juga mengingatkan Saran dari Depdagri, bahwa penyelamatan atau pengucuran modal tersebut dapat dilakukan setelah pertanggungjawaban hukum terhadap dugaan kasus penyelewengan yang terjadi di PT AMI diselesaikan, sehingga semua jelas duduk perkaranya, dan saat ini audit dari BPKP juga belum selesai dilakukan, yang rencananya juga baru akan selesai akhir bulan oktober ini.
Oleh karena itu, fraksi PKS belum dapat menyetujui penambahan modal pada PT AMI dilakukan pada APBD Perubahan 2008. Adapun yang terkait dengan kewajiban PT AMI terhadap gaji karyawan maka FPKS menyarankan kepada eksekutif untuk memenuhinya melalui pos anggaran yang lain dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku .
Selanjutnya Fraksi PKS mengusulkan apabila telah dilakukan audit dan analisis profesional bahwa PT AMI masih memiliki masa depan, maka agar eksekutif selaku komisaris dan Direksi PT AMI, segera menyusun Business Proposal guna penyelamatan dan pengembangan PT AMI.
Fraksi PKS mengajak kita semua untuk berpikir secara lebih komprehensif dan hati hati karena kita sedang membahas untuk memutuskan penggunaan uang rakyat yang jumlahnya sangat besar yang akan dikucurkan kepada salah satu perusahaan milik pemprov ini.

Rapat Paripurna Dewan Yang Kami Hormati,
Demikianlah pandangan akhir kami terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2008. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Oktober 2008

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wakil Ketua Fraksi PKS Juru Bicara Fraksi PKS

HM. Wajdi Rahman, S.IP, M.Si Ir. Arief Budiono

Hong Kong, di mata orang desa

2008-10-16T21:16:00.000-07:00

I. Pendahuluan
Studi Banding ke propinsinya Jacky Chan ini bermula dari program yang ditawarkan IRI (International Republican Institute) Indonesia pada fraksi-fraksi di DPRD DIY berupa program pelatihan komputer, internet, dan pengelolaan web site, yang kemudian ditindak lanjuti dengan penawaran untuk mengadakan Studi Banding ke provinsi yang telah menerapkan e-government secara luas dalam pelayanannya pada masyarakat, sehingga Hong Kong lah yang ditetapkan sebagai tujuan studi banding ini, karena telah menerapkan e-government pada pelayanan publik, nanti bisa disimak dech pada laporan ini, karena kami di sana mengunjungi beberapa lembaga, baik lembaga pemerintah maupun swasta yang bertanggungjawab atas pelayanan pada masyarakat, yaitu :

Kantor Imigrasi, Kantor OGCIO , Kantor Legislatif, Pangkalan cyber (Cyberport), Kantor Hewlett Packard Hong Kong, dan Kantor IBM Hong Kong. Lho, kok ke kantor Perusahaan Swasta ? Emangnya mereka nitip sponsor untuk biaya studi banding kita ? atau mau beli Laptop ? tenaang... jangan curigation dulu, kantor ini perlu dikunjungi karena perusahaan swasta memang diajak kerjasama oleh pemerintah untuk menyelenggarakan beberapa hal tentang pelayanan publik yang bisa dilakukan dan dibiayai sepenuhnya oleh swasta. Kerén khan, nggak ngabis-ngabisin duit APBD lho !!
Laporan studi banding ini saya tulis bukan dengan bahasa laporan resmi, namun dengan bahasa ringan yang mudah-mudahan lebih mudah dipahami, terutama oleh masyarakat luas karena laporan ini juga bisa dibaca di website saya di DPRD Prop DIY. Silahkan lihat di www.dprd-diy.go.id, lalu masuk ke alamat saya di situ. namun apabila ada yang menginginkan penjelasan yang lebih banyak, maka saya juga akan menyiapkan berbagai data yang kami peroleh di sana, walau sebagian tentu saja masih dalam kondisi bahasa yang dipakai masyarakat Hong Kong. Atau bila ingin mencermati jauh lebih detil lagi, apalagi kalo anda jago bahasa Mandarin atau bahasa Inggris, bisa langsung mengunjungi situs web masing-masing instansi di sana lewat portal resmi pemerintah: www.esdlife.com.

II. Hong Kong, selayang pandang
Pesawat B 777 Cathay Pasific yang membawa rombongan kami mendarat di Bandar Udara Internasional Hong Kong jam 14.30 waktu setempat dalam kondisi kabut tebal dan jarak pandang hanya sekitar 200an meter, setelah menempuh sekitar 3,5 Jam perjalanan dari Singapura. Setelah keluar dari pintu pesawat, kami pun bergegas turun menuju kereta MRT yang menghubungkan antara terminal keberangkatan/kedatangan dengan ruang imigrasi, syukur Alhamdulillah, kami sudah disambut oleh petugas dari Konsulat Jendral Republik Indonesia kantor perwakilan Hong Kong, sehingga nggak bingung-bingung banget dech di sana, soalnya ada yang nunjukin jalan. Proses di pintu kedatangan Imigrasi Hong Kong tidak lama, selain pintu yang disediakan dan petugas yang melayani cukup banyak, juga tidak ada masalah berkait keamanan yang harus diselesaikan (saya khan orang baek-baek, bukan teroris, gitu). Cuma sempat agak deg-deg-an juga waktu bagasi saya tidak kunjung kelihatan, padahal bagasi temen-temen yang laen sudah komplit semua....
Karena dari tempat pengambilan bagasi dan parkir kendaraan cukup jauh, maka aksi dorong trolinya jadi cerita lucu sendiri. Saat jalan menurun, kami setengah mati menahan laju agar troli yang penuh beban tersebut tidak meluncur kencang.... eh ternyata trolinya sudah dilengkapi dengan Autobreak, yang membuat troli otomatis berhenti bila dilepas... he he he... nggak kayak troli di Bandara Adisucipto dan Sukarno-Hatta sich yang nggak ada rem-nya.
Kami meninggalkan bandara dengan bis kecil yang memang sudah disiapkan oleh IRI perwakilan Hong Kong, sayangnya pemandangan diluar kendaraan tidak bisa diabadikan dengan sempurna karena tebalnya kabut yang melingkupi Pulau Hong Kong. Syukurlah, kabut mulai menipis saat kami memasuki wilayah Kowloon, tempat kami akan menginap selama di Hong Kong, sehingga pemandangan di sekitar kami mulai terlihat jelas.
Lalu lintas sepanjang perjalanan di Hong Kong tidak terasa padat, apalagi sampai macet, walau kendaraan roda empat juga tidak sedikit jumlahnya, hanya saja tidak sebanyak kendaraan di Jakarta (padahal jumlah penduduk Hong Kong menurut data yang kami peroleh cukup banyak, lebih dari 6,4 juta orang, dengan kepadatan penduduk di perkotaan mencapai 25.000 orang setiap kilometer persegi !), warga Hong Kong tampaknya ogah karena memiliki kendaraan roda empat karena biaya operasionalnya extra tinggi, sebagai contoh ; tarif biaya parkirnya HK$17,- untuk setiap jam-nya, atau sekitar Rp 21.000,-per jam. Bandingkan dengan tarif parkir di Jakarta atau Jogjakarta yang “cuma” Rp 2.000 – Rp 3.000 perjam-nya. (Lha, kalo parkirnya 8 jam alias selama jamkerja kita di kantor, berapa banyak yang kita harus bayar ? Bayangin aja dech, gaji kita harus berapa kalo mbayar parkirnya aja segitu !!!......................yak, sudah cukup mbayanginnya. )
Tapi sisi positifnya, karena Pemerintah Hong Kong menyediakan berbagai sarana transportasi massal yang beragam dan nyaman (Kereta Express, Trem tingkat, Bus Tingkat, Public Bus, Taxi, dll), maka warga Hong Kong tidak merasa perlu memiliki kendaraan sendiri. Bahkan sepedamotor pun sangat jarang terlihat, kalaupun ada, yang ada adalah Moge (Motor Gede) dengan isi silinder di atas 250 cc. Motor yang terlihat itu-pun, kebanyakan tidak untuk sarana wira-wiri , tapi untuk anter pizza, surat, dll, nggak kayak di negara kita, karena Moge biasanya buat motor kesayangan dan hanya orang-orang elite yang punya.
Hal lain yang juga menarik, di tengah hiruk pikuk lalu lintas tersebut, tidak ditemukan satu kendaraanpun yang mengeluarkan asap dari knalpotnya, apalagi asap hitam tebal, bahkan bus tingkat yang berbahan solar sekalipun tidak mengeluarkan asap hitam sama sekali, awalnya saya menduga bahwa selain menggunakan energi listrik untuk Trem Tingkat dan Kereta Listrik (seperti KRL di Jakarta), mereka juga sudah menggunakan BBG (Bahan Bakar Gas) untuk penggunaan pada kendaraan umum secara luas, namun belakangan hari saya mendapat jawaban bahwa pemerintah Hong Kong amat ketat dalam menerapkan standart emisi gas buang dari kendaraan dan tentu saja dengan denda tinggi bagi pelanggarnya.
Tanda larangan merokok juga akan kita temui diberbagai tempat publik, dengan besar denda yang masuk akal, “cuma” HK $ 5000 saja, alias Rp 6 jutaan saja (di Jakarta dendanya Rp 50 Juta) dan tampaknya amat dipatuhi oleh warganya. Selain itu kita juga akan kesulitan menemui ceceran sampah di sudut manapun, apalagi yang menggunung dan membusuk di kota ini.
Kedisiplinan warga Hong Kong amat terlihat saat mereka antri untuk naik Bus Tingkat ataupun Trem listrik , mereka tertib antri menunggu giliran naik bus atau trem sambil membaca surat kabar atau buku yang mereka bawa. Dan mereka juga tertib untuk menyeberang pada zebra cross, atau setia menunggu hingga lampu hijau bagi pejalan kaki menyala, nggak kayak pejalan kaki di jalan Malioboro Jogja, yang nyebrangnya sembarangan....bukan njelek-jelekin bangsa sendiri lho, tapi mau objektif aja tentang masalah kedisiplinan ini. Bahkan supir Bis yang selalu setia mengantar rombongan kami juga amat disiplin, selalu on time menjemput, sementara yang dijemput masih pada repot....
Dan mereka berjalan amat cepat untuk ukuran warga Jogja yang alon-alon waton kelakon, namun terlihat amat dinamis, tidak terlihat terburu-buru.
Seandainya living cost di Hong Kong tidak mahal, bisa makan pecel sampai wareg sambil duduk di lincak bayar Rp 3000, bisa nyruput wedang jahe Rp 1000,- niscaya nyaman sekali hidup di kota ini...... he he he ngimpi kali yeee !

