PKS Fokus pada Agenda Koalisi

JAKARTA—Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih tidak larut dalam pembicaraan posisi calon wakil presiden dan porsi menteri dalam pemerintahan mendatang.

PKS tetap fokus pada agenda dan program yang akan disepakati bersama Partai Demokrat (PD), walaupun Partai Golkar (PG) sudah memberikan sinyalemen terjadinya kegagalan negosiasi untuk melanjutkan koalisi dengan PD.



Ketua DPP PKS, Mahfudz Siddiq, mengatakan, prinsip komunikasi politik yang dilakukan PKS untuk membangun koalisi, tidak menempatkan persoalan pembagian kekuasaan sebagai prioritas utama.
“Karenanya dari dulu PKS selalu menyatakan tidak dalam posisi menawar-nawarkan capwapres,” kata Mahfudz dalam Dialog Kenegaraan bertema //Koalisi Pasca-Pemilu// di gedung DPD, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Mahfudz, kesamaan agenda dan program politik calon peserta koalisi lebih penting dibandingkan persoalan bagi-bagi jabatan. Agenda tersebutlah yang nantinya dituangkan dalam Kontrak Politik Jilid II untuk pedoman koalisi parpol 2009-2014.

Dia mengatakan, kontrak politik dibutuhkan untuk mengikat koalisi mengingat pengalaman koalisi pemerintahan saat ini yang tidak terlalu berjalan sempurna. “Tidak adanya kontrak politik membuat koalisi pemerintahan terlalu cair dan tidak memiliki aturan yang jelas.”

Terkait terlepasnya ikatan koalisi PG dan PD, Mahfudz melanjutkan, PKS memandangnya sebagai faktor yang semakin menyehatkan iklim perpolitikan nasional. Mengandaikan sudah ada dua blok kekuatan politik yang dimotori SBY dan Megawati Soekarnoputri, lanjut Mahfudz, PG kini dalam posisi potensial untuk membangun blok baru.“Artinya bisa saja muncul tiga poros politik sehingga suasana akan lebih dinamis,” imbuh Mahfudz.

Ihwal koalisi PD dan PKS, Mahfudz menjelaskan, sejauh ini komunikasi kedua partai terus berjalan dan belum ada hal-hal yang menjadi ganjalan untuk berkoalisi. PKS pun berharap sudah ada kesepakatan-kesepakatan lebih maju dengan PD sebelum Majelis Syuro PKS bersidang pada tanggal 25 April sampai 26 April 2009.“Kalau sudah ada kesepakatan sebelum tanggal 25 April, finalisasi koalisi dengan Demokrat bisa lebih mulus,” tandas Mahfudz. ade/kpo