YOGYA (KR) - Rusaknya 20 bus bantuan pemerintah yang digunakan Trans Jogja, dinilai karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprop DIY. Padahal melalui PT Jogja Tugu Trans (JTT), mengalir dana perawatan dari APBD DIY dalam jumlah besar.
"Kita kecewa, kenapa dana perawatan yang dialokasikan ke JTT, justru berbuah dengan 20 bus bantuan pemerintah pusat yang rusak. Ini karena pengawasan Pemprop DIY yang kurang optimal terhadap penggunaan dana tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Arief Rahman Hakim kepada wartawan, Kamis (7/5), terkait dengan rusaknya 20 bus Trans Jogja.
Diungkapkan, operasional Trans Jogja merupakan hasil kerja sama antara Pemprop dengan PT JTT yang telah disetujui DPRD DIY. Kerja sama ini membawa konsekuensi pembiayaan dana APBD DIY, karena aspek pelayanan kepada masyarakat.
Namun jika ternyata bus yang dioperasional rusak, tentu akan mempengaruhi kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara jika terjadi kerusakan pada bus bantuan, merupakan tanggungjawab pihak JTT. Ini sesuai dengan perjanjian kerja sama antara JTT dengan Pemprop DIY dan Pemkot Yogyakarta.
Terhadap rusaknya bus ini, pihaknya meminta kepada Pemprop DIY untuk melakukan audit khusus terhadap laporan keuangan PT JTT. Audit tersebut sebaiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sudah 1,5 tahun kendaraan digunakan kok sudah rusak. Padahal sudah diberikan dana perawatan," ujarnya.
Mengenai adanya laporan bahwa bus bantuan tersebut kondisinya sudah buruk, Arief menganggap sebuah keteledoran. Kenapa bus rusak kok diterima dan digunakan. "Apalagi sejauh ini belum ada laporan bahwa bus rusak tersebut karena ada penyimpangan bantuan bus pemerintah," ujarnya.
Namun jika memang menemukan bukti buruknya kualitas bus bantuan dan dampaknya dirasakan sekarang, maka segera dilakukan tindakan. "Pemprop minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap bus bantuan pemerintah tersebut. Jika ada tindak korupsi oleh oknum pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti," ujarnya.
Menjaga Pelayanan
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Nanang Ismuhartoyo kepada KR mengemukakan, bus Trans Jogja harus dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kalau pun 20 bus bantuan pemerintah itu rusak, harus ada penggantinya.
Saat ini, Pemprop DIY mendapatkan bantuan 20 bus bantuan pemerintah. Bus itu, bisa digunakan sementara untuk mengganti 20 bus yang rusak. Sambil dilakukan perbaikan, bus bantuan yang baru ini dioperasionalkan oleh JTT.
"Kita melihat memang dari aspek menjaga pelayanan masyarakat. Jangan sampai pengguna bus Trans Jogja terganggu, atau tidak terlayani," ujarnya.
Ditambahkan Nanang, tujuan dari diadakannya Bus Trans Jogja adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari pada bus kota reguler. Dengan sistem buy the service maka layanan yang diberikan harus sesuai standar. (Jon)-d
20 Bus Trans Jogja Rusak, Perlu Audit Khusus
HNW: Saya Difitnah Wahabi dan Anti NKRI
Fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.
PK-Sejahtera Online: Baru disebut-sebut sebagai salah satu nama yang diusulkan PKS sebagai Cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Hidayat Nurwahid sudah kebanjiran fitnah. Fitnah itu disebar melalui SMS ke berbagai pihak, termasuk menyebar di kalangan wartawan. Bunyi fitnah itu adalah agar SBY tidak memilih HNW sebagai cawapres karena dirinya adalah tokoh Wahabi dan Anti NKRI.
Hidayat menyatakan, tidak mungkin dirinya Wahabi dan anti NKRI. Dalam konteks Wahabi, dia menjelaskan, Wahabi merupakan paham yang mengharamkan partai politik. "Sementara saya justru menjadi pendiri dan masih aktif dalam kegiatan partai politik, bahkan pernah menjadi pimpinan PKS," katanya ketika menerima Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di ruang kerjanya di lantai 9 Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut dia, fitnah seperti ini bukan sekali ini saja dihembuskan. Dalam setiap pemilihan kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, fitnah bahwa PKS adalah Wahabi selalu dimunculkan untuk menjegal kader atau calon yang diusung PKS.
Sedangkan kaitannya dengan NKRI, sebagai Ketua MPR tugasnya adalah mensosialisasikan UUD 45 yang di dalamnya termasuk NKRI. “Jadi saya juga ikut mensosialisasikan NKRI itu. Jadi mana mungkin saya anti NKRI, “ jelas dia.
Ia juga mengungkapkan, ketika menandatangani kontrak politik dengan SBY tahun 2004 lalu, ketika itu ia Presiden PKS, salah satu butirnya adalah meminta kepada SBY untuk mempertahankan NKRI. “Bagi PKS NKRI itu sudah harga mati,” tandasnya.
Lepas dari persoalan PKS mengusulkan dirinya mendampingi SBY, Hidayat berharap agar persaingan politik dilakukan dengan cara-cara yang elegan, tidak menyebarkan fitnah. Karena fitnah tidak membantu masyarakat untuk berpolitik dan berdemokrasi secara dewasa. "Hendaknya pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap kursi cawapres bersaing dengan santun dan elegan. Tidak menghalalkan segala cara," pintanya.
Ia juga mengungkapkan, lepas dari siapa pun yang nantinya ditunjuk oleh SBY untuk mendampinginya, ia berharap keputusan yang diambil basisnya bukanlah fitnah dan disinformasi.
Pemuda Masjid Dukung HNW
Sementara itu Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung Hidayat Nur Wahid mendampingi SBY sebagai calon wakil presiden. Menurut Komandan Nasional Brigade BKPRMI Said Aldi Al Idrus, sejatinya Brigade Masjid mengusulkan HNW sebagai calon presiden. Namun karena keputusan tertinggi PKS mengusulkan yang bersangkutan sebagai cawapres, maka Brigade Masjid mendukung sepenuhnya mantan Presiden PKS mendampingi SBY.
“Kami selaku anak-anak masjid yang tergabung di Komando Nasional Brigade Masjid mendukung sepenuhnya Bapak (HNW) untuk mendampingi SBY sebagai cawapres,” kata Said Aldi Al Idrus ketika bertemu Ketua MPR di ruang kerjanya Rabu siang.
Hidayat menyampaikan penghargaan atas dukungan yang disampaikan. “Terima kasih dukungannya, tapi dalam konteks PKS kita sudah menyampaikannya dalam amplop tertutup. Kita tunggu bagaimana respon dari beliau (SBY),” kata Hidayat.
Hari ini rapat Paripurna DPRD tentang RPJMD, ada beberapa catatan khusus dari saya soal RPJMD ini, antara lain :
Fraksi PKS mengikuti dengan seksama perihal merebaknya kasus Flu Babi di Meksiko dan kemudian menyebar keseluruh dunia sebagai “pageblug global” yang telah menelan ratusan korban jiwa dan ribuan manusia yang telah terinfeksi diberbagai Negara. Fraksi PKS mengingatkan kepada semua pihak, khususnya dinas terkait, yaitu dinas kesehatan dan dinas Pertanian/peternakan agar segera mengantisipasi pageblug global tersebut dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat DIY secara umum, sehingga daya tahan masyarakat terhadap infeksi penyakit lebih tinggi, juga sekaligus mengantisipasi masuk dan merebaknya virus tersebut di DIY. Fraksi PKS menyarankan agar disiapkan monitor khusus di pintu gerbang masuk bandara Adisucipto DIY agar pendatang yang masuk DIY dapat terpantau derajat kesehatannya melalui temperature tubuh. Juga Fraksi PKS mendesak agar diawasi secara khusus keberadaan ternak babi yang juga banyak terdapat di DIY, dimana lokasinya, jumlah ternaknya, kesehatannya, serta distribusi ternak babi yang telah dipotong dan sebagainya yang selama ini luput dari pengamatan kita.