III. E-Goverment di Hong Kong
Di kantor OGCIO :
Pemerintah Hong Kong secara bertahap telah melaksanakan pelayanan masyarakat berbasis IT (Information Technologi) sejak November 1998 dengan dimulainya Gelombang Pertama program Digital 21, dengan tujuan menjadikan Hong Kong sebagai kota digital terdepan dalam tatanan Global, dan fokus strategi adalah membangun infrastruktur informasi Hong Kong dan menciptakan suasana kondusif bagi e-bisnis untuk tumbuh dan berkembang.
Gelombang kedua program Digital 21 diluncurkan bulan Mei 2001 untuk meyakinkan bahwa Hong Kong telah siap mengikuti arus e-revolusi dan memberikan landasan kuat bagi berkembangnya Informasi dan Teknologi dalam memimpin e-bisnis di dunia digital Global.
Setelah mendapat 87 masukan tentang evaluasi Digital 21, maka Gelombang ke tiga program digital 21 diluncurkan bulan Maret 2004 dengan fokus pada delapan bidang yaitu : Kepemimpinan Pemerintah, Program e-government berkelanjutan, Infrastruktur dan lingkungan bisnis, Peninjauan ulang institusional, Pengembangan Teknologi, Industri yang hidup, Sumberdaya Manusia dengan pengetahuan ekonomi, dan menjembatani kesenjangan digital.
Yang menarik, dulu, ketika mereka memutuskan bahwa mereka akan masuk ke program digital 21, rata-rata dari masyarakat dan pegawai pemerintah juga belum akrab dengan komputer, nyatanya, sampai saat ini saja masih dilaporkan bahwa dari seluruh Pegawai Pemerintah (PNS-lah maksudnya) “baru” sekitar 73% yang punya akses ke Personal Komputer (PC), baru sekitar 71% yang terbiasa akses internet, dan baru sekitar 50% pegawai yang punya alamat e-mail, sehingga mereka mentargetkan untuk tahun 2006 seluruh Pegawai sudah bisa akses ke internet dan punya alamat e-mail. Mereka menyebut hal ini sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya e di Pemerintahan (e-culture).

Di kantor Imigrasi :
Di sini kami melihat bagaimana proses terbitnya “Smart Identity Card” bagi warga Hong Kong, baik permanent ID Card ataupun ID Card sementara bagi para pencari kerja di Hong Kong, seperti TKI / TKW. Sekedar informasi, bidang yang dilayani oleh kantor Imigrasi di Hong Kong tidak sama dengan bidang yang dilayani oleh kantor Imigrasi di Indonesia, karena Kantor Imigrasi di Hongkong melayani berbagai keperluan yang semuanya terkait dengan urusan kependudukan, mulai dari Smart ID Card, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Pencatatan Pernikahan, Pindah Alamat, urusan Pasport, Visa dan Kedatangan/Bepergian ke Luar Negeri. Pelayanannya pun cepat dan praktis, tidak banyak loket atau pintu yang harus dilewati, karena satu loket sudah mampu melayani semua urusan pemohon ID Card. Kira-kira gambarannya gini; kita datang ke kantor Imigrasi untuk bikin ID Card baru, masuk loket pendaftaran, langsung dapat nomor antrian, setelah dipanggil nomornya lalu masuk ke pintu pelayanan yang begitu komplit, istilah kerénnya “one stop service”lah. Di situ kita bisa melakukan cap jempol untuk sidik jari (jangan khawatir tangan kita akan “belepotan” tinta sidik jari, karena sidik jari kita cuma di scan dengan komputer), bisa scan berbagai dokumen yang diperlukan (nggak usah repot-repot melampirkan fotocopy dokumen lain), dan sekaligus membuat pas Foto untuk ID Card. Yang menarik, kita akan diambil fotonya 2(dua) kali lalu kita diminta memilih, foto mana yang kita sukai untuk ditampilkan pada ID Card kita. Setelah selesai dari pintu ini, maka permohonan kita akan di otorisasi oleh pejabat Imigrasinya dan langsung diberikan ID Card sementara yang berlaku hanya untuk 10 hari dan setelah itu harus kembali ke kantor Imigrasi untuk mengambil ID Card asli yang sudah jadi. Saat pengambilan ID Card asli yang sudah jadi pun harus di chek kembali sidik jarinya dengan komputer. Dan untuk semua itu, kita tidak dipungut biaya apapun alias Gratis..tis...!! namun bila ID Card kita hilang atau rusak karena kesalahan kita, maka diminta untuk membayar biaya ganti ID Card sebesar HK $ 395 (sekitar Rp 490.000,-)
Di kantor ini pula, seluruh ID Card diproduksi dengan mesin modern pembuat kartu, dan seluruh operasi ke Imigrasian diberbagai tempat seperti Bandar Udara dan Pelabuhan dapat di kontrol melalui Ruang Komputer Utama, kayak di Film-Film fiksi ilmiah dech, dan orang yang berhak untuk masuk Ruang Komputer Utama ini akan diminta verifikasi melalui retina mata, tidak hanya sekedar menekan tombol password saja, bila kita tahu passwordnya, namun bukan orang yang matanya “terdaftar” di komputer utama, maka kita tidak akan bisa membuka pintu tersebut. (sayangnya saya lupa bertanya, bagaimana kalo matanya lagi sakit “bélékan”..... bisa masuk nggak ya ?!). Dari ruang ini, kita bisa mengontrol atau mengendalikan, melihat dan mengamati secara langsung, apa yang terjadi di berbagai tempat strategis tersebut di atas, bahkan wajah-wajah lelah para penumpang pesawat yang baru tiba di pintu Imigrasi dapat terlihat jelas (jadi kelihatan banget dech kampungannya !  ).
Kalo mau tahu lebih jauh lagi tentang Smart ID Card, bisa klik di www.immd.gov.hk, dan www.smartid.gov.hk.

