Pak Arif PKS Blog

Beberapa pekan terakhir ini selain soal persiapan peralatan Pemilu di TPS-TPS yang banyak bermasalah, baik kekurangan surat suara, kekurangan bilik suara, balpoint warna merah yg tdk cukup tersedia, ada juga soal DPT yang carut marut.

Carut marutnya DPT ini memang sangat meresahkan, karena disamping ada masalah dengan unsur merugikan atau menguntungkan kekuatan politik tertentu, namun yang lebih penting adalah adanya hak-hak politik warga yang hilang akibat carut marutnya DPT ini. kita bisa bayangkan, bahwa di dalam DPT ternyata banyak termuat warga yang telah lama meninggal, masih belum cukup umur, bahkan anggota TNI / POLRI yang masih aktifpun juga banyak terdapat, namun sebaliknya banyak warga yang berhak memilih malah tidak tercantum namanya di DPT tersebut, alias kehilangan hak suara.
Sehingga saat pemilu 9 April besok, walau yang bersangkutan memiliki KTP, ikut ronda, ikut kerjabakti di kampung, bahkan punya NPWP, namun tidak boleh memilih karena tidak dapat masuk namanya di DPT....aneh bin ajaib.
saya tidak ingin menuduh-nuduh bahwa DPT yg carut marut ini merupakan permainan politik tertentu, namun saya ingin menyoroti dari kacamata DPRD saja. Menurut saya, salah satu penyebab ketidak beresan ini adalah akibat tidak beresnya pencatatan kependudukan di Indonesia. Kita tidak bisa membuat print out yang memuat seluruh warganegara RI yang berusia lebih dari 17 tahun yang akurat secara real time detik ini. sebetulnya hal ini secara teknis dan secara tekhnologi tidak sulit untuk dilakukan, namun entah kenapa, sampai sekarang ini tidak bisa dilakukan, selalu saja ada alasan untuk menyatakan bahwa hal itu belum saatnya dilakukan.
oleh karena itu, saya telah mendesak kepada Pemerintah Provinsi DIY agar segera melaksanakan sistem administrasi kependudukan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, sehingga, bila nanti kita akan menyelenggarakan pemilu, kita tinggal mengeluarkan Print out data kependudukan secara real time tersebut, tidak perlu lagi membentuk PANTARLIH (panitia pendaftara pemilih yang boros biaya namun tidak akurat), tidak perlu lagi mengeluarkan DPS dan DPT (data pemilih sementara dan tetap), dan setiap orang yang punya KTP dipastikan mendapat hak pilihnya serta hak-hak lain sebagai warga negara.
Wallaahu'alam bishawab