Ada beberapa target ambisius yang masuk dalam RPJMD DIY selama limatahun kedepan dan membutuhkan pencermatan serta perhatian serius semua pihak, antara lain :
1. Target 100% PNS provinsi DIY telah melek teknologi informasi,
Diharapkan seluruh PNS Pemprov DIY telah familiar dengan Teknologi Informasi, sehingga dapat mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat DIY melalui pemanfaatan Teknologi Informasi, serta keberlanjutan Jogja Cyber Province yang selama ini terkesan tidak jelas diberbagai bidang. Kita semua telah mengetahui bahwa teknologi informasi sudah merasuk keberbagai bidang dan lapisan social, apalagi dengan adanya internet via ponsel, email dan Facebook yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang “mati gaya”, semua semakin melek Teknologi Informasi, alangkah sangat menyedihkan bila PNS pemprov DIY sebagai provinsi “tercerdas” di Indonesia justru tidak menguasai dan mengaplikasikannya pada pelayanan masyarakat.
2. Target adanya perlindungan menyeluruh di bidang pelayanan kesehatan pada masyarakat DIY.
Satu target yang sangat berpihak pada masyarakat adalah perlindungan menyeluruh (total coverage) bagi seluruh masyarakat DIY dalam pelayanan kesehatan, sehingga seluruh masyarakat DIY tidak ada yg ragu-ragu lagi untuk berobat dengan alasan biaya, tidak ada lagi kekisruhan dan ketidak jujuran mengenai jumlah penduduk miskin di DIY yang berhak mendapat Jamkesmas atau Jamkesos. Ada sebuah kabupaten di DIY yang mengklaim karena kinerjanya telah menurunkan jumlah penduduk miskin di kabupatennya hingga dibawah 100 ribu jiwa, namun catatan di jamkesos jumlah penduduk kabupaten tersebut yang masuk jamkesos dan jamkesmas sudah lebih dari 40% jumlah penduduk, sehingga para penduduk yang tidak diakui miskin oleh pemerintah kabupatennya padahal memang sebenar-benarnya miskin menjadi sangat kesulitan saat mengalami musibah sakit.
Meski Gratis, Sekolah Tetap Bermutu
''Kami sangat berterima kasih kepada pemerintah, kalau benar sekolah gratis di sini dapat segera dilaksanakan mulai tahun ajaran ini,'' kata Nanik, warga Kota Palembang, Sumatra Selatan (Sumsel).
Ibu pekerja yang memiliki beberapa anak yang masih bersekolah itu, dengan harapan yang tinggi, menginginkan pada saatnya anak-anaknya itu bisa menyelesaikan pendidikan yang layak tanpa terkendala kemampuan ekonomi yang serbaterbatas. ''Tapi, kalau bisa walaupun gratis, mutu pendidikannya tetap dijaga ya,'' ujar Awet, salah satu orang tua dari dua pelajar SMP dan SMA di Kota Palembang.
Dia mencemaskan, jangan sampai dengan serbagratis itu, malah berakibat memerosotkan mutu pendidikan dan kualitas pelajar di daerahnya. Sejumlah guru terutama guru sekolah swasta di Palembang justru khawatir, jangan-jangan setelah program sekolah gratis itu berjalan, akan mengurangi penghasilan dan tingkat kesejahteraan mereka.
Program Sekolah Gratis dari SD hingga SMA sederajat di Sumsel, telah dicanangkan bersama oleh Mendiknas Bambang Sudibyo dan Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, 25 Maret 2009, untuk dapat dijalankan mulai tahun ajaran baru, Juli ini. ''Program sekolah gratis ini untuk masa depan Sumsel, membuka harapan dengan kesempatan yang pasti untuk anak-anak kita. Meringankan kita dalam mengantarkan mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi,'' kata Alex Noerdin.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Ade Karyana, pelaksanaan sekolah gratis itu ditopang oleh pemprov dan pemda kabupaten/kota yang bekerja sama memberikan bantuan dana operasional sekolah sehingga murid tidak lagi dibebani biaya sekolah.
Dengan adanya bantuan tersebut, siswa di Sumsel tidak lagi dipungut biaya operasional sekolah atau dikenal dengan uang SPP. Ade Karyana menuturkan, pengecualian hanya pada sekolah standar nasional (SSN) dan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) yang masih diperbolehkan memungut biaya operasional.
Dia menjelaskan, dalam program sekolah gratis, biaya pribadi peserta didik, seperti ongkos transportasi ke sekolah, seragam, uang saku, dan sebagainya tetap ditanggung oleh murid. Mendiknas Bambang Sudibyo saat meresmikan pencanangan program sekolah gartis di Sumsel (25/3), juga mengajak agar selain di daerah ini, juga mengajak beberapa gubernur di Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan juga menyediakan sekolah gratis.
Berkaitan dengan opini miring kalau pendidikan gratis akan menurunkan mutu pendidikan, Mendiknas Bambang Sudibyo tidak sepakat dengan penilaian tersebut. Menurut dia, pemerintah sudah mengeluarkan aturan yang sangat jelas dan terbuka. Begitu pula, dari sisi kesejahteraan guru, pemerintah sudah memberikan yang terbaik. ant
(-)
PKS Ajukan Tiga Nama ke Demokrat
JAKARTA -- Majelis Syura PKS memutuskan untuk berkoalisi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden/Wapres (Pilpres) 2009. Keputusan ini disepakati oleh 96 orang dari 99 anggota majelis syura.
''Koalisi ini terjadi bila kontrak politik disepakati bersama,'' ujar Ketua Majelis Syura PKS, Hilmi Aminuddin, yang membacakan keputusan musyawarah, Ahad (26/4) sore, di Gedung Bidakara, Jakarta.Kontrak politik itu, kata Hilmi, disusun berlandaskan kesamaan platform kedua partai, yang telah disetujui bersama oleh Tim Lima PKS dan Tim Sembilan Demokrat.
Melalui forum itu, PKS juga mengajukan cawapres. Tapi, nama kandidat PKS disampaikan secara langsung ke SBY dalam amplop tertutup. ''Pertimbangannya, etika dan kesantunan politik,'' jelas Hilmi. Sumber Republika di kalangan PKS menyebutkan, ketiga nama itu adalah Hidayat Nur Wahid, Tifatul Sembiring, dan Salim Segaf Al-Jufri. Beberapa pekan terakhir, dukungan untuk Hidayat terus mengalir dari daerah dan juga pesantren.
Pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor, KH Syukri Zarkasy, mengatakan, sosok Hidayat Nur Wahid merupakan pribadi yang terdidik sebagai pemimpin. "Dia itu punya kesungguhan dan mau belajar untuk tugas yang dihadapi. Kita optimistis dia mampu menjalankan tugas sebagai wakil presiden," katanya. Karena itu, lanjutnya, Pondok Pesantren Gontor mendukung duet SBY-Hidayat.
Presiden PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan siap mengoptimalkan kinerja mesin politiknya. Ini menjadi salah satu jaminan keuntungan yang bakal didapat SBY jika memilih kandidat usulan PKS.Ketua Bidang Politik DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menegaskan akan melakukan komunikasi lebih intensif dengan PKS. "Kalau PKS sudah menyatakan kesediaannya berkoalisi, akan kita tindak lanjuti," kata Anas.
Saat membuka rapimnas, kemarin, SBY yang ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menegaskan belum menentukan pendampingnya. Rapimnas hanya menetapkan SBY sebagai capres. ''Apakah nama cawapres sudah ada di kantong? Belum ada,'' kata SBY.Namun, ia mengaku mendapatkan masukan nama yang dianggap cocok menjadi cawapres. ''Ada dari parpol, ada nonparpol. Jumlahnya 19 orang,'' kata SBY.