Di kantor Hewlett Packard dan IBM kami mendapat penjelasan lebih jauh tentang portal resmi internet Pemerintah yang dinamai Electronic Service Delivery LIFE atau www.esdlife.com. Portal ini di buat, dibiayai dan dikelola sepenuhnya oleh Hewlett Packard dan merupakan satu-satunya portal resmi pemerintah yang dikelola oleh swasta, dan Hewlett Packard dapat mengambil keuntungan dari para pemasang iklan pada portal tersebut. Cara ini membuat Pemerintah tidak perlu mengeluarkan uang sepeserpun untuk membuat portal ini, namun pelayanan pada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dapat terwujud, dan masyarakatpun dapat terpuaskan, karena dapat mengakses begitu banyak hal tentang pelayanan publik, bahkan bila ingin mengambil suatu formulir dari sebuat instansi, maka tinggal memilih, apakah akan mendaftar secara on-line , atau nge-print sendiri formulir tersebut, mengisi formulir, lalu menyerahkan secara off-line di kantor yang bersangkutan. Misal; akan mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan, maka tinggal mengisi formulir secara on-line, daftarkan juga secara on-line, buat perjanjian juga secara on-line pada pejabat terkait akan melakukan akad nikah pada hari apa, maka tinggal datang ke Kantor Imigrasi pada tanggal yang sudah dijanjikan untuk melakukan akad nikah, nah... resmilah anda sebagai pengantin baru... gampang khan !! lewat portal ini, kita juga bisa memesan berbagai keperluan untuk melengkapi prosesi pernikahan, karena ada link yang menyediakan baju pengantin, cetak undangan, tempat sewa mobil pengantin, catering, kapal pesiar untuk bulan madu, dan berbagai hal lain tentang pernik-pernik pernikahan.
Demikian pula dengan IBM, perusahaan ini banyak membantu pemerintah untuk membuat berbagai perencanaan sistem manajerial dengan berbasis teknologi informasi yang berpendapat bahwa Online Service = Faster Service .
Beberapa hal yang telah berhasil dilakukan oleh IBM antara lain pembuatan sistem CRM (Customer Relationship Management) , CCBS (Customer Care and Billing System) untuk para pelanggan PDAM-nya Hong Kong, membangun sistem untuk Dinas Sosial (Sosial Welfare Department) berupa sistem pelayanan bagi masyarakat miskin Hong Kong, sehingga para warga Miskin dapat terdata dan tersantuni dengan baik, bukan “dipelihara” seperti di negara kita, dan lain-lain.
Untuk lebih jauh tentang pelayanan pemerintah pada kalangan bisnis yang dibuat oleh swasta, kita bisa klik di www.business.gov.hk.

Di Cyberport......
Kami sampai di Cyberport sekitar jam 15.30 waktu setempat. Sekedar pengantar, lokasi Cyberport terletak di tepi pantai dan dekat salah satu pelabuhan laut di Hong Kong, Cyberport ini kata mereka sebenarnya “cuma” intranet biasa, namun dalam bentuk RAKSASA, sangat bessaar dan berkecepatan amat tinggi, terdiri dari 4 (empat) bagian utama, yaitu Cyberport I, II, III dan IV, yang termasuk di dalamnya Cyber Hotel, Cyber Mall, Cyber Apartement, e-Library , e-meeting room , dan berbagai fasilitas multimedia modern yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Semua area dalam cyberport adalah area Hotspot gratis yang berkecepatan amat tinggi, karena ditunjang pula dengan berbagai saluran fiber optic di seluruh lantai bangunan gedung. Sehingga Cyberport adalah sebuah MODEL KECIL bagi terbentuknya Cybercity kelak di masa yang akan datang.
Kami sangat terkesan dengan cara Cyberport mempresentasikan fasilitas mereka, bila di Hewlett Packard dan IBM kami diterima di ruang meeting, lalu diputarkan slide dengan Powerpoint untuk menjelaskan ide mereka, namun di Cyberport, selain kami diajak mengelilingi area Cyberport, juga kami di kurung dalam ruangan bundar dengan dinding melingkari kami, lalu diputarkan film yang diatur sedemikian rupa teknologinya dengan layarnya adalah dinding di sekitar kami itu, hingga kami serasa melihat film tiga dimensi dan berada di tengah-tengah presentasi tersebut.... sekali lagi, seperti di film-film fiksi ilmiah lagi.
Luasnya area Cyberport, ditambah dengan cepatnya langkah para pemandu yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor pak Nicholas W. Yang, membuat langkah kami “keponthal-ponthal” untuk mengikuti irama langkah mereka, namun kami bersyukur bahwa udara yang ada di lokasi Cyberport amat sangat segar sehingga nafas kami betul-betul lega, belakangan dijelaskan oleh pemandu kami bahwa udara di Cyberport adalah udara terbersih di Hong Kong, karena mereka sudah memprogram agar udara di dalam gedung selalu terbarui setiap beberapa jam sekali dengan alat pemurni udara. Lebih jauh tentang Cyberport bisa di lihat di www.cyberport.hk

IV. E-Parlemen di Hong Kong
Parlemen Hong Kong beranggotakan 60 orang, dan bentuk keterwakilannya cukup unik, karena terdiri dari 30 orang wakil berbasis distrik/wilayah dan 30 orang wakil berbasis profesi. Sehingga warga Hong Kong memang dimungkinkan untuk mencoblos lebih dari satu coblosan, coblosan pertama diberikan untuk memilih wakil distrik/wilayah, dan coblosan berikutnya mencoblos sesuai dengan profesi warga tersebut, sehingga ada anggota parlemen Hong Kong yang merupakan wakil dari masyarakat Informasi dan Teknologi (IT), ada wakil masyarakat Pedagang, ada wakil Masyarakat Petani, wakil Masyarakat di bidang Kesehatan, dll. Asyik ya !? karena mestinya sudah tidak ada seorangpun yang merasa tidak terwakili lagi. Tapi apakah dengan itu sudah menjadi sempurna ? tidak ada yang sempurna di dunia ini, buktinya di depan kantor parlemen masih ada seorang warga Hong Kong yang melakukan aksi bisu karena aspirasinya mungkin tidak terwakili, sayangnya saya nggak tahu dia melakukan aksi karena apa, karena tulisan DEMO nya huruf kanji semua... he he he..
Nah, kami di sana ditemui oleh anggota Parlemen dari wakil masyarakat IT ini, karena kami khan studi bandingnya tentang e-parlemen. Nama beliau Sin Chung Kai, beliau menjelaskan dan tentu saja juga menunjukkan melalui website Parlemennya bahwa warga masyarakat dapat mengakses 99% informasi tentang parlemen, dari informasi yang sepele seperti Jadwal-jadwal kegiatan rapat dan bahan-bahan yang sudah dan akan dibahas oleh Legislatif hingga yang menurut adat kita “saru” untuk dibicarakan seperti anggaran DPRD, ( www.budget.gov.hk ) Pendapatan Anggota Parlemen, dll juga muncul di sana, semisal daftar jabatan yang diduduki oleh Anggota Parlemen diberbagai perusahaan, profesi, lembaga, dll dapat diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memantau netralitas anggota Parlemen tersebut. Nggak cuma itu, bahkan pendapatan lain-lain diluar gaji yang diperoleh termasuk pemberian hadiah kepada anggota Parlemen dari pihak ketiga-pun dapat diakses masyarakat karena wajib dilaporkan. Untuk lebih detil silahkan klik di website Legislative Council di www.legco.gov.hk.
Bahkan kalo kita di Indonesia ingin melihat kinerja mereka pun bisa kita lihat lewat website mereka yang ditulis dengan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Cina Kanton.
Karena penggunaan IT sudah demikian jauh, maka komunikasi antar anggota Parlemen, atau Anggota Parlemen dengan Staff Ahlinya atau Anggota Parlemen dengan Eksekutif, dan tentu saja antara Anggota Parlemen dengan Warga Masyarakat selalu dilakukan melalui e-mail ataupun chatting . Puluhan bahkan ratusan pertanyaan dari Anggota Parlemen pada eksekutif dikirimkan melalui e-mail, demikian pula dengan jawaban dari eksekutif pada anggota Parlemen. Sehingga rapat-rapat kerja di parlemen lebih efektif dan terarah, tidak memakan waktu berjam-jam.
Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna juga dibantu dengan komputer, sehingga saat dilakukan voting, anggota Parlemen tidak perlu mengacungkan jari tangannya, namun cukup menekan tombol YES, NO atau ABSTAIN, dan hasilnya langsung terbaca di dinding ruangan.
Sebagai warga, pengunjung atau wartawan, Anda mengalami kesulitan bahasa dalam mengikuti rapat di Parlemen ? nggak usah khawatir dan jangan bengong aja, segera ambil headphones yang memang sudah disediakan disetiap kursi, termasuk kursi yang anda duduki, lalu pilih bahasa yang anda pahami, sehingga anda bisa menyimak jalannya rapat karena setiap rapat selalu disediakan 3-4 penterjemah bahasa secara langsung.
Kalangan pers termasuk amat dimanjakan di gedung parlemen ini, karena ruang Konferensi Pers nya full AC, Fasilitas Penterjemah bahasa, dan mampu menampung puluhan kursi. Belum lagi ruang yang disediakan khusus untuk kalangan pers, wow... luar biasa, selain full AC, juga beberapa perangkat komputer yang tentu saja lengkap dengan sambungan internetnya, fasilitas penterjemah bahasa, mesin penjual minuman, dll. Bahkan saat meliput di ruang paripurna, para Wartawan ini disediakan ruang khusus untuk memotret, sehingga ruang paripurna tidak ada kilat lampu flash yang bisa saja mengganggu konsentrasi anggota parlemen.

