20 Bus Trans Jogja Rusak, Perlu Audit Khusus

YOGYA (KR) - Rusaknya 20 bus bantuan pemerintah yang digunakan Trans Jogja, dinilai karena lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemprop DIY. Padahal melalui PT Jogja Tugu Trans (JTT), mengalir dana perawatan dari APBD DIY dalam jumlah besar.




"Kita kecewa, kenapa dana perawatan yang dialokasikan ke JTT, justru berbuah dengan 20 bus bantuan pemerintah pusat yang rusak. Ini karena pengawasan Pemprop DIY yang kurang optimal terhadap penggunaan dana tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Arief Rahman Hakim kepada wartawan, Kamis (7/5), terkait dengan rusaknya 20 bus Trans Jogja.
Diungkapkan, operasional Trans Jogja merupakan hasil kerja sama antara Pemprop dengan PT JTT yang telah disetujui DPRD DIY. Kerja sama ini membawa konsekuensi pembiayaan dana APBD DIY, karena aspek pelayanan kepada masyarakat.
Namun jika ternyata bus yang dioperasional rusak, tentu akan mempengaruhi kewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara jika terjadi kerusakan pada bus bantuan, merupakan tanggungjawab pihak JTT. Ini sesuai dengan perjanjian kerja sama antara JTT dengan Pemprop DIY dan Pemkot Yogyakarta.
Terhadap rusaknya bus ini, pihaknya meminta kepada Pemprop DIY untuk melakukan audit khusus terhadap laporan keuangan PT JTT. Audit tersebut sebaiknya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sudah 1,5 tahun kendaraan digunakan kok sudah rusak. Padahal sudah diberikan dana perawatan," ujarnya.
Mengenai adanya laporan bahwa bus bantuan tersebut kondisinya sudah buruk, Arief menganggap sebuah keteledoran. Kenapa bus rusak kok diterima dan digunakan. "Apalagi sejauh ini belum ada laporan bahwa bus rusak tersebut karena ada penyimpangan bantuan bus pemerintah," ujarnya.
Namun jika memang menemukan bukti buruknya kualitas bus bantuan dan dampaknya dirasakan sekarang, maka segera dilakukan tindakan. "Pemprop minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit khusus terhadap bus bantuan pemerintah tersebut. Jika ada tindak korupsi oleh oknum pemerintah, maka perlu ditindaklanjuti," ujarnya.
Menjaga Pelayanan
Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY), Nanang Ismuhartoyo kepada KR mengemukakan, bus Trans Jogja harus dapat mempertahankan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kalau pun 20 bus bantuan pemerintah itu rusak, harus ada penggantinya.
Saat ini, Pemprop DIY mendapatkan bantuan 20 bus bantuan pemerintah. Bus itu, bisa digunakan sementara untuk mengganti 20 bus yang rusak. Sambil dilakukan perbaikan, bus bantuan yang baru ini dioperasionalkan oleh JTT.
"Kita melihat memang dari aspek menjaga pelayanan masyarakat. Jangan sampai pengguna bus Trans Jogja terganggu, atau tidak terlayani," ujarnya.
Ditambahkan Nanang, tujuan dari diadakannya Bus Trans Jogja adalah untuk memberikan layanan yang lebih baik dari pada bus kota reguler. Dengan sistem buy the service maka layanan yang diberikan harus sesuai standar. (Jon)-d