SBY kembali mengungkit lima kriteria cawapresnya. Kriteria yang dianggap penting, antara lain, integritas, kepribadian, dan moral politik yang baik. Menurutnya, koalisi tak sekadar bagi-bagi kursi di kabinet, pun dibangun bukan atas kesamaan ideologi partai.''Justru, koalisi dibangun atas kesamaan platform , arah kebijakan, berdasarkan aturan main dan kontrak politik yang jelas, dan kemudian aturan kontrak itu dijalankan,'' paparnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN, Amien Rais, melihat bahwa cawapres SBY bakal mengerucut menjadi dua nama. ''Yakni, Hidayat Nur Wahid atau Hatta Rajasa,'' kata Amien di Sleman, Yogyakarta, kemarin. wed/ade/yoe/ant
PKS Gelar Musyawarah Majelis Syura Tentukan Koalisi
JAKARTA-- DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Musyawarah Majelis Syura di Auditorium Binakarna, Bidakara, Jakarta, Sabtu pagi, untuk menentukan arah koalisi partai, sekaligus pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan didukung.
Kepala Badan Humas DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan, acara tersebut akan dibuka Ketua Majelis Syura PKS Ustadz Hilmi Aminudin sekitar pukul 09:00 WIB.
Musyawarah Majelis Syura PKS akan berakhir pada Ahad (26/4).Rencananya, Presiden PKS Tifatul Sembiring yang juga anggota Majelis Syura akan mengumumkan hasil Musyawarah tersebut pada Minggu sekitar pukul 13:00 WIB.
Tifatul juga merupakan Ketua Tim 5 PKS yang bertugas melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain, termasuk dengan Partai Demokrat yang diperkirakan bakal menjadi mitra koalisi PKS.
Menurut Ahmad Mabruri, 99 orang anggota Majelis Syura akan melakukan musyawarah secara tertutup untuk membahas berbagai masukan dari para pengurus dan kader terkait dengan arah koalisi ke depan.
Sebelumnya, sejumlah masukan yang cukup kuat berkembang di internal PKS adalah memilih berkoalisi dengan Partai Demokrat/Susilo Bambang Yudhoyono, serta mengajukan Hidayat Nurwahid sebagai calon wakil presiden mendampingi SBY.
Namun, terkait pengajuan nama cawapres, menurut Mabruri, PKS bersikap menunggu dan tidak akan mengajukan nama jika tidak diminta oleh Partai Demokrat atau SBY. ant/fif
PKS Inginkan Duet SBY-HNW
JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap salah satu kader terbaiknya, Hidayat Nur Wahid (HNW), terpilih sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Alasannya, PKS menjadi partai peraih suara tertinggi setelah hengkangnya Partai Golkar dalam barisan koalisi Partai Demokrat (PD).“Sangat kuat keinginan kader untuk menyandingkan SBY dengan Pak Hidayat, apalagi kini posisi politik PKS semakin kuat dengan keputusan Golkar keluar koalisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Zulkieflimansyah, kepada Republika, Jumat (24/4).
Zulkieflimansyah mengandaikan, PKS, PKB, dan PAN akan berada dalam satu kotak koalisi dengan PD untuk pemerintahan 2009-2014. Di antara ketiga partai mitra koalisi PD, PKS adalah partai yang paling tinggi perolehan suaranya dalam pemilu legislatif lalu.“Sehingga wajar jika cawapres SBY berasal dari PKS,” kata Zulkieflimansyah.
Menurut Zulkieflimansyah, kecuali aspek proporsionalitas politik, menyandingkan HNW sebagai pendamping SBY juga mampu memberikan jaminan optimalnya kinerja mesin politik PKS. “Mesin politik PKS akan bekerja all out karena HNW adalah keinginan kader dan simpatisan.”
Kendati demikian, Zulkieflimansyah melanjutkan, PKS tentu juga menghormati keinginan mitra koalisi lainnya yang mempunyai harapan sama untuk kursi cawapres SBY.
Bila pilihan terhadap HNW akan mengecewakan PKB dan PAN, kata Zulkieflimansyah, maka pilihan terbaik bagi SBY dan PD adalah mengusung cawapres dari kalangan independen, teknokrat, atau kader internal PD.“Calon terakhir ini memang tidak berpotensi melukai salah satu parpol peserta koalisi lainnya,” tandas Zulkieflimansyah. ade/kpo
Pemprov Obral Hapus Aset
Ini adalah suasana rapat Komisi A hari jumat 24 April 2009 yang saya pimpin, dimuat di Radar Jogja, membahas soal asset pemprov yg minta dihapuskan, padahal baru satu tahun yang lalu dibangun dengan berbagai argumentasi yang hebat-hebat.... duh..mau kemana pemprov ini ya ?
[ Sabtu, 25 April 2009 ]
JOGJA - Obral menghapus aset saat ini sedang dirancang Pemprov DIJ. Belum beres dengan rencana melepas sejumlah aset RS Grhasia, kini pemprov juga ingin menghapus aset gedung UPTD Balai Pelayanan Bisnis Dinas Perindagkop DIJ yang ada di Jalan Laksda Adisutjipto Km 6,5 . Tepatnya di depan Plasa Ambarrukmo. Rencananya di lokasi tersebut akan dibangun Jogja Bisnis Center (JBC).
" Gagasan penghapusan ini telah dibicarakan antara Keraton Jogja sebagai pemilik tanah. Sekarang ada investor yang ingin mengelolanya," ungkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) DIJ Bambang Wisnu Handoyo (BWH) di depan rapat kerja Komisi A Dewan Provinsi kemarin.
Sebelumnya dalam suratnya nomor 011/1097 yang diteken pada 18 Maret Gubernur DIJ Hamengku Buwono X menyatakan telah ada calon investor yang bersedia mengembangkan JBC dengan memadukan konsep perkantoran, perdagangan dan jasa perbankan yang berada dalam satu lokasi.
Surat gubernur ke pimpinan DPRD itu seolah melengkapi surat sebelumnya nomor 593/1067 tanggal 17 Maret tentang rencana menghapus enam unit bangunan yang menjadi aset di RS Grhasia.
BWH yang datang mewakili Sekprov DIJ Tri Harjun Ismaji, menjelaskan dengan adanya rencana alih kelola kepada investor, maka diperlukan adanya penghapusan aset .Dari pembahasan awal, ada tawaran kompensasi investor yang bersedia menyediakan ruang Balai Pelayanan Bisnis.
Tentang kepemilikan aset, BWH mengatakan pemprov hanya menjadi pemilik bangunan. Sedangkan tanahnya merupakan aset keraton. Dengan kondisi, tutur BWH, posisi tawar pemprov cenderung rendah. Bila rencana menghapus aset disetujui dewan, pemprov akan menindaklanjuti dengan membuat perjanjian segitiga dengan keraton dan investor. "Status kepemilikan aset akan kita perjelas," terang BWH.
Keinginan menghapuskan aset itu ternyata menghadapi jalan terjal. Dalam rapat kerja itu Komisi A belum dapat menyetujui ide menghapus aset yang lokasinya cukup strategis itu.
Anggota Komisi A Noor Harish mendesak gubernur membuat surat permohonan baru yang lebih detil. "Alasan untuk menghapuskan aset harus lebih kuat," pintanya.
Ia mengkritisi surat dua surat yang diteken gubernur materinya terlalu sederhana. "Kita harus adakan raker ulang. Undang kembali Sekprov," desaknya. DPPKA, lanjut Harish, sebetulnya bukan mitra kerja Komisi A.
Sedangkan Henricus Wiseno punya pendapat berbeda. Ia menilai tak bisa suaru aset tiba-tiba hendak dihapus hanya karena soal status tanah. "Mestinya dulu status tanah diperjelas. Kalau bukan milik pemprov kenapa harus membangun gedung di lokasi tersebut. Uangnya pakai APBD," ingatnya.
Sedangkan Sekretaris Komisi A Takdir Ali Mukti menuding pemprov terkesan terlalu menggampangkan status kepemilikan tanah. Balai Pelayanan Bisnis itu sebetulnya baru saja dibangun usai terjadi gempa. "Bangunan baru saja dibangun kok mau dihapus. Ini ada apa?" gugatnya. (kus)
Menghitung Peluang SBY-HNW
INILAH.COM, Jakarta – Siapakah calon wakil presiden untuk SBY? Pascaputus hubungan dengan Partai Golkar, sulit bagi SBY merebut orang di mainstream Partai Beringin. Hidayat Nur Wahid? PKS boleh berharap. Tapi, resistensinya tinggi.