V. Hal-hal yang dapat diterapkan di Yogyakarta
Kalau kita bicara tentang hal-hal yang bisa kita terapkan di Jogjakarta, sebetulnya banyak banget, namun sebelumnya harus ada beberapa perubahan secara fundamental dulu pada mentalitas aparat kita, karena perubahan paling sepele-pun tidak akan bisa jika setting mental para aparat belum bisa berubah. Ada beberapa hal penting yang harus dipersiapkan untuk melakukan perubahan, khususnya perubahan besar pada e-government, antara lain :
1. Jiwa Pelayanan / Customer Centris
Aparat harus punya keinginan untuk melayani masyarakat sebagaimana keinginan masyarakat yang sebenarnya, bukan atas dasar ingin dilayani terus, atau yang selama ini terjadi – mohon maaf kepada rekan-rekan saya para aparat pemerintahan – aparat pemerintahan baru mau melakukan sesuatu yang memang sudah menjadi tugasnya jika ada honornya. Setiap pelayanan selalu ada imbalan dan harganya, setiap aktivitas ada honornya, bahkan kursus dan meningkatkan kemampuan diri-pun nggak mau kalau tidak dibayari kursus atau pendidikannya oleh APBD, padahal mereka digaji memang untuk melayani masyarakat. Mari kita tolak dan singkirkan jauh-jauh sebuah ungkapan sinis yang selama ini dituduhkan pada aparat pemerintahan : “kalo bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah ? kalo anggaran bisa dihabiskan, kenapa harus di sisakan ?”.
2. e-culture
Harus ada budaya / kultur politik yang sangat kuat untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas publik dalam berbagai bidang, tidak hanya pada slogan dan wacana saja, sehingga masyarakat dapat mengakses semua aktivitas pemerintahan, semua program dan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurus masyarakat, tidak hanya sekedar punya website yang katanya dibuat dengan biaya mahal, namun isinya tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Kebanyakan website yang dimiliki pemerintah masih berkutat pada penyampaian sedikit informasi, promosi kedaerahan dan program unggulan kepala daerah, belum digunakan untuk melayani masyarakat, apalagi untuk transparansi dan akuntabilitas.... ya ada juga sich website pemda yang sudah bisa menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mengirim saran dan pertanyaan melalui e-mail kepada pemda, namun entah kapan jawabnya.
3. Kesiapan Sumberdaya Alat dan SDM
Sumberdaya Alat, dalam hal ini berbagai perangkat IT (antara lain Personal Computer), sesungguhnya sudah ada sejak lama, namun seringkali masih difungsikan sebagai pengganti mesin ketik, yang agak maju biasanya PC dipakai untuk multimedia dan presentasi, masih jauh dari penggunaan PC sebagai alat komunikasi untuk memperoleh dan menyediakan informasi atau pelayanan. Sementara itu, SDM nya sendiri masih enggan untuk masuk ke dalam dunia IT yang sebenarnya, selain mungkin adanya kesulitan dalam masalah bahasa Inggris, juga karena masih menganggap bahwa IT itu sulit dan mahal.
4. Mengintegrasikan semua sistem pelayanan
Personal Computer yang selama ini sudah digunakan oleh Pemerintah biasanya masih dalam kondisi terpisah-pisah, belum tersambung dalam satu jaringan komputer (LAN ) yang menghubungkan dengan berbagai instansi yang ada, kalaupun sudah ada jaringan LAN, belum ada sistem informasi yang dapat memudahkan komunikasi antar PC tersebut, baru sekedar bisa lihat isi Harddisk di PC lain saja. Perlu ada segera SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang dapat membantu setiap PC untuk berkomunikasi satu dengan yang lain.
5. Merasionalisasi saluran-saluran pelayanan
Setelah setiap instasi terhubung dalam satu jaringan dengan SIM, maka perlu segera melakukan rasionalisasi terhadap saluran-saluran pelayanan publik yang lebih sederhana dan mudah, sehingga masyarakat merasa sangat terbantu dan tentu saja terlayani dengan adanya e-government

Saya yakin bahwa hal-hal di atas sudah bisa diterapkan, walau bertahap, apalagi sudah ada kebijakan bagi Pemerintah DIY agar setiap instansi segera memiliki website dan tahun 2005 ini adalah tahun untuk memulai e-government, maka yang segera dapat dilakukan adalah upaya penyederhanaan prosedur dalam pelayanan perizinan, lalu kemudahan bagi warga untuk mengambil formulir yang diperlukan untuk berbagai keperluan perizinan secara on-line dari instansi terkait, mengisi dan mengembalikan formulir secara on-line, lalu diberi jadwal untuk tatap muka atau peninjauan lokasi dan perlu datang ke kantor instansi terkait.

VI. Beberapa rekomendasi
Sebagai anggota DPRD, ada beberapa hal yang bisa kami rekomendasikan dalam penerapan e-government, antara lain :
1. Dalam pembahasan RAPBD agar semua langkah-langkah penerapan teknologi yang mendukung terselenggaranya e-government dalam meningkatkan efisiensi dan pelayanan pada masyarakat, baik perangkat keras dan perangkat lunak dapat di anggarkan, semisal :
a. Komputerisasi dalam berbagai bidang pelayanan publik.
b. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen di setiap bidang.
c. Penyelenggaraan jaringan komputer yang terintegrasi, lebih baik lagi bila tersambung dengan jaringan internet.
d. Pemasangan Hotspot dan jaringan internet secara terbuka bagi publik.
e. Pembuatan Website yang berbasis Customer Satisfaction .
2. Dukungan dalam kebijakan dan anggaran bagi Penyiapan Sumber Daya Manusia yang paham teknologi serta memiliki kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi untuk memberi kepuasan pada masyarakat.
3. Dukungan dalam kebijakan maupun Peraturan Daerah untuk menyederhanakan berbagai proses perizinan dan pelayanan pada masyarakat.
4. Dukungan dalam kebijakan maupun Peraturan Daerah mengenai Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik serta Efisiensi Anggaran dalam semua bidang pemerintahan, yang tentu saja harus dimulai dari Lembaga DPRD itu sendiri.

VII. Penutup
Alhamdulillaah, akhirnya... laporan Studi Banding ini selesai juga ...
Kenapa saya lega ? karena bersamaan dengan penulisan Laporan ini, seluruh Komisi- Komisi di DPRD DIY sedang berlangsung pembahasan RAPBD secara alot dan marathon yang amat melelahkan, sejak pagi, siang, sore bahkan sampai malam hari. Jadi nulis laporannya harus betul-betul dipaksa-paksain supaya bisa selesai tepat waktu (padahal batas waktunya cuma 10 hari setelah pulang sampai Jogja).
Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembaca, bagi peningkatan Program IRI Indonesia, dan tentu saja bagi peningkatan terhadap Pelayanan Masyarakat yang sebenarnya.

VIII. Dibuang sayang.
Bab terakhir ini memang nggak wajar, mana ada Bab lagi setelah Bab Penutup, iya nggak ? tapi kalo yang ini nggak ditulis sayang banget... paling tidak ada sedikit pelajaran yang barangkali bisa dipetik dari kisah-kisah di bawah ini.
1. Tentang TKW Indonesia
Penjelasan dari Konjen Indonesia di Hong Kong, mengatakan bahwa jumlah TKW Indonesia yang bekerja di sana sekitar 100.000 orang, kebanyakan dari Jawa Timur, karena orang Jatim itu lebih semangat kerja katanya, sedang yang dari NTB kadang suka melawan perintah majikan...
Di sana, kami juga sering bertemu dengan warga Indonesia di berbagai tempat umum, yaah.. lumayan buat obat kangen ketemu orang yang bisa berbahasa Jawa di sana. 
TKW yang sempat ketemu di sana rata-rata sudah mahir berbahasa Kantonis (jelas dong, khan sehari-hari berbahasa tersebut), berbusana dan bergaya seperti warga- kota Metropolitan, dan beberapa yang kami temui itu nggak mau pulang ke Indonesia, “enakan tinggal di sini”, kata mereka.
Duhai, negara kita yang katanya bak untaian zamrud di khatulistiwa...namun tidak mampu menghidupi mereka, sehingga mereka harus pergi nun jauh ke negara lain untuk mencari penghidupan....

2. Tentang Staff Legislative Council
Setelah kami selesai dengan pak Sin Chung Kai, wakil rakyat dari unsur masyarakat IT di atas, kami diantar oleh seorang staff Informasi Publik di Legislative Council bernama Kit-fai, yang masih amat muda dan ramah untuk meninjau berbagai ruang publik yang ada di gedung tersebut, ruang demi ruang kami lalui dengan penjelasan yang luar biasa. Saat akan berpisah, staff dari Sekretariat DPRD yang menyertai kami seperti biasa akan memberikan sebuah cendera mata yang memang kami bawa sebagai kenang-kenangan. Namun betapa kagumnya kami ketika beliau dengan halus namun tegas menolak pemberian cendera mata tersebut dan mengatakan bahwa sudah tugasnya untuk mengantar dan melayani kami semua.....

3. Tentang Puncak the Peak
Daerah Hong Kong didirikan di atas bebatuan karang yang tidak subur, dan salah satu puncak pebukitan yang tertinggi adalah Puncak The Peak. The Peak adalah salah satu tujuan wisata yang menarik di Hong Kong, karena dari puncak the Peak ini kita bisa memandang kota Metropolitan Hong Kong dengan hutan pencakar langitnya dari ketinggian, kita bisa mencapai puncak ini dengan berbagai jalur kendaraan umum, seperti public bus, bus tingkat bahkan Trem yang naik dan turunnya ditarik dengan kabel baja. Di puncak, kita bisa foto bergandeng tangan dengan Bintang Film kondang Jakcy Chen, karena dia sehari-hari selalu ada di puncak the Peak, dan selalu ramah pada siapapun yang ingin berpose dengannya, dengan biaya HK $ 95 foto yang kita buat langsung jadi. Lho, memangnya pak Pendekar Dewa Mabuk nggak sibuk syuting film ? ya jelas sibuk banget, oleh karena itu, atas izin beliau, pemerintah membuat patung Jacky Chen yang ukurannya persis dan seolah benar-benar hidup, sehingga bisa jadi obat pelipur kecewa bagi yang tidak ketemu langsung sma pak Jacky. Ternyata kreativitas Pemerintah mampu membuat daerah tandus nan gersang ini menjadi daerah wisata dan perdagangan yang pesat luar biasa serta menarik hati para warga dunia untuk datang ke sana.

4. Tentang supir yg marah.
Sudah saya sampaikan di atas bahwa Kota Hong Kong adalah Kota yang bersih, termasuk di bis yang setia membawa rombongan kami, juga ada peringatan untuk tidak merokok dengan denda HK $ 5000, serta larangan untuk makan dan minum di dalam bis. Selama ini, larangan ini memang kami patuhi, karena memang tidak ada makanan yang bisa kami bawa dalam berbagai perjalanan. Namun saat kami akan pulang ke Bandara, kami di jemput jam 12.30 di Hotel, dan sebagian dari kami belum sempat makan siang, sehingga ada sebagian dari kami yang membawa “sangu” bekal makan siang, dan makannya tentu saja di dalam bis selama perjalanan menuju bandara. Walau sudah amat berhati-hati makannya, tetap saja ada sedikit yang jatuh tercecer ke lantai bis. Saat kami turun di Bandara, pak Supirnya tidak mau kami salami karena tidak suka bis-nya kotor....
Kami membayangkan.... di Jogja, mana berani seorang supir marah kepada pelanggannya, apalagi pelanggannya adalah bapak-ibu anggota DPRD yang terhormat.

5. Sarana publik yang diffabel accessible.
Pemerintah Hong Kong sangat memperhatikan kepentingan warganya yang mederita cacat, sehingga mereka sangat terbantu dengan adanya berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah, bahkan jembatan penyeberangan-pun disediakan lift khusus untuk pengguna kursi roda, tidak sekedar jalur kursi roda yang harus berputar lebih jauh supaya tidak menanjak curam. Smart ID Card juga sudah dibuat dengan memperhatikan kalangan tuna netra, karena ID Card khusus tuna netra dituliskan juga nama mereka di belakang kartu dengan huruf Braille, sehingga tidak ada lagi kemungkinan bagi Tuna netra untuk salah ambil ID Card.

6. Pipis di WC Cyber.....
Saat kami di Cyberport, begitu sampai langsung diajak berkeliling Kompleks Cyberport oleh Pak....., padahal kami baru saja turun dari makan siang dan tentu saja banyak minum juga di puncak The Peak, dan pada waktu kita meninjau berbagai fasilitas Cyberport hampir nggak ada waktu untuk meninggalkan rombongan untuk ke toilet, dan itu memang diketahui oleh pak... bahwa kita juga ingin ke toilet. Syukurlah, sesaat sebelum berakhir kita diberi kesempatan untuk ke tempat rest room / Toilet.
Wah.... mentang-mentang namanya Cyberport, maka WC, tempat pipis, tempat cuci tangan, dan berbagai perlengkapan lainnya juga berjalan otomatis, kran air otomatis, tempat pipis dan WC nya juga otomatis membilas sendiri bila selesai kita gunakan.... mudah2an suatu saat nggak rusak, lha kalo pas kita pipisin terus listriknya konsleting.....

Syawalan dengan Sultan HB X

2008-10-16T21:04:00.001-07:00

Ketua MPR RI Ust Hidayat Nurwahid beserta Jajaran pengurus DPW PKS Prov DIY saat Silaturahim Syawalan di kediaman Sultan Hamengkubuwono X, Kraton Kilen.
Dari kiri kekanan : Cholid Mahmud, Arief Budiono, Ahmad Agus Sofwan, Nandar Winoro, Hidayat Nurwahid, Sri Sultan HB X, Ahmad Sumiyanto, Basuki AR, Wajdi Rahman dan Kusbaryanto.