Pecahnya rencana koalisi Golkar dan Demokrat memang membuat peta koalisi menjelang Pemilihan Presiden 2009 berubah drastis. Partai Golkar kini berhadapan dengan dua pilihan yang lebih realistis: maju membentuk blok sendiri, atau bergabung dengan blok Teuku Umar. Kembali ke Demokrat, sebagaimana usulan sejumlah tokohnya, hanya seperti menjilat ludah sendiri.
Perpecahan itu juga membuat teka-teki siapa cawapres SBY kian sempit. Tapi, teka-teki tetap teka-teki. SBY tetap menyodorkan tanda tanya, tak hendak menerangkan, apalagi memperjelas, siapa yang bakal mendampinginya.
Sejauh ini dua nama di luar mainstream DPP Partai Golkar disebut-sebut. Keduanya Akbar Tandjung dan Siswono Yudhohusodo. Persoalannya, dari rapat pimpinan nasional khusus (rapimnassus) Golkar yang kini sedang berlangsung, dukungan untuk ini sangat tipis. Peserta rapimnassus bahkan lebih dominan mendukung perisahan dengan Demokrat.
Lalu? Hatta Rajasa? Suara PAN juga tak terlalu signifikan dalam mendukung koalisi di parlemen. Sri Mulyani Indrawati? Resistensinya juga tinggi karena dia bukan orang partai. Itu hanya bisa terjadi jika parpol-parpol yang bergabung dengan koalisi Demokrat, rela posisi RI-2 diambil orang nonpartai.
Pilihan lainnya adalah Hidayat Nur Wahid, Ketua MPR yang juga mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS memang parpol yang sudah menyatakan itikad berkoalisi degan Demokrat dan SBY, bahkan sebelum Pemilu berlangsung. Mereka pula yang pernah menyodorkan nama Hidayat sebagai pendamping SBY sebelum Pemilu berlangsung.
Hasil exit poll LP3ES yang dilakukan saat Pemilu lalu pun menempatkan duet SBY-HNW sebagai yang paling favorit. SBY-HNW bahkan lebih unggul dibandingkan SBY-JK saat itu. SBY-HNW saat itu meraih suara 20,8%, mengungguli SBY-JK 16,3%, apalagi SBY-Akbar yang hanya 5,4%.
“Popularitas Hidayat menggeser Jusuf Kalla sebagai cawapres yang difavoritkan berpasangan dengan SBY,” kata Suhardi Suryadi, Direktur LP3ES, pekan lalu.
Jadi, Hidayat? Belum tentu juga. Pagi-pagi, mulai banyak orang Demokrat yang mulai ‘gerah’ dengan kemungkinan duet SBY-HNW. Achmad Mubarok, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat mengaku dirinya menerima banyak pesan pendek (SMS) yang menolak Hidayat. “Terutama dari kalangan NU dan Muhammadiyah,” kata tokoh yang pernah memicu kontroversi itu.
Dia bahkan menyebutkan pula, Hidayat belum teruji sebagai kandidat pendamping untuk SBY. Mubarok meragukan kemampuan Hidayat karena belum pernah memegang birokrasi. “Dia dosen, dai yang baik, gaya berpolitiknya dakwah, tapi belum teruji,” katanya, Kamis (23/4). Dia bahkan menilai, apa yang dilakukan PKS dengan menyatakan Hidayat berpeluang jadi pendamping SBY hanyalah sebagai manuver politik PKS semata.
Dalam pandangan peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, salah satu yang mengganjal duet SBY-HNW adalah asal parpol Hidayat: PKS. Dia mengkhawatirkan para pemilih Demokrat akan lari jika SBY memilih Hidayat. Pasalnya, dalam pandangan mereka, Hidayat adalah figur yang berasal dari parpol yang dipandang memiliki aliran konservatif Muslim.
“Hidayat akan jadi bumerang, akan mengurangi basis massa SBY. Pemilih non-Muslim akan keluar, termasuk pemilih Muslim sekuler,” katanya memperhitungkan.
Tetapi, Burhanudin pun tak menutup mata atas sisi keunggulan Hidayat. Anggota Majelis Syura PKS ini lebih dikenal publik. Kecuali itu, dia memiliki jejak rekam yang bersih, utamanya soal korupsi.
Keunggulan lainnya? Sementara ada kemungkinan pemilih non-Muslim ataupun Muslim sekuler Demokrat lari, hal tersebut masih bisa menutup dari pemilih PKS yang cenderung fanatik. Lihatlah hasil exit poll LP3ES, SBY-HNW akan dipilih oleh 39,4% pemilih Demokrat dan 51,5% pemilih PKS. [I4]
http://inilah.com/berita/politik/2009/04/23/101274/menghitung-peluang-sby-hnw/
PKS: Selamatkan Suara Umat
Di saat saksi parpol lain bertumbangan, saksi-saksi PKS justru tetap bertahan meski ada yang usai menjelang subuh.
PK-Sejahtera Online: Stempel “hebat” untuk para saksi PKS bukan saja claim internal PKS saja. Hampir seluruh parpol mengangguk sebagai tanda setuju dengan kegigihan, keakuratan dan keberanian para saksi yang disebut tim delapan ini.
Di saat saksi parpol lain bertumbangan sebelum mendapat formulir C dan C1 di masing-masing TPS, saksi-saksi PKS justru tetap bertahan meski ada yang usai menjelang subuh. Dengan bekal form C tersebut, para saksi PKS yang diamanahkan di tingkat yang lebih tinggi (PPK dan saksi penghitungan di KPU Batam) berkali-kali menggagalkan upaya penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa oknum.
Mereka (para saksi PKS) memang terkesan ngeyel. Namun ngeyelnya menggunakan data yang valid, sehingga KPPS, PPK dan KPU serta para saksi parpol lain yang hanya ingin proses penghitungan segera berakhir kadang merasa jengkel.
Namun kedongkolan saksi “rival” politik tidak berdasar karena data yang dibawa berdasarkan claim dari parpol maupun calegnya masing-masing. Bahkan saksi-saksi partai lain ada yang hanya menggunakan catatan di kertas bungkus rokok sebagai data untuk berargumentasi.
Tahu hanya saksi PKS yang datanya paling valid, imbasnya adalah banyak parpol dan caleg yang datang ke Sekretariat PKS Batam yang beralamat di Ruko Taman Niaga Sukajadi ini. Hampir setiap hari caleg maupun parpol datang ingin mendapatkan data perolehan suara partai dan calegnya masing-masing.
Menurut mereka data PKS lebih valid daripada data di PPK, karena saksi PKS orangnya jujur-jujur. Sedang di PPK tidak jarang ditemukan penggelembungan suara secara sistematis, ungkap salah seorang caleg salah satu partai yang mampir ke Sekretariat PKS.
Meski demikian, utusan parpol atau para caleg terpaksa gigit jari karena musyawarah di internal PKS Batam, data perolehan suara hanya boleh diakses oleh pihak tertentu. Menurut Ketua Bapilu PKS Batam, Prijanto disebabkan agar “para pemain” tidak mengacak-acak suara rakyat
Khusus di Batam, potensi terjadinya penggelembungan suara sangat mungkin, karena hampir diseluruh PPK terjadi kemoloran pleno. Itulah sebabnya kenapa sampai saat ini, PKS Batam belum mengirimkan laporan penghitungan suara ke DPP” terang Prijanto.
Intinya, PKS Batam akan menjaga benar suara rakyat. “Apabila ditemukan kecurangan, maka PKS siap beberkan ke publik. Apalagi PKS memiliki data yang akurat”, tutupnya (isy)
Pengirim: Ningsih Update: 22/04/2009 Oleh: Ningsih
Peghitungan Suara di Provinsi DIY Selesai
Alhamdulillaah...kamis dini hari, 00.30 WIB, penghitungan suara pemilu di DIY rampung sudah, sehingga jelas bagi semua pihak peta politik baru di Yogyakarta...