Fotografer : Arif Rahman Hakim

Narasi Baru Partai Keadilan Sejahtera

2008-10-16T20:54:00.000-07:00

Kompas/Agus Susanto
Menjelang Pemilu 2009, masyarakat mungkin akan melihat penampilan yang berbeda dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. PKS yang dikenal sebagai partai dakwah ini melakukan perubahan diri dengan mengenalkan narasi baru yang mulai digelorakan sejak Mukernas PKS di Bali pada awal tahun ini.

Masyarakat mungkin masih mengingat PKS dengan penampilan massa PKS yang ber-gamis, baju koko, dan lagu-lagu nasyid. Meski penampilan budaya semacam ini tidak sepenuhnya hilang, masyarakat akan melihat keragaman dalam penampilan massa PKS.

Setiap orang mungkin juga masih mengingat dengan baik bagaimana cara massa PKS ketika berdemonstrasi. Meskipun selama empat tahun terakhir sangat jarang PKS menerjunkan massa, apa yang ditampilkan PKS sudah cukup terekam dalam ingatan kolektif masyarakat.

Kehadiran PKS memang bukan sekadar memperkenalkan diri sebagai partai dakwah, tetapi juga lengkap dengan budaya, gaya berpakaian, bahkan musik. Melalui budaya yang ditampilkan inilah masyarakat mengenal PKS dan langsung menganggap PKS sebagai partai eksklusif.

Pandangan ini, menurut Sekretaris Jenderal PKS M Anis Matta, tentu saja tidak betul. Apalagi, saat ini massa PKS tidak hanya mengenal nasyid, tetapi musik pop juga menjadi hal yang biasa. Bahkan, lagu kelompok Slank, Ungu, the Rock, dan Letto juga akrab di telinga pendukung PKS.

Adanya perubahan ini bukan berarti massa PKS sudah berubah. Perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 telah menambah warna massa PKS. Elite PKS juga menyadari bahwa untuk menjadi partai besar dan mendapat dukungan luas harus membuka diri.

Masuknya pendukung-pendukung baru dalam keluarga besar PKS memang membuat massa PKS lebih beragam.

”Keragaman ini anugerah yang harus disyukuri,” ujar Anis Matta beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, sejumlah aktivis Islam, bahkan juga sebagian masyarakat, tetap meragukan efektivitas perubahan penampilan ini terhadap perolehan suara PKS. Pasalnya, PKS dinilai sudah terlalu kental budayanya.

Namun, perubahan itu sudah berjalan dan tetap akan dilakukan. PKS, yang pada pemilu lalu mengangkat tema Bersih dan Peduli, akan menegaskan lagi tema ini dalam pemilu mendatang dengan Bersih, Peduli, dan Profesional.

Program peduli di antaranya dikembangkan dengan kepedulian terhadap kondisi tetangga. Artinya, setiap kader PKS diminta memiliki kepedulian terhadap tetangga di sekitarnya. Melihat apa kesulitan yang dihadapi dan sedapat mungkin membantu mencari solusinya.

”Membantu ini tidak harus dengan uang, tetapi dengan tawaran alternatif jalan keluar,” ujarnya.

Menurut Anis Matta, sudah saatnya bagi PKS untuk menampilkan diri dalam wujud kebangsaan yang lebih kental agar masyarakat tidak ragu lagi dengan PKS. ”Apalagi, masyarakat saya kira masih yakin dengan bersihnya kader-kader PKS selama duduk di legislatif dan eksekutif. Inilah keunggulan PKS yang harus diperkuat,” ujarnya.(IMAM PRIHADIYOKO)

Gaya Halal bi Halal PKS

2008-10-16T20:23:00.000-07:00

Kalau biasanya Halal bi halal diselenggarakan di tempat-tempat yang tertutup dan formal, dua DPRa tersebut melakukannya di lapangan futsal. Selepas shalat Magrib kedua DPRa pun duel habis-habisan

PK-Sejahtera Online: Halal bi halal merupakan tradisi masyarakat Indonesia yang dilakukan dalam menyemarakan hari raya Idul Fitri. Memont ini umumnya dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi dengan saling mengunjungi.

Di PKS, banyak cara yang dilkukan untuk menjadikan acara di bulan Syawal ini menjadi lebih berkesan. Di Jogjakarta acara halal bi halal dikemas dalam acara Syawalan Akbar. Acara dihadiri oleh ribuan kader dan struktur PKS dari wilayah hingga tingkat ranting di seluruh Jogjakarta. Meski kader yang datang ribuan, acara dapat berlangsung dengan aman dan para kader dapat menikmati jalannya acara sambil lesehan.

Di DPRa PKS Pesanggrahan Jakarta Selatan halal bi halal dimanfaatkan untuk mensosialisasikan calon anggota dewan. Karenanya, selain kader dan simpatisan PKS, acara juga dihadiri oleh tokoh masyarakat. Acara bertambah semarak saat panitia menyuguhkan menu opor ayam, gulai nangka plus ketupat.

Lain lagi di DPRa PKS Tegal Parang dan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, Kalau biasanya Halal bi halal diselenggarakan di tempat-tempat yang tertutup dan formal, dua DPRa tersebut melakukannya di lapangan futsal Plaza Kalibata. Selepas shalat Magrib kedua DPRa pun duel habis-habisan.

Semakin lama acara semakin semarak sampai-sampai tidak diketahui siapa pemenangnya. Hal ini karena saking banyaknya kedua tim kebobolan, sehingga tidak ada yang bisa menghitung skor akhirnya. (Adine)

Pengirim: Ningsih Update: 15/10/2008 Oleh: Ningsih

Malioboro dan Alun-alun Utara Yang bebas parkir

2008-09-19T02:52:00.000-07:00

Malioboro sekarang sudah tidak nyaman untuk dinikmati, apalagi untuk mencari inspirasi, jalan yang sempit dijejali dengan kendaraan berbagai jenis, lahan yang semestinya merupakan hak pejalan kaki justru digunakan untuk tempat parkir sepeda motor dan pedagang kaki lima. Oleh karena itu saya sebetulnya juga punya pandangan, bagaimana kalau posisi Malioboro dibuat menjadi pedestrian yang nyaman, sejuk dan hijau dengan cara :

1. Dibuat beberapa kantong parkir di bawah tanah malioboro (mungkin dibuat melintas saja dibawah jalan Malioboro) minimal di tiga tempat, utara di bawah Taman Parkir Abu Bakar Ali hingga Jl. Pasar kembang, dengan menghutankan kembali taman parkir ABA, pintu akses parkir bawah tanah tersebut bisa dari Barat dan dari Timur, sehingga orang yang tidak ingin keluar melalui MAlioboro bisa langsung pergi
2. Lahan parkir bawah tanah di sekitar bawah Jl. Pajeksan dan Jl. Suryatmajan, dengan pintu masuk dan keluar dari Barat dan Timur, sehingga kendaraannya tidak perlu melintas di jalan Malioboro.
3. Kantong Parkir di bawah sekitar jalan Pabringan dan Reksobayan, dengan akses masuk dan keluar kearah timur dan barat.
4. Setiap kantong parkir, harus disediakan space lahan untuk Pedagang kaki lima yang letaknya diarah jalan masuk dan keluar orang yang akan/telah memarkir kendaraannya sebelum/sesudah ke Malioboro, sehingga mereka bisa menikmati jajanan khas Jogja disana.
5. Dengan adanya kantong2 parkir, maka pedestrian Malioboro harus bersih dari parkir Motor/Mobil, dan para Jukir dapat dipekerjakan sebagai pengawas Kendaraan yang di parkir di kantong2 Parkir tersebut.
6. Retribusi parkir dilakukan secara terpadu di pintu masuk parkir, dan di distribusikan secara adil kepada para Jukir melalui Dispenda kota (Gaji tetap)
7. Kawasan Malioboro dipermak wajahnya, termasuk baliho dan papan nama toko/hotel sepanjang malioboro harus mencerminkan etnik Jogja.
8. Kendaraan yang boleh melintas Malioboro hanya kendaraan umum (bis Kota, Bis Patas nantinya, serta Andong dan Becak) dan Kendaraan orang-orang yang berkantor di Jalan Malioboro, seperti Hotel dan Kantor Pemerintah. sedangkan kendaraan orang-orang yang akan menikmati malioboro dapat masuk/keluar melalui 6 pintu, 3 melalui timur kantong parkir, dan 3 pintu di barat kantong parkir, tidak seperti saat sekarang, semua masuk melalui utara Malioboro (Taman Parkir ABA) sehingga menimbulkan kemacetan.
9. Untuk Alun-alun Utara, konsep yang sudah ada selama ini cukup bagus, yaitu dengan memanfaatkan Lahan Parkir di Ngabeyan, namun perlu di sempurnakan dengan menyediakan sarana semacam angkutan dari dan ke Keraton, bisa menggunakan andong atau menggunakan kereta kelinci yang di desain khas Jogja, dengan biaya Ngabean-Kraton Rp 1000,- per orang, dan sepanjang jalan Notoprajan dan Jl. Kauman di jadikan Malioboro ke dua dalam artian adanya para penjual beragam etnik dan kerajinan Jogja, sehingga wisatawan pejalan kaki tidak "nglangut" sepanjang jalan Ngabean-Keraton, tapi berwisata dan cuci mata.
10. dengan cara ini, maka Alun-alun dapat kembali hijau rumputnya dan dapat dinikmati dengan duduk-duduk dipinggir alun-alun tanpa dihempas Debu dan asap knalpot bis.

(ARIF RAHMAN HAKIM)

Sejarah PK Sejahtera

2008-09-19T01:33:00.002-07:00

Sejarah PK Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera (PK-Sejahtera) merupakan pelanjut perjuangan Partai Keadilan (PK) yang dalam pemilu 1999 lalu meraih 1,4 juta suara (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten).

PK-Sejahtera percaya bahwa jawaban untuk melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan profesional. Karena itu, PK-Sejahtera sangat peduli dengan perbaikan-perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

Kepedulian inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktivitas partai. Dari sebuah entitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki peringkat 7 dalam pemilu 1999 lalu, PK (kini PK-Sejahtera) bertekad untuk meningkatkan daya pengaruhnya dalam pemilu 2004 mendatang.

Untuk mengetahui sekilas sejarah PK-Sejahtera, kami paparkan secara singkat di bawah ini:

Tahun 1998
20 Juli 1998	Partai Keadilan (PK) didirikan di Jakarta. Hal tersebut dinyatakan dalam konferensi pers di Aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.
9 Agustus 1998	Deklarasi PK di lapangan Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, dihadiri oleh 50.000 massa.
19 September 1998	PK menolak pemberlakuan asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi. Hal itu dinyatakan Presiden PK Dr Ir Nurmahmudi Isma'il dalam pidato politik peresmian DPW PK DIY.
3-6 Desember 1998	Musyawarah Kerja Nasional I digelar di Kampung Wisata Insan Krida (KWIK), Parung, Bogor, dan ditutup di hotel Cempaka, Jakarta setelah sebelumnya melakukan konvoi kendaraan dari Bogor-Jakarta.
Tahun 1999
19 Februari 1999	KH Didien Hafidhudin ditetapkan sebagai Calon Presiden RI dari Partai Keadilan.
30 Mei 1999	Delapan partai politik berasaskan Islam menyatakan bersatu dan menyepakati penggabungan sisa suara (stembus accord) hasil Pemilu 1999. Ke delapan partai itu adalah PPP, Partai Keadilan, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Ummat Islam, PPII Masyumi. PNU. PBB. dan PSII 1905.
3 Juni 1999	Ribuan kader dan simpatisan Partai Keadilan memenuhi janji mereka untuk "memutihkan" Ibukota serta berkumpul di Bundaran HI menandai berakhirnya kampanye partai tersebut di Jakarta.
2 Agustus 1999	Partai Keadilan (PK) menandatangani hasil penghitungan suara pemilu dengan catatan pemilu relatif luber dan tidak jujur dan adil (jurdil). Keputusan ini diambil PK dengan pertimbangan adanya reaksi positip berupa pengakuan dari panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bahwa Pemilu 1999 yang baru lalu masih jauh dari jurdil. Penandatanganan hasil pemilu dilakukan di kantor KPU, Senin sore (2/8).
20 Oktober 1999	PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.
21 Oktober 1999	PK menunjuk Dr Ir Nurmahmudi Isma'il MSc sebagai calon menteri yang diajukan karena memiliki kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas.
Tahun 2000
16 April 2000	Dr Ir Nurmahmudi Isma'il mengundurkan diri dari jabatan Presiden Partai dan selanjutnya akan berkonsentrasi di kementerian Kehutanan dan Perkebunan.
18-21 Mei 2000	PK menggelar Musyawarah Nasional I di hotel Bumiwiyata, Depok.
21 Mei 2000	Dr Hidayat Nurwahid, MA terpilih sebagai Presiden kedua Partai Keadilan menggantikan Dr. Ir. Nurmahmudi Isma'il dalam Musyawarah Nasional I PK di hotel Bumiwiyata, Depok.
3 Agustus 2000	Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara Sarasehan dan Silaturahim Partai-partai Islam di masjid Al Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.
12 Oktober 2000	DPP Partai Keadilan (PK) menemui Wakil Ketua DPR Ri Soetardjo Soerjogoeritno di gedung DPR RI dan meminta delegasi IPU DPR RI untuk mengusahakan resolusi yang di dalamnya tidak hanya mengecam keras Israel, tapi sekaligus mengeluarkan Israel dari keanggotaan IPU.
13 Oktober 2000	Puluhan ribu massa Partai Keadilan (PK) yang berunjuk rasa di halaman Gedung DPR. Di bawah tangga gedung paripurna DPR aktivis PK membakar bendera Israel. PK meminta agar RI konsisten dengan sikap menyesalkan, menolak dan mengecam Israel menyusul penyerangan ke Palestina.
9 November 2000	Partai Keadilan menggelar acara Gelar Sambut Ramadhan. Masyarakat dan pemimpin bangsa diingatkan untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan. Ribuan massa Partai Keadilan (PK) dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi menghadiri acara Gelar Sambut Ramadhan. Tablik akbar ini diselenggarakan di Bumi Perkemahan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ahad (19/11) pagi.
Tahun 2001
20 Januari 2001	PK menggelar Silaturahim dan Halal Bihalal di Silang Monas, Jakarta. Dalam orasinya Presiden PK Hidayat Nur Wahid menyatakan PK berlepas diri dari segala efek negatif pola dan produk kepemimpinan kontroversial kontraproduktif yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid.
2 Maret 2001	DPP PK mengadakan bakti sosial di propinsi Banten yang terkena musibah banjir dan tanah longsor.
8 Oktober 2001	Lebih dari 150 anggota legislatif dari Partai Keadilan (PK) dari seluruh Indonesia, Senin (8/10) mendatangi Kedubes Amerika Serikat di Jalan Merdeka Barat dan bergabung dengan massa yang sudah lebih dulu melakukan aksi menentang terorisme AS.
19 Oktober 2001	PK gelar demo besar menentang agresi militer AS ke Afghanistan. Aksi besar ini diikuti 40.000 orang dan mendapat pujian dari berbagai pihak karena berlangsung damai dan tertib. Dalam aksi itu dibentuk Komite Indonesia untuk Solidaritas Afghanistan (KISA) yang diketuai oleh Dr Salim Segaf Al Djufri.
Tahun 2002
7 April 2002	PK gelar aksi keadilan untuk Palestina menentang aksi terorisme Israel atas bangsa Palestina di Silang Monas, Jakarta. PK juga membentuk Komite Keadilan untuk Pembebasan Al Aqsha (KKPA) yang diketuai oleh Dr Ahzami Zami'un Jazuli.
25 Mei 2002	PK gelar acara Gerak Jalan Keluarga (GJK) menyambut Maulid Nabi 1423 H dari Silang Monas - MH Thamrin - Bundaran HI - Silang Monas.
8 Juni 2002	15 pimpinan parpol yang tidak memenuhi ketentuan electoral threshold dua persen berdasar Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 sepakat menandatangani dokumen bersama di Hotel Sahid, Jakarta, untuk menolak pemberlakuan ketentuan tersebut. Mereka juga menuntut agar semua parpol peserta Pemilu 1999 diikutkan lagi dalam Pemilu 2004 walaupun ada parpol yang sama sekali tidak mempunyai perolehan kursi di DPR/DPRD. Partai yang terlibat pada pertemuan yang diprakarsai Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), yaitu Partai Keadilan (PK), Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Nahdlatul Umat, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Katolik Demokrat, Partai Daulat Rakyat, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Persatuan, Partai Syarekat Islam Indonesia, Partai Nasional Indonesia Massa Marhaen, Partai Nasional Indonesia Front Marhaenis, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.
Tahun 2003
9 Februari 2003	Ratusan ribu massa PK berunjuk rasa menolak serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS.
20 Maret 2003	Sekali lagi, PK bersama PKS menggelar aksi damai menentang serangan AS ke Irak di sepanjang Jl. MH Thamrin hingga kedubes AS. Aksi diikuti oleh 30.000 massa.
30 Maret 2003	PKS bersama Komite Indonesia untuk Solidaritas Rakyat Irak (KISRA) serta seluruh elemen masyarakat menggelar aksi ‘Sejuta Umat' dari Bunderan HI hingga kedubes AS, Jakarta. Aksi ini merupakan aksi terbesar sepanjang massa dan mampu mengusik para pemimpin dunia.
17 April 2003	Musyawarah Majelis Syuro XIII Partai Keadilan yang berlangsung di Wisma Haji Jawa Barat, Bekasi, merekomendasikan PK untuk bergabung dengan PKS.
20 April 2003	Deklarasi DPP PKS di Silang Monas, Jakarta, yang dihadiri oleh 40.000 massa.
26 Mei 2003	PK dan PKS mendeklarasikan Crisis Centre untuk Rakyat Aceh (CCRA) di halaman Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. CCRA dimaksudkan untuk membantu rakyat Aceh yang tengah dilanda konflik berkepanjangan.
4 Juni 2003	DPP PKS dinyatakan lulus verifikasi oleh Depkehham. Verifikasi dilakukan di kantor sekretariat Jl. Mampang Prapatan VIII No. R-2, Jakarta.
5 Juni 2003	PK selenggarakan acara ‘Silaturahim Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan' di Wisma DPR, Cikupa, Cisarua, Bogor, yang diikuti oleh 180 anggota dewan dari seluruh Indonesia.
8 Juni 2003	PKS gelar ‘Dzikir dan Doa untuk Rakyat Aceh' di halaman Masjid Agung Al Azhar, Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta, diikuti oleh ribuan massa.
10 Juni 2003	PK bersama PKS melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR Jl. Gatot Subroto, Jakarta, untuk mendukung disahkannya RUU Sisdiknas oleh DPR RI.
2 Juli 2003	Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Ini berarti PK Sejahtera telah melengkapi 100% persyaratan verifikasi Depkehham.
3 Juli 2003	PK bergabung dengan PKS yang dilakukan di kantor pengacara Tri Sulistyowarni di Pamulang, Tangerang. Dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.
20 Juli 2003	Musyawarah Majelis Syuro I PKS yang berlangsung di Ruang Binasentra, Kompleks Bidakara, Jakarta, menetapkan delapan kriteria Calon Presiden (Capres) RI versi PKS. Selain itu dicanangkan juga mekanisme pemilihan capres melalui Jaring Capres Emas.
22 Juli 2003	Ribuan massa PKS melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. PKS menolak kebijakan Bulog seperti beras impor dan dana talangan Sukhoi yang dinilai menyengsarakan ribuan petani.
8 Agustus 2003	DPP PKS mencanangkan program Safari ‘Aam Intikhobi (Tahun Pemenangan Pemilu), yaitu program safari tokoh-tokoh partai ke berbagai daerah untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu 2004. Acara berlangsung di Aula Masjid Baitussalam, Duren Tiga, Jakarta.