Terjadi perubahan Peta Politik yg cukup signifikan di DIY, sebagai gambaran, kelak DPRD DIY akan terisi Anggota Dewan dari PDIP 11 orang (sebelumnya 15), Demokrat 11 orang (sebelumnya 2), PAN 8 orang (sebelumnya 11), Golkar tetap 8, PKS menjadi 7 (sebelumnya 6), lalu partai-partai yang lain melengkapi jumlah 55 orang.
PKS Fokus pada Agenda Koalisi
JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tidak larut dalam pembicaraan posisi calon wakil presiden dan porsi menteri dalam pemerintahan mendatang.
PKS tetap fokus pada agenda dan program yang akan disepakati bersama Partai Demokrat (PD), walaupun Partai Golkar (PG) sudah memberikan sinyalemen terjadinya kegagalan negosiasi untuk melanjutkan koalisi dengan PD.
Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan, prinsip komunikasi politik yang dilakukan PKS untuk membangun koalisi, tidak menempatkan persoalan pembagian kekuasaan sebagai prioritas utama.
“Karenanya dari dulu PKS selalu menyatakan tidak dalam posisi menawar-nawarkan capwapres,” kata Mahfudz dalam Dialog Kenegaraan bertema //Koalisi Pasca-Pemilu// di gedung DPD, Jakarta, Rabu (22/4).
Menurut Mahfudz, kesamaan agenda dan program politik calon peserta koalisi lebih penting dibandingkan persoalan bagi-bagi jabatan. Agenda tersebutlah yang nantinya dituangkan dalam Kontrak Politik Jilid II untuk pedoman koalisi parpol 2009-2014.
Dia mengatakan, kontrak politik dibutuhkan untuk mengikat koalisi mengingat pengalaman koalisi pemerintahan saat ini yang tidak terlalu berjalan sempurna. “Tidak adanya kontrak politik membuat koalisi pemerintahan terlalu cair dan tidak memiliki aturan yang jelas.”
Terkait terlepasnya ikatan koalisi PG dan PD, Mahfudz melanjutkan, PKS memandangnya sebagai faktor yang semakin menyehatkan iklim perpolitikan nasional. Mengandaikan sudah ada dua blok kekuatan politik yang dimotori SBY dan Megawati Soekarnoputri, lanjut Mahfudz, PG kini dalam posisi potensial untuk membangun blok baru.“Artinya bisa saja muncul tiga poros politik sehingga suasana akan lebih dinamis,” imbuh Mahfudz.
Ihwal koalisi PD dan PKS, Mahfudz menjelaskan, sejauh ini komunikasi kedua partai terus berjalan dan belum ada hal-hal yang menjadi ganjalan untuk berkoalisi. PKS pun berharap sudah ada kesepakatan-kesepakatan lebih maju dengan PD sebelum Majelis Syuro PKS bersidang pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009.“Kalau sudah ada kesepakatan sebelum tanggal 25 April, finalisasi koalisi dengan Demokrat bisa lebih mulus,” tandas Mahfudz. ade/kpo
PKS Sarankan Yudhoyono Tidak Ambil Wakil dari Partai
JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq menyatakan, partainya telah menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak memilih calon wakil presiden dari kalangan tokoh partai untuk mendampingnya pada Pilpres 2009.
"PKS sudah menyampaikan ide itu kepada SBY dan sangat dipertimbangkan oleh SBY," kata Mahfudz Siddiq kepada pers di sela Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.
Menurut Mahfudz, wakil presiden dan para menteri yang menjadi anggota kabinet mendatang tidak boleh lagi merangkap jabatan di partai politik agar mereka terlepas dari berbagai konflik kepentingan.
Dia mengatakan, para kandidat yang bakal mendampingi SBY haruslah figur yang bersih dari kepentingan partai atau bahkan jika memungkinkan diambil dari orang non partai.
Menurut dia, PKS tidak dalam kapasitas menyodorkan nama kepada SBY. PKS akan tetap konsisten hanya memberikan ide atau pemikirannya kepada Partai Demokrat demi terciptanya koalisi yang kuat dan stabil pada masa-masa mendatang.
"Soal siapa orangnya, itu urusan SBY. Hhanya SBY dan Tuhan yang tahu. PKS tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan nama. PKS konsisten dalam kapasitas menyampaikan ide saja," ungkapnya.
Mengenai kemungkinan masih adanya ketua umum partai politik yang tetap menginginkan masuk dalam pemerintahan mendatang, Mahfudz berpendapat, mereka itu sebaiknya mundur dari posisinya di partai.
"Yang penting jangan dari ketua umum partai. Kalau mau, mereka harus mundur dari jabatan ketua umum partai," ujarnya.ant/taq
PKS Bantul menuai Padi Emas
Hari Senin malam, 20 April 2009 kemarin, KPU Kabupaten Bantul telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara se Kabupaten Bantul, dengan hasil yang cukup baik bagi PKS khususnya, walau hal ini tidak akan bisa melupakan berbagai kekurangan yang ada.
Alhamdulillaah, PKS bantul mendapat kenaikan suara yang cukup signifikan bila dilihat dari tahun 2004 yang lalu, perolehan suara PKS naik hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, walau belum mencapai target yang dicanangkan oleh pengurus DPW PKS DIY. Perolehan suara tersebut berhasil mengantarkan 5 caleg untuk duduk di kursi DPRD Kab Bantul...lho kok cuma 5 kursi ? khan selama ini juga sudah 5 kursi ? memang selama ini sudah 5 kursi yang dimiliki oleh PKS di DPRD Bantul, namun harga kursi tersebut sangat kecil, rata-rata hanya bernilai 0,5 kursi, nah tahun 2009 ini, harga kursi kita naik menjadi 1 kursi penuh setiap daerah pemilihannya.
sementara untuk kursi DPRD provinsi DIY, PKS bantul berhasil mencapai perolehan 2 kursi, naik 100% dari th 2004 yg hanya bisa mengirim 1 kursi saja.
semoga PKS bantul bisa menjaga amanah tersebut... amiin.
Caleg PKS Bantul sakit jiwa?
Kemarin sore, Kamis 16 April 2009, tepat seminggu setelah pemilu, saya dikejutkan dengan khabar bahwa seorang caleg DPRD Bantul dari PKS harus menjalani pengawasan intensif dokter spesialis jiwa, apalagi ditambah berita bahwa caleg yang bersangkutan sempat menjual mobil segala saat musim kampanye kemarin dan diperkirakan suaranya walau cukup signifikan namun masih kalah banyak dibanding caleg yang lain.
Karuan saja, berita itu membuat saya kaget sekali, kok ada kader PKS yang stress gara2 gagal mendapat kursi dewan? saya setengah tak percaya, terlebih lagi saat disebutkan nama caleg yang bersangkutan, caleg yang saya kenal dengan baik sangat cuek pada jabatan dan lebih menyukai dunia wirausaha.
Ini tidak mungkin pikir saya.
Ketika saya masih terkaget-kaget itu, tiba-tiba rekan saya yang mengabari hal tersebut tertawa terpingkal-pingkal, saya mulai curiga atas kebenaran berita tersebut.
Sejenak baru diberitahu bahwa pak Surono, caleg yang diberitakan tersebut memang dalam pengawasan intensif dokter spesialis kejiwaan karena istri beliau, dr Pipit, baru saja meraih gelar dokter spesialis kejiwaan beberapa waktu sebelumnya...