Piagam Deklarasi PKS

2008-09-19T01:33:00.000-07:00

Piagam Deklarasi

Bismilllahirrahmaanirrahiim

Bangsa Indonesia telah menjalani sebuah sejarah panjang yang sangat menentukan dalam waktu lebih dari lima dekade ini dengan sebuah perjuangan yang berat dan kritis. Setelah lepas dari penjajahan Belanda dan Jepang selama tiga setengah abad, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kebangkitan ini berjalan hingga tahun 1959 ketika upaya untuk membangun bangsa yang demokratis dan sejahtera mengalami kebuntuan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menandai awal diktaktorisme di Indonesia. Orde Baru muncul pada tahun 1966 tetapi ternyata hanya merupakan sebuah perpanjangan tangan kekuasaan militer yang benih-benihnya sudah mulai bersemi pada masa Orde Lama.

Pada tanggal 21 Mei 1998 bangsa Indonesia mengukir kembali harapannya untuk hidup dalam suasana yang mampu memberi harapan ke depan dengan digulirkannya Reformasi Nasional yang didorong oleh perjuangan mahasiswa dan rakyat. Reformasi Nasional pada hakekatnya adalah sebuah kelanjutan dari upaya mencapai kemerdekaan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dari perjuangan panjang yang telah ditempuh selama berabad-abad.

Demokratisasi menjadi tulang punggung perjuangan tersebut yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam keseluruhan aspeknya. Bertolak dari kesadaran tersebut, dibentuklah sebuah partai politik yang akan menjadi wahana dakwah untuk mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin khususnya beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia umumnya. Partai tersebut bernama Partai Keadilan Sejahtera.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan inayah-Nya kepada kita, mengikatkan hati diantara para pengikut agama-Nya dan menolong perjuangan mereka dimana pun mereka berada. Amin.

Jakarta, 20 April 2002

Atas Nama Pendiri Partai Keadilan Sejahtera

(Drs. Almuzzammil Yusuf)
Ketua Umum

(Drs. Haryo Setyoko)
Sekretaris Jenderal

DAFTAR NAMA PENDIRI
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Abdullah
Achyar Eldine, SE
Ahmad Yani, Drs.
Ahmadi Sukarno, Lc., MAg
Ahzami Samiun Jazuli, MA, DR
Ali Akhmadi, MA
Arlin Salim, Ir
Bali Pranowo, Drs
Budi Setiadi, SKH
Bukhori Yusuf , MA
Eddy Zanur, Ir, MSAE
Eman Sukirman, SE
Ferry Noor, SSi
H. Abdul Jabbar Madjid MA
H.M Ridwan
H.M. Nasir Zein, MA
Harjani Hefni, Lc
Haryo Setyoko, Drs
Herawati Noor, Dra
Herlini Amran, MA
Imron Zabidi, Mphil
Kaliman Iman Sasmitha
M. Iskan Qolba Lubis, MA
M. Martri Agoeng
Muttaqin
Mahfudz Abdurrahman
Martarizal, DR
Mohammad Idris Abdus Somad, MA, DR
Muhammad Aniq S, Lc.
Muhammad Budi Setiawan, Drs
Muslim Abdullah, MA
Musoli, MSc, Drs
Musyafa Ahmad Rahim, Lc
Nizamuddin Hasan, Lc
P. Edy Kuncoro, SE. Ak
Ruly Tisnayuliansyah, Ir
Rusdi Muchtar
Sarah Handayani, SKM
Susanti
Suswono, Ir
Syamsu Hilal, Ir
Umar Salim Basalamah, SIP
Usman Effendi, Drs
Wahidah R Bulan, Dra
Wirianingsih, Dra
Yusuf Dardiri, Ir
Zaenal Arifin
Zufar Bawazier, Lc
Zulkieflimansyah, DR.