....Alhamdulillaah....Barakallaah buat bu Pipit, semoga ilmunya manfaat bagi ummat, terutama juga bagi pengawasan pak Surono...he he he
155 Alamat DPT Sama; Yang Masuk Tak Dikenal, Yang Dikenal Tak MasukBagikan
Tulisan kawan saya : Erwan Widyarto, seorang pelukis yang nyambi jadi wartawan Radar Jogja di Facebook-nya
07 April 2009 jam 0:04
Sebagai warga masyarakat yang baik (ehm….) Minggu (5/4) kemarin saya ikut kerja bakti menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS). Kebetulan, lokasi TPS ini berada di pendopo yang berada di depan rumah saya. Dipandegani Ketua KPPS TPS 11 Perumahan Gumuk Indah Arief Tugiman SPd, para anggota KPPS ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mendirikan tenda, menata kursi, mengeset alur pemilih dan seterusnya. Semuanya mengalir. Berbagai keterbatasan, coba diatasi oleh inisiatif para anggota KPPS.
Saya bukan anggota KPPS. Jadi, ya sekadar bantu-bantu saja. Tapi, naluri wartawan saya muncul begitu melihat ‘’seonggok’’ kertas putih yang dipegang ketua KPPS. Itulah ‘’daftar suci’’ yang menjadi sorotan publik –termasuk partai politik—dan bisa membuat geger pemilu, namanya Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Keingintahuan saya berkobar. Apalagi, mendengar dan juga sudah ditulis di sebuah koran lokal, adanya DPT bermasalah di wilayah ini. Hanya saja, koran tersebut (dan ini penyakit wartawan) hanya menyajikan omongan orang tanpa berusaha mencari bukti empirisnya.
Jebakan verbalisme, itu istilah yang selalu saya ungkapkan kepada para reporter agar dihindari. Seorang jurnalis harus berusaha mencari bukti nyata suatu fakta (fact finding). Tidak boleh hanya percaya begitu saja omongan orang. ‘’Kata dia, atau katanya….’’ Sebab, boleh jadi, orang tersebut juga hanya bicara tanpa bukti. Dan kalau itu yang terjadi, apa yang ditulis media hanyalah gosip semata Bukan fakta empiris. Bahkan, bisa jadi, untuk urusan politik, apa yang ditulis wartawan menjurus pada fitnah atau penyebaran isu yang mengarah pada pembunuhan karakter terhadap lawan politik.
Soal DPT bermasalah ini, reporter Radar Jogja sebenarnya juga pernah menuliskan laporannya. Tapi, ya itu tadi, tak ada bukti empirik. Seperti pada koran lokal tadi, tak disertai nama-nama atau alamat yang disebut bermasalah. Karenanya, berita reporter tersebut tak bisa keluar di Radar Jogja. Kebijakan koran ini untuk tidak menyebarkan berita tanpa fakta.
Nah, bukti kongkret itulah yang kemudian ada di depan mata saya saat kerja bakti kemarin. Maka tak boleh disia-siakan. Saya ambil kamera, ambil kertas dan alat tulis lalu ‘’seonggok’’ kertas yang dibawa ketua KPPS itu pun berpindah ke tangan saya. Tak perlu saya tanya sana-sini atau meminta penjelasan verbal apa saja yang bermasalah, data tersebut langsung ‘’bicara.’’
Benar saja. Data ini bisa menunjukkan betapa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2009 memang amburadul. Ini hanya data pada satu tempat pemungutan suara (TPS). Yakni TPS 11 Perumahan Gumuk Indah, Sidoarum, Godean. Di depan rumah saya.
Tercatat ada 311 pemilih. Tapi, alamak, ada sebanyak 155 pemilih dengan alamat sama: yakni Gumuk Indah B-19. Nama-nama pemilih dan nomor induk kependudukan (NIK) memang beda. Dan saya pun berpikir,wah ini hanya salah entry atau salah ketik. Atau malas mengubah alamat saja. Ternyata tidak hanya itu, nama-nama di alamat sama itu banyak yang tidak dikenal di perumahan tempat saya tinggal.
Ada beberapa yang ‘’salah ketik’’ alias ngawur sehingga alamatnya ‘’berubah’’ menjadi Gumuk Indah B-19. Misalnya saja, Prof Dr Anik Gufron. Wakil Rektor di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini mestinya beralamat di Gumuk Indah B-03. Ada pula yang namanya Sukar Petir. Seumur-umur (maksud saya, seumur saya tinggal di Gumuk Indah sejak 1997), belum pernah ada nama atau mendengar nama itu.
Dari 155 alamat sama tadi, panitia menyebut ada 88 nama tak dikenal. Artinya, mereka bukan penghuni Gumuk Indah yang terdiri dari RT 08 sampai RT 11. Beberapa nama, meski tak tinggal di perumahan, dikenali panitia. Mereka adalah warga kampung yang berdekatan dengan perumahan. Untuk kasus ini, undangan memilih tetap diberikan. Jadi, 88 nama itulah yang dipastikan golput.
Tak hanya itu, ruwetnya DPT juga bisa dilihat dari tanggal lahir. Di daftar resmi itu, banyak pemilih yang nama kota kelahirannya tidak ditulis. Misalnya ada nama Agus Taruki lahir 20-08-1979. Atau Drs Dicky Wardono, 17-12-1968. Padahal, mestinya, tanggal lahir selalu diikuti dengan kota kelahiran. Misalnya, Marni, Magelang, 31-12-1976. Nama terakhir ini, meski ada kota kelahirannya, juga menyisakan masalah. Dia adalah nama pembantu rumat tangga (PRT) saya yang sudah menikah di Magelang dan tak lagi bersama keluarga saya sejak lima tahun lalu. Dan, data ini sudah saya update ketika rame-rame memperbarui Kartu Keluarga yang katanya dipakai untuk Sistem Administrasi Kependudukan yang baru. Yang keperluannya salah satunya untuk pemilu ini. Tapi….
Aha, ada yang bikin tersenyum pula jika mengamati DPT ajaib ini. Ada nama Rosa Lucia Aryeswati P yang mestinya belum lahir karena tanggal kelahirannya tertulis 14-04-4973. Rosa akan lahir 2965 tahun lagi sebagaimana di kolom umur dalam DPT yang menyebut -2965 (minus 2965).
Kalau Anda tersenyum, ada kawan yang ikut kerja bakti harus menggerutu. Ia yang jelas-jelas warga Gumuk Indah (termasuk yang pertama menempati perumahan di bekas tempat perkemahan ini) bersama sang isteri, tidak ada di dalam DPT. Pegawai apotek Kimia Farma ini pun tak bisa menyalurkan suaranya saat Pemilu Legislatif 9 April nanti.
Dan, inilah, yang membuat kawan saya menyebut DPT sebagai Daftare Pating Tlusur ora karuhan. Sambil menerawang, menggumam, kawan saya itu berkata, ‘’Semoga ini hanya terjadi di Gumuk Indah saja. Yang masuk tak dikenal, saya yang dikenal tidak masuk.’’
Ya. Semoga. Sebab, kalau tidak, bisa dibayangkan jika satu TPS ada 88 nama tak dikenal, akan ada berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu atau berapa juta jika dikalikan ribuan TPS di negeri ini. Uhh! (wanradja@yahoo.com)
Tifatul: Pemilu 2009 Paling Buruk
JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memang tidak hadir dalam pertemuan sejumlah tokoh dan partai politik di rumah Megawati Soekarnoputri. Namun pandangan PKS terhadap penyelenggaraan Pemilu 2009 ternyata senada dengan pandangan para tokoh dan parpol yang berkumpul di Jalan Teuku Umar tersebut.
“Parah sekali, saya sepakat jika pemilu kali ini dikatakan paling buruk sepanjang sejarah republik,” ujar Presiden PKS, Tifatul Sembiring, kepada Republika, Selasa (14/4).
Dia menjelaskan, indikasi paling nyata keburukan Pemilu 2009 adalah carut-marutnya masalah penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ketidakberesan KPU dalam menyusun DPT mengakibatkan tingginya angka golongan putih atau warga negara yang tidak menyalurkan hak pilihnya.“Mereka bukan sengaja tidak memilih, tapi karena tidak bisa memilih karena tidak terdata dalam DPT.”
Padahal, Tifatul melanjutkan, PKS sudah jauh-jauh hari mengingatkan KPU untuk benar-benar fokus dalam hal penyusunan DPT. “Sudah kita ingatkan sejak masih DPS (Daftar Pemilih Sementara, red), tapi nampaknya tidak ditanggapi dengan baik.”
Kecuali DPT, sosialisasi KPU kepada para penyelenggara pemilihan di tingkat bawah juga terbilang gagal. Buktinya, kata Tifatul, banyak panitia pemilihan di TPS yang tidak mengisi formulir-formulir yang disediakan dan langsung memasukkannya ke dalam kotak suara.“Ini jelas mempengaruhi perolehan suara partai. Besar atau tidak, menentukan hasil atau tidak, memang perkara lain, tapi harusnya bisa lebih baik,” papar Tifatul.
Namun demikian, Tifatul melanjutkan, PKS belum berpikir untuk mengambil langkah hukum terhadap kesemerawutan DPT dan lebih berharap KPU bisa meningkatkan kinerjanya.“PKS ingin ke depan lebih baik, bukan saja demi pilpres besok, tapi untuk pilkada dan pemilu-pemilu selanjutnya,” tandas Tifatul. ade/kpo
PKS BANTUL KEHILANGAN 10.000 SUARA TIDAK MASUK DPT
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bantul mengaku kehilangan 10.000 lebih suara konstituennya pada pemilu legislatif 9 April lalu.
Hal itu terjadi karena mereka dipaksa tidak memilih akibat tidak masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Sebanyak 10.000 lebih konstituen kami tidak dapat menggunakan hak pilih akibat tidak masuk dalam DPT. Padahal dalam DPS mereka masuk, tapi kemudian menghilang pada DPT. Angka itu setara dengan nilai satu kursi di DPRD Bantul," kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bantul Arif Haryanto di kantornya, Senin (13/4).
Menurut Arif, temuan PKS adanya konstituen yang tidak masuk dalam DPT telah dilaporkan kepada KPUD Bantul. Namun demikian tidak mendapat respon yang baik hingga saat pemilu legislatif berlangsung warga yang tidak masuk dalam DPT tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Arif menjelaskan, selain soal DPT, pihaknya juga menyayangkan sikap tidak profesional yang ditunjukan beberapa PPS, misalnya soal lembar C1. Banyak saksi tidak mendapatkan C1 karena alasan petugas PPS capai atau sudah larut malam. Bahkan ada PPS yang tidak mau memberikan salinan C1 dengan alasan bukan hak saksi menerimanya.
Agus Effendi, Ketua Bidang Hubungan Media menambakan, hal serupa terjadi di PPK Kasihan. Di sana ada kejanggalan hasil C1 antara saksi dan PPK. Awalnya PPK enggan membuka kotak untuk menyocokkan data dengan C2. Setelah PPK mau membuka ternyata ada C1 yang hilang dari kotak suara.
"Ternyata lembar C1 sudah ditemukan tertempel di depan beberapa saat kemudian. Saya kira ada beberapa pihak yang bermain. Tapi saya tidak bisa memastikan siapa atau pihak mana yang bermain," katanya.
Agus Sumartono, Ketua Biang Kewilayahan menambahkan, hasil pemilu legislatif 2009 dinilai cacat karena tidak adanya transparansi. Pihaknya juga menyayangkan adanya anggota Panwascam yang ikut telibat dalam proses rekapitulasi hasil suara. Seharusnya anggota Panwascam hanya mengawasi karena rekap data bukan tanggung jaawab mereka.
"Itu di luar tugasnya. Seharusnya mereka hanya mengawasi. Parahnya lagi, selain membantu merekap, ternyata mereka juga salah memasukkan data dari hanya satu misalnya menjadi 61. Itu kan enggak benar," jelasnya.
Ketua Panwaslu Bantul Tentrem Widodo membenarkan adanya anggota Panwascam yeng membantu dalam proses rekap suara. Namun Tentrem mengatakan hal itu semata-mata dilakukan karena toleransi. Di samping itu, anggota Panwascam sama sekali tidak mempengaruhi hasil rekap suara yang ada.
"Memang di beberapa daerah ada anggota Panwascam yang membantu PPK. Itu karena mereka kasihan saja, PPK-nya kecapaian. Jadi mereka berinisiatif membantu. Itu pun tidak merubah apa-apa. Toh hal itu dilakukan kalau PPK-nya open, kalau tidak berkenan ya tidak," katanya.
Tentrem menjelaskan, anggota Panwascam memang diperbolehkan membantu PPK dengan catatan tidak merubah data apa pun yang dihasilkan. (c6)
Bernas, Bantul, Selasa, 14 Apr 2009 11:47:28
Cerita (dan derita) caleg gagal 2
Jual Sawah dan Mobil,Gagal Raih Kursi DPRD
Hasil sementara Pemilu Legislatif yang digelar pekan menyesakkan dada beberapa calon incumbentDPRD DIY yang tersingkir.Dukungan suara yang diharapkan datang,ternyata tak sesuai harapan. Bagaimana kisah sedih mereka?
Koran SINDO Tuesday, 14 April 2009
TIKET menjadi wakil rakyat ternyata sangat mahal.Tak sedikit calon legislatif (caleg) yang merasa dibohongi pemilih.Meskipun jumlah penghitungan secara resmi belum diketahui secara pasti,namun para caleg incumbent yang sudah bekerja dan berjuang keras untuk mendapatkan dukungan rakyat mengaku telah bisa memprediksi kekalahan yang bakal mereka terima.
Mereka mengaku hanya bisa pasrah dengan hasil yang dicapai, meski tak sesuai dengan harapan. Seperti yang cerita ‘sedih’ caleg incumbentDPRD DIY dari PDIP TernalemPA yangjadisalahsatukorban Pemilu 2009. Dia mengaku tidak beruntung meski telah bekerjakeras membina sejumlah desa di Gunungkidul.
“ Saya terus terang masih puyeng. Tetapi saya masih bisa tersenyum. Desa binaan saya habis hanya karena uang Rp50.000-an,”akunya. Anggota legislatif DPRD DIY ini kemudian mencoba menceritakan suka dukanya untuk mendapatkan dukungan dan amanat rakyat.
Usai menjalankan aktivitas sebagai anggota Dewan dirinya mengaku tidak langsung pulang. Akan tetapi terus menyatu dengan warga Gunungkidul di hampir separuh kecamatan di Gunungkidul.
“Saya itu sampai rumah sudah malam. Rata-rata di atas jam sebelas,” tuturnya. Namun,usah keras yang dilakukannya justru berbuah sebaliknya. Pilihan rakyat masih belum tertuju kepadanya.
“Wah ternyata pilihan rakyat adalah uang,” gerutu pria yang lahir di tanah Batak ini. Dia mencoba mendekati para kader militan PDIP yang menjadi kendaraan politiknya.Namun yang membuat dirinya sangat kecewa adalah tiga TPS yang sudah lama dibinanya, ternyata hanya menelurkan tiga suara untuknya. Belum lagi para kader tim suksesnya yang justru malah tidak memilihnya.
“Ya… Mobil saya sudah bablas, tanah juga sudah saya jual.Dulu tidak punya mobil sekarang juga tidak punya mobil,”ceritanya sambil mencoba tetap tersenyum. Hal yang sama juga dialami oleh Basuki Rahmad.Kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga masih duduk di DPRD DIY ini mengaku harus mengeluarkan uang Rp4 juta hanya untuk mendapatkan 49 suara.
Dana sebesar itu digunakan untuk membantu pengadaan alat musik rebana salah satu dusun di Sleman. Sambil memeragakan rebana bantuan senilai Rp4 juta itu, dia menyayikan 49 suara yang diperolehnya.“ Breng,breng,brengempat juta…breng-breng, breng 49 suara,” tirunya sambil tertawa-tawa.
Sungguh kisah-kisah lucu itu keluar dengan alaminya dari mulut para calon anggota legislatif di Yogyakarta. Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) TakdirAli Mukti yang memilih tak mencalonkan diri lagi sebagai wakil rakyat berpendapat,munculnya fenomena money politicsdalam pemilu saat ini yang terjadi secara massive membuktikan jika rakyat masih mempunyai bakat menjadi koruptor.
Takdir yang saat ini masih aktif di Komisi A DPRD DIY ini mencontohkan seorang caleg kabupaten harus mengeluarkan uang Rp600 juta untuk transaksi suara ini. Setelah penghitungan suara, baru terungkap minimnya suara yang diharapkan.Hal ini membuat banyak caleg yang sangat shock melihat perolehan suara yang jeblok. “Rata-rata mereka mengaku ditipu oleh rakyatnya,” paparnya.
Hal ini menjadi berbalik dari kondisi sebelumnya dimana yang terdengar adalah legislatif yang menipu rakyatnya.“Ini juga membuktikan masyarakat kita sudah tidak lagi mempunyai ideologi dalam pilihan partainya. Masyarakat sudah benar-benar fullpragmatis,” tegasnya. (suharjono/bersambung)
Mengapa Orang Korup?
Mengapa orang Islam masih korupsi? Sementara agamanya melarang? Ini berasal dari pertanyaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat memberi sambutan pada suatu acara keagamaan. Presiden tidak menyebut penganut agama lain, mungkin karena penganut Islam mayoritas sehingga ketika mereka korup dampaknya amat luas.
Perbuatan tercela itu tergolong tindak pidana yang dilarang hukum positif kita, sementara hukum syariah melarangnya pula karena ia termasuk perbuatan munkar, yaitu berbuatan terlarang dengan sanksi dosa. Berbagai jawaban atas pertanyaan itu dapat dikemukakan tergantung pada pendekatan yang digunakan.
Mengapa Korup?
Manusia, adalah makhluk paling baik bentuknya (QS 95:4) dan Sang Pencipta melengkapinya dengan pelbagai dorongan (keinginan) untuk mendukung kehidupannya. Salah satu dorongan yang relevan dengan tulisan ini adalah dorongan/keinginan memiliki dan lebih khusus lagi dorongan memiliki harta (QS 3:14). Dengan memiliki harta orang selain dapat memenuhi kebutuhan fisik diri dan keluarganya, juga dapat melaksanakan berbagai ibadah yang berkaitan dengan harta (ibadah maliyah) seperti infak, zakat, naik haji dan sebagainya.
Orang tergoda melakukan korupsi guna memenuhi dorongan untuk memiliki harta sebanyak mungkin, suatu dorongan yang sulit terpuaskan karena “manusia bila memiliki satu lembah emas ia ingin lembah kedua”.
Di sisi lain, lingkungan yang semakin materialistik-hedonis dan iman yang melemah, mendorong pula orang menempuh jalan pintas. Dari sudut pandang Islam, dorongan yang keliru itu dapat dicegah antara lain melalui peningkatan mutu salat dan penguatan iman.
Pencegahan Melalui Salat
”Dan tegakkanlah salat karena salat itu mencegah perbuatan keji (zinc) dan munkar” (QS 29:10). Dalam kategori munkar itu termasuklah perbuatan korupsi. Salat akan menghentikan perbuatan korupsi. Bahwa masih terjadi gap seperti dikemukakan di atas, kita seharusnya tidak mempersoalkan kebenaran firman Tuhan tetapi mempertanyakan kualitas salat, apa ia termasuk kategori rusak.
Dalam sebuah hadis disebutkan “Barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya berbuat keji dan munkar, maka Tuhan akan jauh darinya”. Dalam kondisi seperti itu, “Salatnya: rusak” dan `tidak disebut salat lagi”, jelas Nabi. Sungguh merugilah orang itu karena ditegaskan Nabi lagi “Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba Allah di akhirat adalah salat. Bila salatnya baik, baiklah pula semua amalannya, dan bila salatnya rusak, rusak pula segala amalannya”.
Tidakkah itu kerugian besar karena tak ada lagi “catatan positif” yang dibuat malaikat untuknya dalam menghadapi peradilan Tuhan. Di sisi lain, tidak ada lagi kesempatan memperbaiki salat yang rusak itu. Rugi kan? Maka mumpung masih hidup lakukanlah introspeksi agar tidak lagi terdapat salat yang rusak itu dengan lebih dulu melakukan tobat dalam arti sebenarnya, menyesali perbuatan yang salah itu dan berjanji dengan Tuhan untuk tidak mengulanginya lagi selama-lamanyanya.
Cegah dengan Penguatan Iman
Setidaknya terdapat dua aspek iman yang perlu diperhatikan dengan sungguh, sunguh. Pertama, rasa malu. Nabi menegaskan “malu itu bagian dari iman”. Seorang pensyarah hadits mengatakan, kelakuan orang yang kehilangan rasa malu ibarat kelakuan hewan memakan milik siapa saja. Berapa banyak penyelenggara negara yang hidup hanya dari gaji tetapi memiliki kekayaan yang jauh melebihi penghasilannya yang sah, sementara ia tidak merasa malu. Anehnya masyarakat tidak mempersoalkan perangai pelaku white collar crime itu. “Bila kamu tidak punya malu lagi buatlah apa saja yang kamu mau” demikian Nabi menyatakan ketidaksukaannya. Kedua, aspek penguatan iman terkait dengan hari akhirat. Agar terhindar dari neraka, selama di dunia orang harus melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan munkar. Dalam keseharian kita menyebut amar maruf nahi munkar.
Melakukan perbuatan korupsi dan perbuatan munkar lainya mengindikasikan orang tidak beriman pada hari akhirat sebab beriman pada sesuatu tidak hanya dibenarkan oleh hati dan diikrarkan oleh lidah, tetapi lebih-lebih disertai perbuatan baik. Melakukan korupsi dan perbuatan terlarang lainnya pada hakikatya mengingkari hari berhisab itu. Perlu kiranya dicatat bahwa dalam waktu cukup lama setelah diangkat menjadi Rasul, dakwah Nabi Muhammad SAW hanyalah dua -iman pada Allah dan iman pada hari akhirat.
Penegakan Hukum
Sekiranya salat dan iman seseorang tak mangkus (efektif), mencegahnya melakukan perbuatan korupsi maka diperlukan intervensi negara melalui penegakan hukum. Artinya, yang bersangkutan dihadapkan ke depan pengadilan seperd difahami dari Hadis Nabi. “Siapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia ubah (hentikan) dengan tangannya, bila tak mampu maka dengan lidahnya, dan bila tak mampu juga), maka dengan hatinya, itu iman paling lemah.
Kata tangan dalam hadis ini bukan dalam arti denotasi atau hakiki (arti sebenarnya), jadi bukan secara fisik, tetapi dalam arti konotasi atau majazi (arti kiasan). Di sini maksudnya kekuasaan. Ketika digunakan arti hakiki, maka seseorang menjadi hakim sendiri dan ini bisa menimbulkan anarkisme.
Dalam sistem ketatanegaraan kita kekuasaan itu-dijalankan pemerintah dan dalam hal ini oleh kekuasaan kehakiman. Artinya sang koruptor harus diadili, sebagaimana dikehendaki Nabi. Beliau menyebutkan, umat terdahulu itu binasa karena bila yang mencuri orang tak berpangkat hukum diabaikan dan bila yang mencuri orang berpangkat hukum ditegakkan. “Demi Allah sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri akan aku potong tangannya”, ungkap Nabi SAW.
Jadi yang dituntut itu penegakan hukum yang berkeadilan, tidak tebang pilih, tidak pandang bulu. Sementara sang koruptor hendaknya menyadari bahwa hukum di dunia tidak membebaskannya dari hukum di akhirat. Oleh karena itu orang yang belum terkontaminasi oleh korupsi harus berpikir seribu kali sebelum melakukan perbuatan tercela dan terkutuk itu agar marwah tetap terjaga.
Oleh Yusuf Rahman
H Yusuf Rahman MA,
mantan Rektor IAIN Suska Pekanbaru, Riau.
Sumber: Riau Pos, Jum`at, 27 Maret 2009
